Gawat, kasus Covid-19 di Kota Depok, Jawa Barat melonjak tajam. Wali Kota Depok kembali memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga 28 Juni 2021.
Pemberlakuan PSBB ini menyusul terdeteksinya virus Corona varian Delta di Kota Depok dan Kabupaten Karawang, sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengungkapkan, varian baru B1617 yang telah mengakibatkan sistem kesehatan di India memburuk dan kolaps itu terdeteksi menjangkiti pasien Covid-19 di Karawang dan Depok.Â
Penemuan varian baru tersebut hasil dari Whole Genome Sequencing (WGS) dari Lembaga Bio Molekuler (LBM) Eijkman dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Kang Emil menyampaikan hal itu usai Video Conference Rapat Komite Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Senin (21/6/2021), sebagaimana dikutip jabar.inews.id, Senin (21/6/2021).
Covid-19 varian delta ini disebutkan lebih cepat menular dibandingkan varian-varian Covid-19 sebelumnya. Karena itu, penerapan prokes 5M--memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi, harus ditingkatkan, agar terhindar dari paparan Covid-19 varian tersebut.Â
Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengimbau warga jangan lengah karena kasus virus corona yang meningkat dalam beberapa hari terakhir ini. Warga diminta untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ketat.
Terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Kota Depok dengan adanya penambahan kasus harian pada 20 Juni 2021 sebanyak 653 kasus. Penambahan kasus baru ini mencapai angka tertingginya selama pandemi Covid-19.
Atas kondisi ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok secara resmi telah memutuskan untuk membatalkan atau meniadakan sementara pembelajaran tatap muka (PTM). Kebijakan itu merujuk pada Surat Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 443/243/Kpts/Dinkes/Huk/2021.
"Demi melindungi anak-anak, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online," ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris, Senin (21/6/2021), sebagaimana dikutip Republika.co.id.
Sementara itu, aktivitas tempat kerja atau perkantoran wajib diatur 70:30 yaitu 70 persen menerapkan work from home atau WFH sebesar 70 persen dan 30 persen work from office (WFO) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan pengaturan waktu kerja secara bergantian.
Menyusul peraturan ini, semalam, wali kelas anak bungsu saya (kelas 3 SD), menyampaikan penundaan penyerahan surat kesediaan orangtua kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) Juli mendatang.
"Assalamualaikum bunda, selamat malam maaf mengangu waktunya. Untuk buku pinjaman dikembalikan pada saat pengambilan raport ya Bun. Untuk surat pernyataan orngtua pengumpulanya ditangguhkan sampai ada pemberitahuan kembali ya Bun. Wassalamualaikum"Â
"Assalamualaikum wr.wb. Bapak/Ibu wali Murid 8A, sehubungan dengan kasus Covid-19 yang semakin meningkat, maka untuk acara pengembalian buku paket serta konsultasi dengan walas secara resmi ditunda. Untuk jadwal selanjutnya menunggu instruksi Pak Kadis dan Tim Satgas Covid kota Depok. Jadi pembagian raport sementara ditunda dulu. Atas perhatian bapak ibu kami ucapkan terimakasih. Wassalamualaikum wr.wb."
Begitu pesannya yang disampaikan wali kelas anak kedua dan anak ketiga saya di group orangtua. Membaca pesan ini, saya sudah menduga kegiatan PTM dibatalkan menyusul tren kasus Covid-19 di Kota Depok yang kian melonjak.
Ah, nasib PTM untuk semester depan semakin tidak jelas. Padahal rencana PTM terbatas pada tahun ajaran baru mendatang disambut hangat oleh para orangtua. Termasuk saya. Bahkan sudah menandatangani kesediaan kegiatan PTM.
Dengan belajar secara daring kembali, menurut saya, berdampak pada kesehatan jiwa anak-anak. Intelektual dan emosional anak akan mengalami gangguan.
Anak juga akan mengalami tekanan psikososial, meningkatnya tingkat stres pada anak-anak, dan siswa yang ketinggalan pelajaran.
Setidaknya berkaca pada apa yang dialami anak pertama saya pada semester kemarin. Bagaimana anak saya selama dua minggu tidak masuk kelas online, dan selama PJJ banyak tidak mengerjakan tugas.
Syukurnya komunikasi orangtua dan guru cukup komunikatif sehingga saya bisa mengetahuinya. Karena setiap saya menanyakan anak saya jawabnya selalu "masuk" dan "sudah". Tapi nyatanya?
Hal yang sama juga dialami beberapa anak kawan saya, dan anak-anak wali murid kelas 9. Berbagai keluhan tidak pernah sepi di group orangtua, yang untungnya ditanggapi bijak oleh wali kelas.
Bagaimanapun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru dan interaksi antara pelajar dan pengajar karena edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan tetapi juga tentang nilai, kerja sama, serta kompetensi.
Menurut saya, beberapa yang saya sebutkan tadi, adalah salah satu dampak PJJ sebagaimana dikemukakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, yaitu adanya potensi learning loss atau kehilangan kesempatan pembelajaran bagi siswa.
Namun, kalau saya pikir-pikir, ada yang lebih berbahaya dari learning loss, yakni loss generation jika PTM tetap dilaksanakan. Bagaimana pun, PTM meski terbatas menanggung banyak risiko.Â
Jadi, keselamatan nyawa anak didik menjadi pertimbangan utama dan hal penting agar tidak terjadi "hilangnya satu generasi".
Lebih baik pemerintah meningkatkan kualitas PJJ daripada memaksakan PTM terbatas yang justeru akan memunculkan kekhawatiran baru: loss generation.
Terlebih berdasarkan Data Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, penyebaran Covid-19 di Kota Depok semakin mengganas. Saat ini, telah terjadi lonjakan sebanyak 653 kasus pada Minggu (20/6/2021) kemarin.Â
Angka tersebut nyaris didominasi anak di bawah umur, dengan rincian 37 kasus, di antaranya balita.
Tidak terbayangkan jika dipaksakan PTM terbatas di tengah meledaknya kasus Covid-19, anak-anak terpapar, yang tanpa disadarinya menulari ke teman-temannya, dan teman-temannya menularinya ke yang lain. Bagaikan lingkaran setan.
Ya sudahlah saya mah manut saja, mau bagaimana lagi? Ini demi kebaikan bersama: anak-anak, tenaga pendidik, keluarga, masyarakat, Indonesia.
