Akan tetapi, bukanlah permasalahan tersebut seharusnya bisa segera diselesaikan oleh pemerintah sendiri? Terlebih untuk alasan masih tingginya ego lintas sektor kementerian/lembaga. Lantas, mengapa persoalan tersebut menjadi batu sandungan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Tanah Air?
Masalahnya, para investor bukan hanya dipusingkan dengan masalah ribetnya regulasi, namun juga kebijakan pemungutan "uang ini" dan "itu". Masih fresh from the oven, pemerintah berencana memungut pajak ekspor progresif untuk 2 produk nikel hasil hilirisasi yaitu feronikel dan NPI.Â
Ada juga kebijakan bagi pengusaha batu bara yang harus memasok ke pasar domestik dengan harga yang lebih murah ketimbang harga global. Selain itu, di sektor lainnya seperti timah, tarif royalti juga direncanakan akan naik sesuai dengan naiknya harga timah dunia.
Para investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri bagai sudah jatuh dan tertimpa tangga. Sudah terjerembab di dalam perekonomian global yang diwarnai ancaman resesi, eh, ketika mencoba peruntungan dan berinvestasi di Indonesia, bukan cuma modal namun juga teknologi dan pengetahuan untuk membantu pembangunan industri, eh, malah dibikin ribet dengan regulasi dan pungutan uang. Â
Kalau begini, para investor bisa tak betah dan terkena rayuan negara-negara lain yang mungkin lebih banyak memberikan kemudahan berinvestasi dan berusaha untuk investor asing. Waduh, bagaimana nih nasib perekonomian Indonesia tanpa investor?Â
Semoga saja, pemerintah, khususnya kementerian-kementerian yang terkait dalam sektor ekonomi, sudah punya strategi untuk menghadapi, tak hanya ancaman resesi namun juga ancaman hengkang & semakin sepinya iklim investasi di Indonesia.Â
