Belakangan ini kekhawatiran bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI) berkumandang kencang di berbagai penjuru negeri. Siapa yang tidak bergetar mendengar nama organisasi yang satu ini.
PKI memiliki riwayat panjang dalam perjalanan sejarah Indonesia. Sayangnya sejarah yang ditorehkan partai berlambang palu arit itu kental dengan pemberontakan dan kudeta berdarah. Pemberontakan PKI 1926-1927, Pemberontakan PKI 1948 dan peristiwa G30S PKI 1965, setidaknya sukses membawa bangsa ini melakoni perang saudara. Setidaknya itu yang selalu kita baca dalam buku pelajaran sejarah di sekolah dasar.
Konfrontasi dengan PKI selalu memunculkan TNI Angkatan Darat (TNI AD) sebagai pihak protagonis. Keduanya tercatat punya sejarah konflik yang panjang.
Konflik pertama meletus saat 'Madiun Affair'. Musso yang didukung laskar merah memproklamasikan berdirinya Negara Soviet Madiun pada tanggal 18 September 1948. Konflik kedua memanas jelang tahun 1965. TNI AD dan PKI bersaing. Satu-satunya yang menghalangi pecahnya konflik di antara mereka adalah Presiden Soekarno.
TNI AD menolak mentah-mentah adanya komisariat politik dalam tubuh tentara. Hal semacam ini biasa diterapkan di negara komunis. Selain pimpinan militer, ada wakil partai politik dalam organisasi tentara. Rrencana PKI membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan petani yang dipersenjatai juga mereka gagalkan.
Tampak heroik dan sangat nasionalis bukan? Tapi apakah benar demikian?
Tudingan Joko Widowo akan kepemilikan lahan ratusan ribu hektar di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah oleh Capres Prabowo Subianto, tanpa disadari telah membuka mata masyarakat lebih lebar. Darimana sang eks Danjen Kopassus tersebut bisa memiliki konsesi HGU atas tanah seluas itu.
Rasa ingin tahu pun membuncah, adakah jenderal lainnya yang jadi tuan tanah lain seperti Prabowo?
Mari kita berpikir lebih kritis. Apakah ini semata-mata demi bela negara? Di satu sisi pasti demikian adanya. Namun, di sisi lain keberhasilan Mayjen Soeharto memberangus PKI 54 tahun lalu tersebut menjadi tonggak berdirinya Orde Baru dan menciptakan TNI AD menjadi "penguasa."
Aktivis Dandhy Laksono memandang segala hiruk-pikuk terkait kepemilikan lahan dan agraria, seharusnya membuka mata masyarakat mengapa para jenderal, khususnya TNI AD, sangat anti PKI.
"Setelah musuhnya ditumpas, para jenderal dan pengusaha leluasa menguasai tanah dan hutan hingga ke generasi Prabowo," cuitnya dalam Twitter @Dandhy_Laksono beberapa hari lalu.
