Masalah demi masalah terjadi, Masalah yang lain belum teratasi, muncul masalah baru lagi. Bukan hanya pemadaman listrik, deretan masalah berikut membuat Jokowi pusing dan marah.
Menjelang akhir periode pertama dan awal periode kedua, banyak masalah yang terjadi. Jokowi selalu dijadikan sebagai kambing hitam dari semua masalah yang ada. Ya, sebagai orang nomor satu di Indonesia diharapkan menangani segala sesuatu yang tidak mampu diselesaikan oleh bawahannya.
Jokowi dikritik habis-habisan oleh publik terutama lawan-lawan politiknya. Bahkan saya yang merupakan penggemar Jokowi pun tak ketinggalan mengkritiknya terkait dengan beberapa masalah.
Kasus Novel Baswedan
Andaikan kasus ini adalah nasi, maka tidak ada gunanya selain dibuang. Kasus penyiraman air keras diwajah Novel Baswedan sudah seperti dongeng yang sesekali dikenang.
Di awal tahun 2019, pembentukan TGPF ramai-ramai diberitakan oleh media. Bulan Juli sebagai akhir masa kerja TGPF, Publik dihebohkan dengan isu temuan menarik tapi tidak ada apa-apanya.
Lagi, pembentukan tim khusus untuk mengungkap misteri dibalik kasus tersebut. Kasus ini dikenang lagi. Saat ini, kasus ini sudah diam. Mungkinkah akan dikenang terus menerus?
Jokowi dinilai tidak mampu menyelesaikan kasus ini. Bahkan, banyak yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu kegagalan Jokowi pada periode pertamanya.
Saat ini, sepertinya Jokowi ditantang untuk menyelesaikan kasus ini. Akibatnya, ultimatum keras dari Jokowi kepada Polri untuk menyelesaikan kasus ini dalam waktu tiga bulan.
Akan tetapi, tetap saja dikritik. Kuasa Hukum Novel Baswedan, Arief Maulana menilai Jokowi kurang tegas dan mengulur waktu.
"Harusnya Presiden Jokowi tegas dengan langsung membentuk TGPF mengingat persoalan belum diungkapnya kasus Novel karena ada dugaan kuat keterlibatan internal Polri. Jika kasus ini kembali diusut Polri sama dengan mengulur waktu dan membuat kasus ini kecil kemungkinan diungkap," kata Arief saat dihubungi, Sabtu (20/7/2019).
Jokowi dibuat pusing, Jokowi menganggap kasus ini adalah tugas Kapolri tetapi mengapa harus dia yang menangani hal tersebut.
"Jangan sedikit-sedikit lari ke saya, tugas Kapolri apa," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019.
jika akhirnya kasus ini tidak diselesaikan dibawah kepemimpinan Tito Karnavian. Beranikah Jokowi memecat salah satu orang terdekatnya Tito Karnavian dari Kapolri?
Habib Rizieq dan FPI
Polemik kepulangan Imam besar FPI ini sempat membuat Jokowi dilema. Pasalnya, pemulangannya menjadi syarat utama rekonsiliasi dirinya dengan Prabowo.
Akan tetapi, dengan segala cara, Budi Gunawan dkk mempertemukan Prabowo dan Jokowi tanpa syarat Habib Rizieq.
Rupanya, kegagalan syarat tersebut membuat kubu yang membela Rizieq dan FPI tidak kehabisan akal.
Polemik izin FPI yang menuai pro-kontra bahkan ancaman pembubaran oleh Jokowi mulai dikaitkan dengan Prabowo. Mereka menilai pelarangan FPI adalah preseden terburuk.
"Prabowo percaya terhadap nilai dasar demokrasi yang menjamin hak untuk berkumpul. Dan bila FPI dilarang, maka ini akan menjadi preseden buruk dan berpotensi membuka pelarangan-pelarangan terhadap organisasi sipil lainnya," ujar Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Gerindra Irawan Ronodipuro kepada South China Morning Post (SCMP) dan dibenarkan oleh Irawan saat dimintai konfirmasi detikcom, Sabtu (3/8/19).
Oleh karena itu, Irawan mengatakan bahwa Prabowo akan menjadi mediasi FPI dan Jokowi jika pada akhirnya izin FPI tidak diperpanjang.
"Prabowo akan berperan sebagai mediator bila izin FPI dicabut,"Â kata Irawan.
Ada apa? Agar Jokowi pusing lagi.
Karhutla
Kebakaran hutan dan lahan di Riau dan Kalimantan adalah salah satu masalah yang tak kunjung selesai yang sedang dihadapi oleh Jokowi. Jokowi dianggap tidak tegas dalam penanganan karhutla.
Oleh karena itu, beberapa aktivis di Kalimantan menggugat Jokowi dan beberapa pejabat terkait yang dianggap lalai menangani hal tersebut. Keputusan Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Jokowi dan beberapa pejabat tersebut benar-benar bersalah.
Jokowi tidak puas karena ia merasa sudah ada penanganan karhutla dan sedang berkurang sehingga ia melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Akan tetapi, hasilnya tetap sama.
Kemudian kasasi pun diajukan ke Mahkamah Agung (MA) tetapi MA menolak kasasi yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo dkk di perkara gugatan terkait kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng).Â
Jokowi rupanya sudah pusing. Kasasi ditolak, Kebakaran hutan masih saja terjadi. Akibatnya, Jokowi mengancam beberapa pejabat daerah untuk mencopot jabatannya jika tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
"Saya telepon Panglima TNI, saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi Kapolri tiga atau empat hari yang lalu, copot jika enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," kata Jokowi.
Saat ini, Jokowi akan ke Singapura dan Malaysia karena karhutla yang merusak polusi udara di kedua negara tersebut.
"Saya kadang-kadang malu. Minggu ini saya mau ke Malaysia dan Singapura. Tapi, saya tahu minggu kemarin sudah jadi headline, jadi HL, 'Jerebu masuk lagi ke negara tetangga kita',"Â kata Jokowi saat memberi pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Pemadaman Listrik Jabodetabek
Sementara mengurus karhutla yang menggangu negara-negara tetangga, Jabodetabek dan sebagian Pulau Jawa mengalami mati listrik yang berakibat pada segala aktivitas manusia terhenti.
Ekonomi dinilai lumpuh total akibat pemadaman listrik tersebut. Jokowi pun bertemu dengan direktur PLN dan menanyakan masalah yang sedang terjadi.
Penjelasan Dirut PLN dianggap terlalu banyak tetapi tidak adanya contingensy plan dalam menghadapi kondisi seperti ini. Jokowi meminta segera diatasi dan tidak boleh terulang lagi.
"Penjelasannya panjang sekali. Yang paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya. Beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apa pun agar segera bisa hidup kembali. Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar terjadi, sekali lagi saya ulang jangan sampai terulang kembali. Itu saja permintaan saya. Oke terima kasih,"Â kata Kepala Negara, Jokowi.
Hal ini membuat Jokowi pergi meninggalkan kantor PLN. Jokowi sepertinya sudah pusing melihat masalah demi masalah terjadi. Mari kita mendukung dan mendoakan Pak Jokowi untuk menangani semua masalah dengan baik.
Salam!
Referensi: Satu; Dua; Tiga; Empat; Lima; Enam.
