Mohon tunggu...
Analisis

Akrobat Jokowi, Moge Versus Ekonomi

20 Agustus 2018   17:28 Diperbarui: 20 Agustus 2018   17:42 555 1 1 Mohon Tunggu...

Penonton di Stadion GBK dan di seluruh TV-live dibuat kagum atas atraksi (akrobat) Jokowi naik moge (motor gede) pada pembukaan Asian Games. 

Hati penonton dibuat kagum dan mata penonton dibuat silau dan percaya bahwa yang melakukan itu adalah seorang Jokowi.  Namun setelah masyarakat tahu bahwa atraksi itu menggunakan Stuntman (peran pengganti) barulah masyarakat tersadar bahwa itu hanya kehebatan sebuah karya seni tinggi membuat sesuatu yang maya menjadi nyata.

          Pihak sebelah, parpol pendukung Prabowo-sandi meradang.  Menurut saya parpol pendukung Prabowo-sandi tidak perlu merasa kepanasan, justru harus kagum bagaimana pendukung Jokowi-Ma'ruf mampu menghadirkan karya seni yang tinggi dan indah menyulap hal yang maya menjadi nyata.

          Memang pendukung Jokowi-Ma'ruf memiliki kemampuan yang luar biasa dalam membuat seni provokatif dari maya menjadi nyata dan sebaliknya; dari rendah menjadi tinggi dan sebaliknya; dari kecil menjadi besar dan sebaliknya; dari jelek menjadi baik dan sebaliknya; dari tua menjadi melinial dan sebaliknya.  Itu memang diakui oleh partai pendukung Jokowi-Ma'ruf bahwa mereka nantinya akan membuat Ma'ruf Amin menjadi image yang disenangi oleh pemilih melinial.  

Selain Jokowi melakukan akrobat Moge, juga melakukan akrobat kebijakan ekonomi melalui pembiayan ABPN dengan utang menggunung untuk pembangunan infrastruktur dan pengendalian inflasi. Tidak pernah terjadi pembiayaan APBN melalui utang menggunung seperti era Jokowi.  Tol dan infrastruktur lainnya membentang sepanjang Jawa dan pulau Indonesia lainnya. Inflalsi terkendali mengesankan di bahwa 4%.  Namun bagaimana korbanannya terhadap kondisi ekonomi nasional saat ini dan yang akan datang, apakah sebanding, kita simak uraian akrobat kebijakan ekonomi Jokowi berikut:

  • Tiga setengah tahun pemerintahan Jokowi utang menggunung mencapai lebih dari Rp 4000 trilliun dan pada tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp 6000 trilliun lebih (cek ke Kemenkeu dan data internasional).  SBY mewariskan utang Rp 2600 trilliun selama 10 tahun pemerintahnnya.  Tentunya generasi yang akan datang menanggung utang tersebut.
  • Pembiayaan APBN melalui utang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pengendalian inflasi dan transfer paymenat tunai dan non tunai kepada masyarakat utamanya masyarakat miskin.
  • Faktanya program infrasstruktur dan pengendalian inflasi memberikan kontribusi nyata meroketnya impor, BTD (Balance Of Trade Deficit) menganga, bulan Juli saja mencapai US$ 2 milliar lebih, selanjunya CAD (Current Account Defisit) membengkak diperkirakan akhir 2018 sebelsar US$ 25 milliar atau setara dengan Rp 360 trilliun (Cek ke BI).
  • CAD yang membengkak menyebabkan rupiah tidak tahan menghadapi gangguan eksternal.  Nilai tukar rupiah  terus melemah, saat ini menyentuh Rp 14600 dan diperkirakan tahun 2020 pelemahan rupiah berakselerasi mencapai Rp 15512.
  • Rupiah yang terus melemah berubah menjadi ular naga yang memangsa sendi-sindi pertumbuhan ekonomi nasional.  Bunga surat utang negara meningkat, artinya alokasi beban bunga APBN meningkat berdampak pada pengurangan alokasi fiskal untuk sektor produktif menahan laju pertumbuihan ekonomi.  
  • Bunga pinjaman dalam negeri meningkat mengurangi kegiatan investasi pelaku bisnis, selanjutnya mengurangi bagian nilai tambah untuk gaji/upah menekan konsumsi rumah tangga dan menahan pertumbuhan ekonomi.
  • Rupiah melemah menyebabkan harga-harga meningkat, biaya untuk pengendalian inflasi bertambah utamya impor pangan.
  • Infrastruktur membentang di seluruh wilayah Indonesia memperlancar arus barang dan jasa ke luar dan masuk pelosok wilayah Indonesia.  Sayangnya kemampuan ekspor kita rendah dibanding impor.  Barang impor pangan lancar masuk ke pelosok desa Indonesia.  Konsumsi pangan penduduk dari impor meningkat dan memacu impor pangan.
  • Pengendalian inflasi melalui pengendalian harga pangan, mengurangi insentif petani berproduksi memdorong impor pangan menguras devisa, CAD membengkak dan kesempatan kerja dan pendapatan penduduk pedesaan berkurang.
  • Pengendalian inflasi berlebihan tidak memberikan ruang insentif produksi bagi petani akibatnya laju penurunan kemiskinan di pedseaan lebih kecil dibanding penduduk perkotaan tidak seperti era SBY.  Juga laju penurunan kemiskinan total era Jokowi lebih rendah dibanding era SBY (Silakan Kepala BPS hitung sendiri).
  • Peran faktor transfer payment tunai dan non tunai dalam penurunan kemiskinan tidak dapat diabaikan (Cek pernyataan kepala BPS dan Presiden).  Ini artinya penurunan kemiskinan era Jokowi bersifat semu bukan karena kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan.
  • Pertumbuhan ekonomi dengan utang menggunung era Jokowi lebih kecil dibanding era SBY (Silakan Kemenkeu hitung sendiri).
  • Uraian di atas memberikan kesimpulan bahwa pembiyaan APBN melalui utang untuk infrastruktur dan pengendalian inflasi justru menghasilkan kondisi ekonomi memburuk.  Pertumbuhan ekonomi sampai tahun 2020 tidak lebih baik dari sekarang sekitar 5.1%, pengangguran meningkat dari 6.9 juta menjadi 7.5 juta.  
  • Saya sarankan agar Sri Mulyani tidak lagi mengeluarkan pernyataan bahwa pembayaran utang sekarang untuk membayar cicilan pokok utang pemerintahan yang lalu.  Sri Mulyani harusnya paham bahwa pembangunan itu maju berkelanjutan.  Pemerintahan yang lalu adalah takdir kententuanNYa yang tidak bisa diubah.  Sebagai seorang muslimah pahan tentang itu.  Jangan mengeluh beban utang masa lalu tapi ingat pemerintahan saat ini telah diwariskan aset jauh melampui utang yang diwariskan (silahkan Sri Mulyani hitung sendiri).
  • Yang disesalkan oleh masyarakat dan pengamat ekonomi adalah kenapa pemerintah membangun infrastruktur besar-besaran dengan utang ? Semua orang bisa membangun dengan utang, yang susah adalah bagaimana membangun dengan surplus ekonomi.  Ternyata dampaknya justru memukul balik ekonomi nasional.  Contohnya, utang kepada masyarakat diharapkan bisa menurunkan CAD, walaupun dengan bunga tinggi. Faktanya CAD membengkah dan bunga yang harus dibayar tetap tinggi.
  • Pengendalian inflasi berlebihan melalui pengendalian harga pangan justru berdampak pada penurunan produksi domestik mendorong impor menyebabkan CAD membengkak, kesempatan kerja dan pendapatan masyrakat pendesaan berkurang.

Inilah akrobat kebijakan ekonomi Jokowi seperti akrobat Moge mengesankan dibuat penduduk kagum bentangan jalan Tol.  Nanti pendukung Jokowi Ma'ruf Amin akan menyulap kinerja ekonomi menjadi baik seperti tampilan gambar Tol dan infrastruktur lainnya, sedangkan penduduk miskin mengais reziki di bawah jalan tol tidak akan dimuculkan dalam media.

Semoga masyarakat setiap melihat gambar provokatif kinerja ekonomi Jokowi selalu ingat Stuntman (peran pengganti) atraksi Moge yang dilakukan Jokowi, MAYA bukan NYATA.

Nizwar Syafaat, Ekonom dan  Pengamat Kebijakan Publik. 

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x