Debat kelima atau debat pamungkas antara Paslon 01 dan 02 menarik untuk dikomentari. Barangkali ini juga menarik bagi sebagian masyarakat karena topik yang dibahas adalah mengenai ekonomi. Suatu bidang yang menyangkut kehidupan banyak orang dan kerap pula dijadikan fokus kedua paslon dalam kampanyenya.
Namun Paslon 02 dalam debat tersebut ternyata tidak konsisten atau sesat pikir dalam mengemukakan pendapatnya. Pertama, masalah perpajakan. Prabowo-Sandi mengatakan bahwa untuk menggairahkan perekonomian mereka akan menaikkan batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP). PKS sebagai partai pengsungpun akan membebaskan pajak kendaraan bermotor jika menang. Tetapi di sisi yang lain mereka ingin meningkatkan rasio ajak (Tax  Ratio). Nah di sini pertentangannya. Dengan menaikkan PTKP maka tentu endapatan dari pajak akan turun, tetapi di sisi yang ain rasio pajak ingin dinaikkan.
Kedua masalah harga. Di satu sisi, Paslon 02 ingin agar petani sejahtera dengan menaikkan atau membiarkan harga pangan tinggi. Tetapi di sisi yang lain, mereka ingin agar harga pangan turun dan terjangkau massyarakat banyak.
Ketiga, Sandi selalu dalam debat mengemukakan nama-nama orang untuk menggambarkan keadaan ekonomi yang susah. Hal ini sudah diskak mat secara keras oleh Jokowi dalam debat tersebut bahwa memandang persoalan ekonomi tidak bisa hanya didasarkan pada pendapat sekelompok kecil orang atau bahkan hanya orang per orang. Dalam istilah Jokowi Ekonomi Makro tidak akan sama dengan ekonomi mikro. Tapi Sandi memamng meniru kampanye Trump yang sering menyebut seseorang, misalnya a plumber (Tukang ledeng) yang hidupnya susah.
Kelima, Sandi tidak setuju dengan banyak kartu yang dikeluarkan Jokowi dan mengusulkan hanya satu kartu yaitu e-KTP untuk semua program. Hal ini berrarti bahwa Palon 02 menyetujui semua program Jokowi hanya berbeda masalah teknis saja yaitu kartu yang dipakai. Mestinya kalau mau berdebat SAndi juga harus menawarkan program yang berbeda.
Keenam, Pslon 02 juga terlalu banyak menawarkan program populis tanpa memikirkan dari mana dana yang akan dipakai untuk membiayainya. Padahal program populis butuh dana banyak dan ada batasnya. Sesaat mungkin bisa dilaksanakan, tapi dalam jangka panjang tidak.
