Sambut 2021, Pemerintah Dorong KUMKM untuk Bangkit dan Bertransformasi

Pandemi covid-19 memberikan goncangan yang luar biasa terhadap ekonomi suatu negara. Dampaknya tak hanya terasa pada sektor pariwisata, hospitality atau bisnis hiburan saja, namun juga pada sektor koperasi dan Unit Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Sektor ini jadi salah satu yang paling tumbang lebih dahulu, padahal ketika krisis moneter 1998 berlangsung di Indonesia, mampu kokoh berdiri sebagai penopang ekonomi bangsa. Adanya pembatasan sosial dan perubahan daya beli masyarakat menjadi penyebabnya. 

Dalam webinar bertemakan "Outlook 2021 Adaptasi dan Transformasi KUMKM" yang disiarkan di youtube Kementerian Koperasi dan UKM pada Selasa, 29 Desember 2020, Menkop UKM sekaligus keynote speaker acara Teten Mesduki menyampaikan bahwa tahun 2020 adalah tahun yang penuh tantangan.

"Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan dengan adanya situasi pandemi Covid-19. Kondisi ini juga dialami oleh 220 negara lainnya," kata Teten Masduki.

Berdasarkan data Bappenas dalam survey kebutuhan pemulihan usaha bagi UMKM Indonesia, setidaknya lebih dari 80% pelaku UMKM mengalami penurunan jumlah pesanan, 42% terpaksa memberhentikan sebagian pekerja dan 56.8% mengalami kondisi yang sangat buruk. Sepanjang 2020, bulan April menjadi bulan dengan titik terendah bagi para pelaku UMKM dalam memperoleh pendapatan. Dengan keadaan seperti ini, diprediksi butuh waktu 6 hingga 12 bulan agar suatu usaha dapat berjalan dengan normal.

Victoria br. Simanungkalit dari Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM menjelaskan bahwa ada 3 kebutuhan utama yang harus dipenuhi UKM, baik pada saat pandemi maupun saat pemulihan. 

Pada saat pandemi, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh UKM adalah keuangan, pendampingan dan konsultasi bisnis serta alat produksi. Sementara pada saat pemulihan, kebutuhan yang harus dipenuhi adalah keuangan, pendampingan dan konsultasi bisnis serta perizinan dan regulasi bisnis.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah sendiri melakukan gotong royong lintas pemangku kebijakan (stakeholder) sebagai langkah untuk memastikan UMKM bertahan di tengah pandemi. Adapun beberapa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diselenggarakan Kemenkop UKM di antaranya adalah Banpres Produktif Usaha Mikro, Subsidi KUR, Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB dan Subsidi Non KUR. Sampai saat ini, realisasi program penyaluran PEN untuk sektor UMKM telah mencapai 70% dari total anggaran dengan penyerapan PEN sebesar Rp87,083 T.

Menyambut 2021, pemerintah juga telah membuat peta jalan pengembangan koperasi dan UKM pada 2021-2024.  Kontribusi UMKM terhadap PDB pada 2021 ditargetkan mencapai 62,36% kemudian naik menjadi 65% pada 2024. Sementara kontribusi koperasi terhadap PDB pada 2021 ditargetkan mencapai 5,2% tahun 2021 dan kemudian naik menjadi 5,5% pada 2024.

Pemerintah juga menargetkan akan ada tambahan 900 unit start up yang berbasis koperasi dan kemudian meningkat hingga 3.500 unit start up pada 2024. Digitalisasi koperasi juga menjadi kunci. Sebab dari total 123.048 koperasi aktif di Indonesia, baru 0,73% di antaranya saja yang memiliki website. 

Hal yang sama juga terjadi pada UMKM. Ke depannya, pemerintah juga akan semakin gencar dalam melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM  untuk segera menyesuaikan usahanya dengan yang serba digital termasuk proses pembayaran. Faktanya, dari seluruh UMKM yang ada, baru 13% saja yang berbasis digital.