Plus-Minus Divestasi 51,2 Persen Saham PT Freeport

Setelah setengah abad lebih Indonesia hanya memiiki saham 9, 36 persen PT Freeport Indonesia maka pada tanggal 21 Desember 2018 Indonesia berhasil membeli kembali atau melakukan divestasi saham PT Freeport dengan bagian yang lebih besar sehingga total kepemiikan saham Indonesia menjadi 51 persen. 

Dengan demikian bisa dikatakan, sebagai pemegang saham mayoritas, Indonesia telah merebut kembali PT Freeport Indonesia. Pembelian kembali atau divestasi saham PT Freeport Indonesia dilakukan oleh PT Inalum sebuah BUMN. Nilai pembelian kembali saham PT Freeport oleh PT Inalum tersebut 3,85 miliar dolar AS atau setara Rp55,8 triliun. Pembiayaan yang digunakan oleh PT Inalum adalah dengan menjual Surat Utang Global senilai 4 miliar dolar AS.

Sebenarnya berdasarkan Kontrak Karya tahun 1991, Indonesia sudah bisa melakukan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia tahun 2011. Hanya saja kala itu banyak kendala yang dihadapi antara lain belum adanya payung dan kepastian hukum dari pihak Indonesia sendiri dan juga belum adanya keseriusan pemerintah waktu itu untuk merebut kembali PT Freeport ke pangkuan Indonesia.

Pembelian kembali saham PT Freeport hingga mencapai 51 persen ini sebenarnya sanagt alot dan melewati dilema. Dilemanya dalah mana yang lebih menguntungkan membeli sesegera mungkin saham atau menunggu sampai kontrak karya habis. Keuntungan jika menunggu kontrak karya habis adalah pemerintah Indonesia mungkin hanya mengeluarkan sedikit biaya administrasi, sedangkan kalau membeli sekarang biayanya Rp 55,8 triliun. 

Tetapi kemudian pemerintah berpikir bahwa jika menunggu kontrak karya berakhir yang kemudian mungkin PT Freeport akan menawar untuk memperpanjang lagi maka cadangan tambang akan kian habis dan tentu pendapatan dan keuntungan yang diterima juga akan lebih sedikit dibanding jika dibeli sekarang.

 Berhasilnya Indonesia memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia tentulah perlu disambut gembira. Ini menunjukkan kedaulatan Indonesia atas sumberdaya alam yang dimiliki dan sesuai dengan amanat UUD 1945. Namun layaknya sebuah kebijakan tentu mengandung plus dan minus.

Plusnya

Ada beberapa manfaat atau plus dari kebijakan pembelian kembali 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Manfaat atau plus yang pertama adalah sebagai pemegang saham mayoritas maka Indonesia bisa menentukan kebijakan strategis perusahaan. Segala kebijakan perusahaan bisa diarahkan unuk kepentingan dan keuntungan Indonesia.

Plus berikutnya adalah dari pajak penghasilan, royalti, pajak ekspor, dividen, dan pungutan lainnya. Pemasukan dari berbagai hal tersebut ditahun 2017 mencapai 756 juta dolar AS sehingga PT Freeport Indonesia menjadi salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia. Dengan sudah dimilikinya 51 persen sahamnya oleh Indonesia maka segala penerimaan ini akan bisa lebih dioptimalkan.

Penyerapan tenaga kerja adalah manfaat yang lain lagi. Selama ini jumlah karyawan yang direkrut langsung adalah 7.028 orang dan sekitar 2.888 orang adalah warga Papua. Jika kapasitas pertambangan dimaksimalkan maka dikabarkan masih sanggup memberi pekerjaan untuk sekitar 29 ribu orang.

Di samping lapangan pekerjaan, penduduk dan masyarakat lokal lewat Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota  juga akan mendapatkan bagian saham PT Freeport yaitu sebesar 10 persen. Dengan kepemilikan saham 10 persen ini maka Pemerintah Daerah di Papua akan mendapatkan bagian laba atau dividen PT Freeport. Dana tersebut tentu menjadi tambahan yang berarti bagi APBD Pemda Papua yang bisa digunakan untuk tambahan pembiayaan yang digunakan untuk menyejahterakan masyarakat.

Biaya yang cukup besar dalam melakukan divestasi atau pembelian kembali saham sebesar 3,85 miliar dolar AS atau Rp 55,8 triliunjuga akan bisa ditutup dengan keuntungan yang cukup besar. Berdasarkan laporan keuangan PT Freeport Indonesia tahun 2017 total pendapatan bersih PTFI mencapai 4,45 miliar dolar AS atau setara Rp 63,6 triliun (perhitungan kurs Rp 14.300).  

Sementara untuk keuntungan dalam setahun mencapai 1,2 miliar dolar AS atau Rp 17,2 triliun. Dengan keuntungan sebesar itu maka dalam waktu 3 tahun utang untuk membeli saham kembali PT Freeport sudah bisa kembali.

 Manfaat atau plus berikutnya dari divestasi atau pembelian kembali saham PT Freeport oleh Indonesia adalah dimilikinya cadangan tambang yang nilainya sangat tinggi. Ada yang memperkirakan cadangan barang tambang yang saat ini dikuasai oleh PT Freeport bernilai Rp 2.400 triliun, yang terdiri dari 38,6 miliar pound tembaga, 33,8 juta ounce emas, dan 156,2 juta ounce perak. 

Pengelolaan dan pemanfaatan barang tambang yang nilainya tinggi ini tntu adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, sesuai amanat UUD 1945.

Plus atau manfaat sampingan akan didapat Indonesia. Manfaat saamping itu adalah saham PT Freeport akan mengangkat harga saham perusahaan lain yang tergabung dalam holding PT Inalum sebagai holding perusahaan tambang. 

Hal ini tentu akan menguntungkan bagi PT Inalum karena di samping mengangkat harga saham yang artinya juga asset perusahaan meningkat nainya, juga akan mengangkat kredibilitas dan bonafiditas PT Inalum sehingga akanmenaikkan posisi tawar PT Inalum dalam berbisnis.

Akhirnya, manfaat atau plus sampingan yang lain yang  juga akan didapat Indonesia dengan melakukan divestasi saham PT Freeport. Mnfaat samping lain itu adalah janji PT Freeport untuk membangun pengolah tambang atau smelter dalam 5 tahun mendatang. 

Kalau smelter sudah dibangun maka di samping bisa digunakan untuk keperluan PT Freeport sendiri maka mesin itu juga bisa digunakan untuk mengolah tambang dari perusahaan lain. Ini akan menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi barang tambang Indonesia.

Minusnya

Di samping plua atau manfaat, divestasi 51 persen saham PT Freeport tersebut juga mengandung minus atau biaya atau masalah. Yang pertama-tama dari minus tersebut adalah PT Inalum hanya sebatas pemegang saham tetapi tidak akan bisa mempengaruhi operasional perusahaan. Hak pemegang saham memang hanya bisa mempengaruhi keputusan strategis perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Sementara itu kegiatan operasional yang dikendalikan oleh direktur seringkali tidak bisa dikendalikan secara langsung oleh para pemegang saham. Dalam banyak perusahaan, dan juga sesuai teori konflik dalam manajemen, seringkali terjadi konflik antara direktur dengan para pemegang saham, Hal tersebut misalnya dirumuskan dalam Teori Keagenan (Agency Theory) dalam ilmu manajemen modern dimana konflik antara direktur dan para pemegang saham digambarkan sebagai konflik antara Prinsipal dan Agen. Prinsipal ingin laba sebesar-besarnya, sedangkan agen ingin kepentingan pribadinya yang dipenuhi.

Minus yang lain yang harus ditanggung Indonesia adalah dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas PT Freeport selama ini. Salah satunya adalah  limbah tailing perusak lingkungan. Tailing merupakan bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi barang besi. Sebelum divestasi saham 51 persen oleh PT Inalum, masalah pengolahan limbah ini sempat menjadi ganjalan bagi negosiasi antara Inlaum dengan PT Freeport. 

Kemudian disanggupi PT Freeport akan menyanggupi pengolahan Tailing ini yang kabarnya saat ini dalam proses. Semoga PT Freeport menepati janjinya mengolah Tailing ini sehingga dampak lingkungan yang merusak tak ditanggung oleh Indonesia.