Indonesia itu adalah  salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Hal tersebut dibuktikan bahwa Indonesia menganut demokrasi yaitu dengan diselenggarakannya pemilihan umum yang diadadakan lima tahun sekali untuk menentukan siapa yang pantas untuk menjadi wakil rakyat  Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Indonesia dalam perjalanan berdemokrasi ini mengalami beberapa periode, hingga saat ini menjalani periode reformasi. Menurut Ni'matul Huda dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara jika berbicara tentang sejarah teori demokrasi, ada 2(dua) fakta historis yang penting. Pertama, hampir semuanya Orang-orang mengklaim hari ini Demokrat. Sistem politik yang berbeda menggambarkan dirinya di dunia sebagai negara demokrasi. Tapi apa kata dan membuat rez dari satu sistem ke sistem lainnya seringkali berbeda secara signifikan. Kedua, meskipun banyak negara saat ini mengikuti demokrasi sejarah institusi politik menunjukkan kerapuhan dan Rapuhnya tatanan demokrasi. Cerita Eropa abad ke-20 itu sendiri menunjukkannya dengan jelas Demokrasi adalah sebuah bentuk manajemen yang sangat sulit dibuat dan dipelihara. Perkembangan demokrasi sendiri itu terdapat 2 tahapan, Tahapan pra kemerdekaan dan dilanjutkan dengan pasca kemerdekaan. Perkembangan di Indonesia pada tahapan pasca kemerdekaan itu mengalami pasang surut( fluktasi) dari masa ke masa dalam kemerdekaan hingga saat ini. Selama bertahun-tahun perjalanan bangsa dan negara Indonesia salah satu masalah pokok yang dihadapi itu bagaimana demokrasi itu dapat terwujudnya dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dalam bermacam-macam bidang, antara lain politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Dalam kutipan artikel seseorang mengutip bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia itu dilihat dari segi waktu itu dibagi menjadi empat periode, yaitu Demokrasi Parlementer Periode 1945-1959. Sistem demokrasi parlementer mulai berlaku bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tahun dan mulai diperkuat dalam konstitusi tahun 1945 dan 1950. Sistem demokrasi parlementer ini terbukti tidak cocok untuk Indonesia. Demokrasi Terpimpin Periode 1959-1965. Fitur sistem politik saat itu ini adalah supremasi peran presiden, terbatasnya peran partai politik, tumbuhnya pengaruh komunisme dan Memperluas peran ABRI sebagai unsur sosial politik 12 Dalam prakteknya pemerintah selama ini banyak distorsi praktek demokrasi. Demokrasi Pancasila Periode 1965-1998. selama pemerintahan ini muncul setelah G30SPKI gagal. Dasar formal periode ini adalah Pancasila, UUD Tahun 1945 dan Ketetapan MPRS. Pada di era ini praktek demokrasi Indonesia selalu berhubungan Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 Demokrasi berarti sekarang Pancasila dengan Demokrasi. Di sana dalam demokrasi pancasila melihat kedaulatan rakyat inti dari sistem demokrasi. Tetapi "demokrasi Pancasila" juga dalam sistem orde baru Retorika dan ide tidak sampai pada tingkat praktis atau aplikasi. Karena dalam praktek negara Pemerintah, sistem ini tidak seperti itu memberi ruang hidup demokrasi. Yang terkahir ada Demokrasi Periode Reformasi. Peristiwa demokrasi ini telah ditandai dengan lengsernya presiden terlebih dahulu, Demokrasi Indonesia pada masa reformasi meletakkan dasar yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode berikutnya. Dalam perkembangan zaman modern ini , ketika kehidupan memasuki skala global ada anggapan bahwa tidak mungkin akan direalisasikan dalam bentuk partisipasi langsung. Diskriminasi politik ini berlangsung meskipun dalam praktiknya itu berbeda dengan pada zaman kuno. Prinsip utama dalam demokrasi itu adanya pengakuan HAM sebagai penghargaan terhadap martabat manusia dengan menprinsipkan untuk tidak melupakan kepentingan umum, dan adanya partisipasi dan dukungan rakyat terhadap pemerintah. Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi (Sukron Kamil, 2002). Visi hidup demokrasi diwujudkan dalam abad kesadaran universal saat ini, oleh karena itu nilai dan maknanya harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan kita. Perhatian serius harus diberikan untuk membiasakan siswa dan masyarakat untuk menghadapi perbedaan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk menentukan pemimpin atau kebijakan. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi tidak hanya mempelajari konsep-konsep verbal, tetapi didasarkan pada interaksi dan pergaulan sosial baik di dalam maupun di luar kelas. Pada dasarnya, kelebihan dan kekurangan setiap periode demokrasi dapat memberikan pelajaran berharga bagi kehidupan kita. Tampaknya, demokrasi liberal tidak mampu membawa perubahan berarti di Indonesia saat itu. Kabinet-kabinet yang tumbang pada masa itu, sebaliknya, memperlihatkan kepribadian yang beragam dan opini-opini cemerlang dalam kepemimpinan, tetapi dengan mudah digulingkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. Pada saat yang sama, demokrasi terkelola yang dicanangkan oleh Soekarno (setelah melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan pemilih untuk mengesahkan konstitusi baru) benar-benar memperkuat posisi Soekarno. Di sisi lain, karena berbagai langkah politik, perspektif ekonomi nasional kurang diperhatikan. Berbeda dengan masa demokrasi Pancasila di bawah Soeharto. Stabilitas keamanan dijaga ketat, membatasi kebebasan berekspresi. Namun taraf kehidupan ekonomi masyarakat relatif baik. Hal ini juga secara intrinsik terkait dengan sistem nilai tukar dan distribusi subsidi BBM untuk menjaga harga barang dan jasa pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat. Namun, penyakit korupsi, konspirasi, dan nepotisme (KKN) semakin menjangkiti pemerintah. Virus KKN ini menyerang organ pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Banyak pembahasan dan minat, dan Indonesia tidak hanya di ranah politik dan investasi. Namun di luar itu, Indonesia adalah arena sosial dan memiliki banyak pemahaman dan kesempurnaan pelaksanaan demokrasi politik.
