Terdapat sebuah penelitian dari studi Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia yang diterbitkan di Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia. Dalam studi tersebut, dilakukan survei terhadap 1.000 orang dari 22 provinsi dengan tingkat penghasilan di bawah Rp1 juta sampai di atas Rp20 juta. Sebanyak 82% responden setuju jika harga rokok dinaikkan untuk mendanai JKN -- yang biasa dikenal sebagai BPJS.Â
Peserta kemudian ditanya berapakah harga rokok maksimal yang masih sanggup untuk dibeli. Sebanyak 72% mengatakan akan berhenti merokok jika harga satu bungkus rokok naik tiga kali lipat. Hasil yang senada juga dihasilkan dari penelitian sebelumnya di Malaysia, Singapura, Inggris, dan Australia. Penelitian tersebut menunjukkan jika kenaikan harga rokok sebesar dua kali lipat maka konsumsinya turun 30%. Dalam ilmu ekonomi kejadian ini disebut sebagai elastisitas permintaan.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan bahwa 12,4% dari pendapatan masyarakat menengah ke bawah digunakan untuk konsumsi rokok. Bahkan, jumlah uang yang digunakan untuk membeli rokok tujuh kali lipat lebih banyak dibanding pengeluaran lauk pauk. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah ancaman krisis ekonomi akibat pandemi corona yang seharusnya masyarakat lebih mengutamakan pemenuhan gizi dibandingkan rokok. Kenyataan ini menunjukkan kepada kita bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan diri masih sangat rendah.
Apakah kenaikan cukai rokok tidak berpengaruh terhadap ekonomi petani tembakau?
Perlu digarisbawahi, naik-tidaknya cukai rokok tidaklah memberi dampak signifikan terhadap taraf hidup petani tembakau. Kesejahteraan mereka sebanarnya bergantung pada kebijakan pabrik rokok yang secara sepihak menentukan harga dan kualitas daun tembakau. Jadi, kesejahteraan petani tergantung harga yang diberikan oleh pabrik rokok. Berikan saja harga tembakau yang tinggi kepada petani, ekonomi mereka akan tetap terjamin.
Kenapa pabrik rokok tidak ditutup saja, bukankah itu akan menuntaskan permasalahan hingga ke akarnya?
Renny Nurhasana, Dosen dan Peneliti Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI dalam talk show ruang publik KBR mengatakan bahwa tidak sesederhana itu untuk menutup pabrik rokok. Ia memberi contoh mengenai kondisi di negara Thailand. Di sana, perusahaan rokok dimiliki oleh negara.Â
Tentu mudah saja bagi negara tersebut untuk menutup perusahaan rokok, karena bukan kepemilikan swasta. Namun hal tersebut tidak dilakukan mengingat selama prevalensi merokok masih tinggi, di Thailand sebesar 19%, penutupan perusahaan rokok pasti akan menimbulkan impor rokok. Begitu pula di Indonesia dengan angka prevalensi sebesar 33%. Jika angka prevalensi masih tinggi maka dipastikan akan terjadi impor kalau produsen rokok ditutup.
Kesimpulannya, situasi di tengah pandemi Covid-19 ini merupakan momentum terbaik bagi pemerintah untuk menurunkan jumlah perokok di Indonesia. Idealnya, kenaikan tarif cukai akan berdampak pada penurunan konsumsi rokok dan kenaikan penerimaan negara. Namun faktanya, peningkatan jumlah produksi dan konsumsi rokok setiap tahun meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pungutan negara untuk mengurangi konsumsi rokok di Indonesia belum tercapai dan tarif cukai perlu dinaikkan sampai melampaui batas toleransi masyarakat.
"Saya sudah berbagi pengalaman pribadi untuk #putusinaja hubungan dengan rokok atau dorongan kepada pemerintah untuk #putusinaja kebijakan pengendalian tembakau yang ketat. Anda juga bisa berbagi dengan mengikuti lomba blog serial #putusinaja yang diselenggarakan KBR (Kantor Berita Radio) dan Indonesian Social Blogpreneur ISB. Syaratnya, bisa Anda lihat di sini."
