Bingkai pemberitaan media massa yang menguntungkan cagub DKI dari petahana sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum Partai Nasdem dan Golkar, yang para petingginya juga memiliki bisnis media itu berkoalisi. Hal itu nampak dari penggunaan istilah relokasi dan normalisasi sungai untuk mengganti istilah penggusuran di kampung-kampung kota. Penggunaan istilah itu bukan sebuah kebetulan tapi merupakan bingkai untuk menetralisir resistensi warga terhadap proyek penggusuran warga kota.
Kebebasan pers jangan dikorbankan hanya untuk sekedar memenangkan cagub DKI.
Sementara, masih ada sedikit waktu bagi warga Jakarta untuk bersama-sama, bukan hanya menjadi pemilih pasif dalam pilkada DKI 2017, namun juga aktif melakukan pengawasan terhadap isi pemberitaan media. Jangan sampai pilkada DKI hanya akan menjadi pesta pora para raja media, yang kebetulan memiliki kedekatan dengan partai politik cagub DKI. Sementara di sisi lain, menjadikan warga Jakarta hanya sebagai penonton dalam pesta pora itu.
