Politik

Demi Perdamaian, Sumut Ramai Tagar #SumutTolakPeoplePower

16 Mei 2019   14:55 Diperbarui: 16 Mei 2019   15:03 86 0 1
Demi Perdamaian, Sumut Ramai Tagar #SumutTolakPeoplePower
aksi tolak people power [Foto: Istimewa]

Tanggal 22 Mei di ambang pintu. Tanggal itu akan menjadi catatan sejarah baru bagi bangsa Indonesia, karena tanggal 22 Mei adalah hari pengumuman dari KPU akan hasil Pemilu. Akan tetapi, ada pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu sementara.

Hasil Pemilu sementara yang tidak menguntungkan junjungan mereka. Mereka lantas teriakkan people power, menuduh KPU melakukan kecurangan, dan tidak akan melakukan tahapan yang sesuai koridor hukum dalam menyelesaikan persengketaan Pemilu. 

Ada yang termakan hasutan dan mendukung mereka, tapi ada pula yang tidak terima, karena people power yang kini menjadi 'gerakan kedaulatan rakyat' sarat akan kepentingan politik kubu 02. People power yang tidak mau melihat sudut pandang kubu 01. People power yang bukan benar-benar suara rakyat.

Saya terus mengikuti perkembangan berita terkait people power ini. Salah satu medianya adalah Twitter. Ada yang menarik setelah melihat-lihat perkembangan people power di media sosial bergambar burung biru itu. Yakni munculnya tagar #SumutTolakPeoplePower yang menjadi trending topic. Saya jadi penasaran mengapa sampai muncul tagar terkait salah satu porovinsi di Sumatera tersebut.

Pertanyaan utamanya adalah, mengapa Sumatera Utara melakukan penolakan terhadap people power?

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian beserta rombongan tiba di lanud Soewondo Medan pada 14 Mei 2019. Kedatangan mereka dalam rangka melakukan safari Ramadhan. Pada sambutannya di Lanud Soewondo Selasa malam tanggal 14, Panglima TNI mengatakan bahwa Sumut (Sumatera Utara), khususnya Kota Medan adalah barometer stabilitas Indonesia bagian barat. 

Oleh karena itu ia menghimbau prajurit TNI-Polri agar tetap waspada terhadap hal-hal yg tidak diinginkan yg terjadi di Sumut. Telah kita ketahui, 22 Mei 2019 akan menjadi tanggal pengumuman penghitungan suara oleh KPU. Selama melewati proses waktu menunggu pengumuman itu, maka TNI-Polri harus dapat wujudkan keamanan bagi masyarakat

Apabila kita sedikit menganalisa ucapan Panglima TNI tersebut, maka seandainya Kota Medan mengalami kekacauan maka bisa dikatakan bagian barat Indonesia tak lagi stabil. Panglima TNI juga mengatakan agar jajaran TNI-Polri tetap waspada terhadap hal-hal yang tak diinginkan. Hal-hal yang tidak diinginkan tersebut besar kemungkinan adalah wacana people power.

Wacana people power menjadi perhatian banyak pihak. Bukan karena ia murni suara rakyat, melainkan karena wacana people power sangat kental dengan aroma politik. Oleh karena itu, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Sumut menggelar diskusi publik yang menyentil istilah people power. HMI Sumut melakukan diskusi bertajuk Positive people with positive power, yang berlangsung hari Rabu (15/5) di Hotel Grand Inna, Medan. 

Menurut Ketum Badko (Badan Koordinasi) HMI Sumut Muhammad Alwi Hasbi Silalahi, istilah people power belakangan ini bisa meningkatkan tensi politik. Seharusnya elite politik bisa bijak sebelum menelurkan wacana people power, terutama mereka yang menyatakan tidak puas dengan hasil pemilu, karena ada koridor hukum dalam mengurus persengketaan pemilu. Ia bertutur agar jangan gunakan istilah people power karena terkesan tidak berlandaskan.

Bagi HMI, lebih baik kita memikirkan people power yang positif seperti bagaimana cara meningkatkan taraf perekonomian, bukan malah mengikuti gerakan people power yang berpotensi memecah belah persatuan.

Di kesempatan yang sama, pengamat sosial serta akademisi dari Universitas Negeri Medan (Unimed) Aulia Andri mengatakan ada perbedaan yg signifikan antara people power 98 dengan people power yang saat ini digembar-gemborkan. 

Apabila kita melihat kondisi kehidupan saat ini, maka sangat jauh berbeda dengan tahun 1998. Ia menilai kondisi ekonomi Indonesia masih stabil dan ancaman terhadap rakyat tidak meluas. Aulia menambahkan ada hal yang aneh jika ada pihak yang tak mengakui hasil Pilpres tapi menerima hasil Pileg. Ini hal yang ambigu.

Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa Badan Koordinasi (Badko) HMI Sumut menilai wacana people power saat ini sarat politis. People power saat ini justru sarat kepentingan politis golongan tertentu dan tidak mewakili seluruh golongan. Banyak juga pihak menolak people power yang mampu jadi pemecah belah kerukunan bangsa ini.

Tidak perlu jauh-jauh, di depan Hotel Grand Inna di hari yang sama, kita dapat melihat aksi unjuk rasa massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pengawal NKRI menolak people power. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan "PEMILU TELAH USAI, PILIHAN BOLEH BERBEDA, PERSATUAN DAN KESATUAN HARUS DIJAGA. JANGAN PECAH BANGSA INDONESIA DENGAN PEOPLE POWER HANYA DEMI KEPENTINGAN!!! TEMPUH JALUR KONSTITUSI DI MAHKAMAH KONSTITUSI APABILA KEBERATAN TERHADAP HASIL PEMILU"

aksi tolak people power [Foto: Istimewa]
aksi tolak people power [Foto: Istimewa]
whatsapp-image-2019-05-15-at-18-18-58-2-5cdd163f95760e7b9a0b3646.jpeg
whatsapp-image-2019-05-15-at-18-18-58-2-5cdd163f95760e7b9a0b3646.jpeg
Penolakan akan people power yang sarat kepentingan politis serta inskonstitusional tak hanya terjadi sekali. Sekitar seminggu yang lalu terjadi juga aksi demonstrasi yg dimotori Gerakan Masyarakat (GeMas) Sumatera Utara Anti-Makar. Massa tersebut menolak wacana people power yang mendelegitimasi serta menolak hasil pemilihan dari KPU.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa people power yang dikoarkan kubu simpatisan 02 hanyalah memperjuangkan kepentingan elite politik. Ia tidak mewakili suara rakyat, karena banyak pihak yang menentang people power. Bahkan people power justru mampu memecah persatuan bangsa, karena rakyat jadi terhasut dan saling benci karena berbeda pilihan.

Hal ini pula yang menjadi maksud dari ucapan Panglima TNI yang mengatakan Sumatera Utara sebagai barometer stabilitas Indonesia bagian barat. Andaikan people power terjadi di Sumut, khususnya Kota Medan, maka kemungkinan yang terjadi adalah kekacauan di Indonesia bagian barat, seperti yang dikhawatirkan panglima TNI.

Oleh karena itu, banyaknya massa dan mahasiswa yang menolak people power sebabkan kemunculan tagar Twitter #SumutTolakPeoplePower

1. Antaranews [Panglima TNI: Sumut barometer stabilitas Indonesia bagian Barat]

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2