Permintaan Ini Sebaiknya Ditolak demi Papua dan Indonesia

Mayoritas permintaan masyarakat Papua melalui tokoh-tokoh Papua yang bertemu dengan Jokowi akan diterima tetapi salah satu permintaan dari semua permintaan tersebut harus ditolak dengan menyediakan alternatif lain demi kepentingan Papua dan Indonesia yang lebih baik

Aksi protes mahasiswa dan masyarakat Papua yang dipicu oleh perlakuan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua akhirnya mempertemukan Jokowi dengan dengan 61 tokoh dari Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019) siang sebagai upaya mendinginkan suasana Papua yang sedang memanas.

Tokoh-tokoh tersebut terdiri dari pejabat daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga para mahasiswa yang mewakili suara masyarakat Papua dan Papua Barat dengan sembilan permintaan yaitu:

1. Pemekaran provinsi 5 wilayah di provinsi Papua dan Papua Barat
2. Pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua
3. Penempatan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Kementerian dan Lembaga
4. Pembangunan asrama nusantara untuk mahasiswa Papua di seluruh kota dan menjamin keamanan mahasiswa Papua
5. Usulan revisi UU otonomi khusus dalam prolegnas dalam 2020
6. Menerbitkan Inpres untuk pengangkatan ASN Honorer di tanah Papua
7. Percepatan palapa ring timur papua.
8. Membentuk lembaga adat perempuan dan anak Papua
9. Membangun Istana Presiden RI di Ibu Kota Provinsi Papua, Jayapura

Permintaan yang dibacakan oleh salah satu perwakilan yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo yang merupakan akar permasalahan Papua saat ini.

Namun, menurut Jokowi, poin-poin tersebut tidak langsung diterima begitu saja tetapi harus dikaji dan dibahas oleh presiden dengan para menteri.

Akan tetapi, salah satu poin yang langsung disetujui oleh Jokowi adalah kesembilan, Membangun Istana Presiden RI di Ibu Kota Provinsi Papua, Jayapura.

Menurut Abisai, pembangunan istana presiden di Jayapura agar sesekali presiden bisa berkantor di Papua bukan sekedar perlindungan.

"Sehingga perjalanan presiden bukan hanya berkunjung, tapi berkantor di Papua," kata Abisai yang juga Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf untuk Kota Jayapura pada Pilpres 2019.

Setelah melalui beberapa percakapan tentang persediaan lahan untuk pembangunan istana, akhirnya Jokowi menyetujui pembangunan istana. Namun, pekerjaan baru akan dimulai pada tahun depan karena anggaran yang belum tersedia.

"Ini saya bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru. Nanti saya ngomong iya, duitnya enggak ada. Ya jadi mulai tahun depan Istana dibangun," kata Jokowi disambut tepuk tangan para tokoh Papua yang hadir.

Mengapa Jokowi langsung menerima permintaan pembangunan istana negara di Jayapura? Mengapa poin tersebut tidak dikaji terlebih dahulu bersama permintaan-permintaan lainnya.

Obat untuk sakit hati orang Papua. Masyarakat Papua sedang dalam puncak emosi sehingga pertemuan Jokowi dengan para tokoh-tokoh penting di Papua tidak serta-merta dapat meredakan suasana.

Oleh karena itu, meski terlihat terburu-buru, keputusan Jokowi untuk menerima salah satu permintaan masyarakat Papua adalah untuk mencegah kegaduhan yang berkepanjangan.

Selain itu, permintaan percepatan pembangunan palapa ring timur Papua pun diterima oleh Jokowi.

Palapa Ring-Timur akan dibangun sejauh 4.450 KM yang terdiri dari kabel bawah laut sejauh 3.850 km dan kabel daratan sepanjang 600 KM dengan landing point sejumlah lima belas titik pada 21 kota/kabupaten.

Proyek Palapa Ring ini akan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada (existing network) dengan jaringan baru (new network) pada wilayah timur Indonesia (Palapa Ring-Timur).

Kehadiran Palapa Ring Timur akan menjadikan penyebaran jaringan internet di Papua komplit. Pasalnya, Palapa Ring Tengah dan Barat sudah diuji coba dan digunakan.

Namun, pekerjaan yang tak kunjung selesai ini dihambat oleh beberapa hal yaitu terdapat 28 titik lokasi yang sulit dijangkau termasuk adanya gencatan senjata antara TNI dan KKB.

Akan tetapi, Pemerintah bertekad untuk meresmikan Palapa Ring pada Agustus lalu tetapi tidak sempat dilakukan.

"Saya dikasih tahu Agustus ini konstruksinya selesai. Setelah konstruksi tidak bisa langsung komersil, harus dites," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara  kepada awak media di Museum Nasional, Jakarta, Senin (12/8).

Pemerintah pun menetapkan tanggal 5 September untuk peresmian Palapa Ring oleh Jokowi. Akan tetapi, beberapa kendala membuat rencana tersebut ditunda sehingga peresmian ditunda dan menjadi agenda permintaan masyarakat Papua dalam pertemuan dengan Jokowi.

Jokowi pun setuju untuk menyelesaikan proyek tersebut pada tahun ini.

"Mengenai Palapa Ring akan selesai tahun ini. Tanah Papua akan (memiliki jaringan) 4G semua," kata Jokowi, Selasa, 10 September 2019.

Bagaimana dengan permintaan-permintaan lainnya? Apakah Jokowi akan menerima semua permintaan tersebut?

Permintaan pemekaran provinsi 5 wilayah di provinsi Papua  dan Papua Barat menjadi salah satu agenda yang harus dipertimbangkan pemerintah.

Dalam buku Papua Road Map yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2009 telah dituliskan salah satu akar permasalahan Papua adalah Tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua.

Oleh karena itu, pemekaran wilayah sangat tepat untuk untuk memperkecil wilayah pelayanan sehingga penanganan masalah-masalah sosial tersebut di atas lebih cepat diselesaikan.

Hal tersebut lebih penting daripada pertimbangan syarat-syarat pembentukan Daerah Otonomi Baru sehingga pemekaran wilayah di Papua sebaiknya dilakukan oleh pemerintah.

Beberapa poin lainnya seperti penerbitan Inpres untuk pengangkatan ASN Honorer di tanah Papua dan pembentukan lembaga adat perempuan dan anak Papua pun sangat penting demi kemudahan dan kecepatan pelayanan sosial kesehatan dan pendidikan.

Jika ketiga hal tersebut dilakukan maka permintaan revisi otonomi khusus tidak diterima pun tidak akan menjadi masalah bagi masyarakat Papua karena yang mereka butuhkan adalah kesejahteraan dan sentuhan langsung bukan regulasi tersebut.

Akan tetapi, mereka masukan hal tersebut dalam permintaan mereka karena yang mereka harapkan dari regulasi tersebut tidak sesuai membawa dampak yang besar bagi kemajuan Papua.

Salah satu poin permintaan yang tidak boleh dijawab pemerintah adalah soal pembangunan asrama nusantara untuk mahasiswa Papua di seluruh kota dan menjamin keamanan mahasiswa Papua. Mengapa?

Masalah yang menimpa mahasiswa Papua adalah rasisme sehingga membangun asrama tidak akan membebaskan masalah rasisme di Indonesia. Pembuatan asrama yang berbau suku oleh pemerintah, secara tidak sengaja sudah mengkotak-kotakkan masyarakat Indonesia. 

Oleh karena itu, yang perlu dilakukan pemerintah adalah perlindungan kepada mahasiswa dan masyarakat Papua secara hukum. Kekerasan verbal dan nonverbal atau dalam bentuk kekerasan apapun itu, pemerintah harus menindak tegas pelakunya.

Bagi penulis, hal tersebut akan lebih baik, karena selain melindungi mahasiswa Papua, masyarakat Indonesia diajarkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan bagi sesama masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia harus memandang siapapun itu sebagai saudara entah dia berkulit hitam atau putih, berambut keriting atau lurus, bertubuh pendek atau tinggi, berhidung mancung atau pesek dan lain sebagainya.

Kira-kira hal tersebut yang perlu dipertimbangkan pemerintah untuk Papua dan Indonesia yang lebih baik.

Salam!!!

Neno Anderias Salukh

Referensi: Satu, Dua, Tiga, Empat, Lima; Enam.