Pertumbuhan ekonomi yang bagus tersebut ternyata tidak ditopang dengan distribusi pendapatan yang merata. Data menunjukkan, sejak tahun 2011, tingkat kesenjangan pendapatan di provinsi Jawa Barat masuk dalam kategori kesenjangan menengah dan termasuk peringkat 10 provinsi dengan Indeks Gini terbesar, padahal sebelumnya, Jawa Barat termasuk provinsi dengan kategori kesenjangan ringan.
Kemiskinan
Menurut data BPS pada September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di jawa Barat mencapai 7.83 persen (4.168 juta jiwa).
Hal ini membuat pemerintah provinsi harus selalu melakukan program-program kebijakan yang mampu menekan angka tersebut. Program pemerintah Jawa Barat dalam menekan angka kemsikinan sudah dilakukan diantaranya adalah adanya program padat karya, digulirkannya Kartu Indonesia Sehat (KIS), kartu Indonesia Pintar (KIP).
Tingginya kesenjangan pendapatan mengindikasikan tidak meratanya pembangunan terutama dalam bidang ekonomi di Jawa Barat. Selain itu, tingginya kesenjangan pendapatan juga memperlihatkan adanya heterogenitas antarwilayah. Jika antarwilayah terdapat keragaman, kebijakan dalam pembangunan tidak bisa dilakukan secara seragam, diperlukan penyesuaian- penyesuaian dengan kondisi lokal daerah dan perlakuan (treatment) yang berbeda antar daerah.
Sebanyak 15 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Jabar) memiliki angka kemiskinan di atas rata-rata provinsi pada Maret 2017. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kota Tasikmalaya merupakan Pemerintah Daerah Tingkat II di Jabar yang memiliki angka kemiskinan tertinggi, yakni mencapai 14,8% dari populasi. Angka tersebut di atas tingkat kemiskinan provinsi sebesar 8,71% maupun nasional sebesar 10,64%.
Pemda Tingkat II di Jabar yang memiliki angka kemiskinan terbesar kedua adalah Indramayu, yaitu sebesar 13,67%, diikuti Kuningan sebesar 13,27%. Yang menarik, beberapa kabupaten yang merupakan lumbung padi di Tanah Pasundan seperti Indramayu, Cianjur, Tasikmalaya, dan Garut ternyata memiliki angka kemiskinan di atas rata-rata nasional.
Tingginya angka kemiskinan di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat tersebut akan menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah 2018.
