Indonesia, Republik Salah Nama?!

Bagaimana nasib Indonesia setelah lahir? Sangat memprihatinkan! Sejak kelahirannya (proklamasi) sampai akhir tahun 1949 (hampir 5 tahun), terjadi perang kemerdekaan---perang mempertahankan kemerdekaan melawan  Belanda dibantu Sekutu yang berkehendak menjajah kembali koloninya bernama Hindia-Belanda. Mendapat perlawanan dari TNI dan Rakyat, Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949---bukan 17 Agustus 1945.                                             

Pengakuan kedaulatan hasil KMB juga memutuskan pemerintahan yang akan dibentuk (RIS), harus menanggung utang pemerintah Hindia-Belanda sebesar 3 ½ miliar gulden karena RIS mengambil alih kedaulatan pemerintah Hindia-Belanda. Selain harus berperang melawan Belanda, keadaan Indonesia di periode ini bertambah runyam dengan terjadinya pemberontakan PKI di Madiun, 18 September 1948---dan diproklamirkan Negara Islam Indonesia-Darul Islam, oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. 

Kartosuwiryo baru ditangkap 13 tahun kemudian, tahun 1962---dan dihukum mati. Sedangkan pemberontakan PKI di Madiun berhasil ditumpas dalam tempo dua bulan, sayang tidak ada keputusan politik dari pemerintah untuk membubarkan partai ini dalam situasi bangsa Indonesia menghadapi agresi militer Belanda kedua, hingga PKI kembali berontak pada 30 September 1965.

Era Demokrasi Liberal

Dari tahun 1950 sampai tahun 1959, berdasarkan UUD Sementara tahun 1950, Indonesia menganut sistem parlementer---demokrasi liberal. Dengan sistem tersebut, kerap terjadi tawuran antar partai politik di parlemen---kabinet jatuh bangun, bahkan ada kabinet yang berusia kurang dari 3 bulan. Di periode ini hampir tidak ada pembangunan---ditambah lagi terjadi pemberontakan Andi Aziz, Kahar Muzakar, PRRI/Permesta, Daud Beureh, DI TII---sampai akhirnya Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit presiden pada 5 Juli 1959, kembali ke UUD 1945. Akibat kegaduhan politik sepanjang dekade tahun limapuluhan, berdampak tidak ada pembangunan---rakyat tetap terbelit kemiskinan. 

Era Demokrasi Terpimpin

Sejak dekrit presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1967, kita menganut demokrasi terpimpin. Beberapa pemberontakan sudah berhasil dipadamkan, namun DI TII Kartosuwiryo dan Daud Bereuh, serta pemberontakan Kahar Muzakar belum berhasil ditumpas.  Berbagai masalah di dalam negeri tidak tertangani---ditambah masalah Irian Barat yang menurut KMB akan dirundingkan antara pemerintah Indonesia dan Belanda mengalami jalan buntu.                                                                

Kemudian Presiden Sukarno mencetuskan Trikora: tiga komando rakyat---merebut Irian Barat dari tangan Belanda dengan kekuatan militer. Untuk itu pemerintah membeli secara utang dari Rusia peralatan perang besar-besaran hingga Angkatan Perang kita pada waktu itu menjadi angkatan perang yang terkuat dibelahan selatan khatulistiwa. Selanjutnya Presiden Sukarno menetapkan Mayor Jenderal Suharto sebagai Panglima Mandala untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Komando Mandala yang terdiri dari unsur tiga matra---dalam posisi combat ready merebut Irian Barat, Belanda melalui PBB menyatakan mengembalikan  Irian Barat melalui perundingan. Tanggal 1 Mei 1963, badan PBB---UNTEA---menyerahkan Irian Barat ke Indonesia.                                                                                     

Selesai masalah Irian Barat, tanggal 3 Mei 1964, Presiden Sukarno mencetuskan Dwikora---dalam rangka mengganyang yang disebut negara boneka Malaysia.     Pada saat operasi menyerang Malaysia berlangsung, terjadi pemberontakan G30S/PKI. Karena disibukan masalah-masalah dalam negeri yang tidak kunjung usai, dan negara sibuk dengan perang (Trikora-Dwikora),  pada peralihan kekuasan dari Presiden Sukarno ke Pejabat Presiden Suharto, tahun 1967, laju inflasi mencapai 650%.

Era Demokrasi Pancasila

Suharto melanjutkan kepresidenan dari Sukarno dalam kondisi perekonomian yang sedemikian rusak. Untuk menggambarkan  betapa rusaknya perekonomian dengan tingkat inflasi sebesar 650%---bandingkan dengan tingkat inflasi pada kisaran 10% (dua digit). Beberapa tahun terakhir ini dimana inflasi selalu satu digit---pernah inflasi naik mendekati dua digit, sektor fiskal dan moneter langsung terpengaruh, termasuk sektor riil, pasar uang dan pasar modal---yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat---yakni penurunan daya beli. Dapat dibayangkan betapa hancur perekonomian suatu negara mengalami inflasi sebesar 650%.