Mohon tunggu...
NELSON MANALU
NELSON MANALU Mohon Tunggu... Freelancer - Pekerja Sosial

Bekerja untuk penguatan masyarakat sipil

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Surat Buat Pak Jokowi

16 September 2018   23:01 Diperbarui: 18 September 2018   10:52 709
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Secarik Kertas dari Balik Jeruji

Selamat sore bapak Presiden Yang Terhormat dan Yang Bijaksana

Saya sengaja ingin merahasiakan identitas saya berhubung masalah privasi
1. Saya pada awalnya ragu dengan sepak terjang pemerintahan Bapak, tetapi lama kelamaan kerja nyata yang pro rakyat selalu bapak tunjukkan dan akhirnya saya merasa Bapaklah salah satu Presiden yang bisa diandalkan
2. Tetapi Saya sangat-sangat kecewa pada saat ini dalam pemberitaan media mengenai SK Bersama 3 Menteri tentang Surat Edaran Pemecatan Koruptor,
3. Sungguh Saya sangat prihatin dengan Regulasi yang ada di Negeri ini seperti dikangkangi oleh Mendagri, Menpan, BKN, dan KPK
4. UU NO.5 THN. 2014 dan PP nomor 11 Tahun 2017 seakan hanya dokumen yang fiksi
5. Oleh sebab itu Saya sangat tidak setuju dengan Kebijakan dengan Opini Emosional oleh para pejabat di Kementerian yang mengeluarkan SKB 3 Menteri
6. Apakah masih ada keadilan hukum di negeri ini? Hanya bapak yang tahu, setahu Saya para Napi Koruptor yang ditangkap oleh Aparat Kepolisian Seperti menangkap bandar togel dan pengedar sabu, yang tanpa basa-basi memaksakan OTT (tangkap dulu bukti belakangan)
7. Apakah bapak pernah menanyakan keadilan dalam vonis di pengadilan???
8. Saya memohon kepada Bapak tolong SKB 3 Menteri agar ditinjau ulang mengingat: tidak semua yang diputus dipengadilan sebagai Koruptor benar-benar koruptor bahkan kebanyakan kesannya "dipaksakan" sebagai koruptor agar lembaga mereka (kepolisian,kejaksaan,KPK)
Merupakan lembaga yang SUPER padahal di sana banyak kepentingan
9. Mohon peninjauan kembali kepada Bapak SKB 3 Menteri mengenai Surat Edaran Pemecatan ASN Koruptor
10. Mohon jangan ditunggangi untuk kepentingan politik Karena apakah belum cukup Koruptor sudah ada beban Sosial Masyarakat, Keluarga Terlantar, Kurungan Penjara, Karir Hancur, Harta Habis, apakah sudah begitu bijak sampai Memecat status PNS???
11. Apakah tidak ada pertimbangan Pengabdian PNS selama ini (kontribusi ataupun pemikiran) dalam pembangunan???
12. MOHON KEADILAN BAPAK PRESIDENKU yang Bijaksana agar Benar-benar mempertimbangkan keputusan ini.
13. Salam Keadilan

Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun