Mohon tunggu...
Neno Anderias Salukh
Neno Anderias Salukh Mohon Tunggu... Wiraswasta - Pegiat Budaya | Pekerja Sosial | Pengawas Pemilu

Orang biasa yang menulis hal-hal biasa

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Mengatasi Kemiskinan Ekstrem di NTT [Bagian 2]

9 November 2021   06:40 Diperbarui: 10 November 2021   11:30 629
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
ilustrasi kelaparan. (sumber: shutterstock via kompas.com)

Jika pemerintah daerah tidak mampu mereformasi dua hal tersebut maka klaim Gubernur NTT, Viktor Laiskodat untuk menyelesaikan kemiskinan dalam masa periodenya hanya sebuah lelucon.

Mengatasi persoalan kemiskinan ekstrim di NTT tidak boleh berhenti di perbaikan standar dan alat ukur kemiskinan. Karena standar dan alat ukur kontekstual sekalipun tidak akan membebaskan NTT dari kemiskinan. Hanya saja data kemiskinan akan lebih bersih daripada data-data sebelumnya.

Setelah perbaikan standar dan alat ukur, pemerintah daerah harus berinisiatif untuk melakukan pendataan ulang penduduk miskin di semua kabupaten terutama 5 kabupaten yang disebut tergolong dalam kemiskinan ekstrim.

Nah, ketika mendapatkan data-data yang lebih bersih dan akurat maka penduduk yang benar-benar termasuk dalam kategori miskin absolut adalah penduduk yang sulit memproduksi makanan, penduduk sulit mendapatkan air minum bersih, penduduk yang tidak memiliki fasilitas sanitasi, penduduk yang masih memiliki banyak masalah kesehatan, tidak memiliki tempat tinggal, tidak mampu mengakses pendidikan, dan informasi.

Sesuai dengan harapan pemerintah, kemiskinan ekstrim harus nol persen (0%) pada tahun 2024. Melihat target yang sangat singkat ini, pemerintah daerah harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. 

Tentunya alokasi dana untuk penyelesaian masalah kemiskinan dalam beberapa tahun ke depan akan lebih banyak mengingat target yang berada di depan mata. 

Tetapi, melihat track record kinerja pemerintah daerah baik provinsi dan beberapa kabupaten yang digolongkan dalam kabupaten miskin ekstrim, bagi penulis, perlu ada peningkatan produktivitas kerja dan perbaikan birokrasi yang tentunya harus bersih.

Berkaca dari masalah-masalah KKN dan penaganan bencana alam Badai Seroja di NTT, April lalu, terdapat beberapa masalah serius yang menurut penulis perlu diperbaiki untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di NTT. 

Beberapa hal ini jika tidak dilihat sebagai ancaman serius dalam upaya penanganan kemiskinan maka sampai kapanpun harapan 0% hanya sebatas mimpi.

Pertama, Mengefektifkan Pendataan

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun