Mohon tunggu...
Novan Bayu
Novan Bayu Mohon Tunggu... Penulis - Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Lahir TGL 24 november 1998

Seorang yang suka menyendiri

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Naiknya Angka Kriminalitas pada Saat Pandemi Covid-19

3 Juni 2020   19:42 Diperbarui: 3 Juni 2020   19:42 70
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Keamanan. Sumber ilustrasi: PIXABAY/Pixelcreatures

NAIKNYA ANGKA KRIMINALITAS DI TENGAH PANDEMI COVID-19
Oleh Novan Banyu Aji

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau tepat nya( PSBB), adalah program pemerintah yang mengaharuskan seluruh rakyat membatasi kegiatan di luar rumah, namun tidak semua sektor dibatasi contohnya sektor ekonomi , kesehatan, logistik, keuangan, bahan pangan. Jika tidak ada kepentingan selain hal tersebut kegiatan akan dibatasi  tidak seperti Lockdown yang mewajibkan pemberhentian total dari segala kegiatan di luar rumah.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi penyebaran covid-19, namun bukan berarti kebijakan ini tidak mempunyai dampak negatif, misalnya banyak perusahaan yang mulai mengalami krisis sehingga mau tidak mau harus mengurangi sejumlah tenaga kerja, atau dengan yang kita sebut PHK. 

Karena sejumlah pekerja yang kehilangan sumber penghasilannya tidak sedikit dari mereka yang mulai melakukan tindak kriminalitas untuk mendapatkan pemasukan sehari-hari. Terjadinya hal ini di karenakan faktor terdesak karena untuk memenuhi kebutuhan dengan bekerja, tapi karena efek PSBB memengaruhi sumber mata pencaharian mereka mengahalalkan segala cara untuk mencarinya. 

Melansir maraknya aksi kriminalitas yang terjadi saat pandemi cukup meresahkan masyarakat. Ditengah pandemi corona ini, tingkat kewaspadaan masyarakat cenderung harus diperhatikan, hal tersebut disebabkan karena tidak hanya virus corona yang sedang mewabah namun juga kriminalitas yang sedang meningkat. Menurut Karopenmas Mabes Polri, "pada Februari ada 17.411 kasus. Di Maret ada 20.843 kasus" kata Argo, Mabes Polri, Senin (13/4).

Menurut saya, pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah yang sangat buruk menyebabkan ketidakjelasan informasi di maskalangan masyarakat, hal tersebut mungkin yang melatar belakangi bobroknya sektor ekonomi sehingga orang-orang yang terkena phk harus memutar otak agar kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Selain itu sk kemenkumhan untuk memberikan remisi kepada narapidana juga yang mengakibatkan kriminalitas semakin menjadi-jadi. 

Memang pemerintah sudah cukup tanggap dengan mereka yang terkena dampaknya, namun masih ada kekurangan yaitu bantuan yang tidak merata bagi seluruh masyrakat, dan belum lagi bantuan salah sasaran. Ada lebih baiknya pemerintah berupaya selalu mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang bearda di lapangan. Dan seharusnya juga masyarakat saling membantu, misal yang berkecukupan bisa sedikit berbagi dengan yang masih ada kekurangan. Hal ini bisa sedikit mengatasi akan terjadinya penurunan ekonomi pada saat pandemi.


Penulis : Novan Banyu Aji (mahasiswa Ilmu Komunikasi, ,
Universitas Muhammadiyah Malang
(UMM) ).

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun