Demi Perdamaian, Sumut Ramai Tagar #SumutTolakPeoplePower

Tanggal 22 Mei di ambang pintu. Tanggal itu akan menjadi catatan sejarah baru bagi bangsa Indonesia, karena tanggal 22 Mei adalah hari pengumuman dari KPU akan hasil Pemilu. Akan tetapi, ada pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu sementara.

Hasil Pemilu sementara yang tidak menguntungkan junjungan mereka. Mereka lantas teriakkan people power, menuduh KPU melakukan kecurangan, dan tidak akan melakukan tahapan yang sesuai koridor hukum dalam menyelesaikan persengketaan Pemilu. 

Ada yang termakan hasutan dan mendukung mereka, tapi ada pula yang tidak terima, karena people power yang kini menjadi 'gerakan kedaulatan rakyat' sarat akan kepentingan politik kubu 02. People power yang tidak mau melihat sudut pandang kubu 01. People power yang bukan benar-benar suara rakyat.

Saya terus mengikuti perkembangan berita terkait people power ini. Salah satu medianya adalah Twitter. Ada yang menarik setelah melihat-lihat perkembangan people power di media sosial bergambar burung biru itu. Yakni munculnya tagar #SumutTolakPeoplePower yang menjadi trending topic. Saya jadi penasaran mengapa sampai muncul tagar terkait salah satu porovinsi di Sumatera tersebut.

Pertanyaan utamanya adalah, mengapa Sumatera Utara melakukan penolakan terhadap people power?

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian beserta rombongan tiba di lanud Soewondo Medan pada 14 Mei 2019. Kedatangan mereka dalam rangka melakukan safari Ramadhan. Pada sambutannya di Lanud Soewondo Selasa malam tanggal 14, Panglima TNI mengatakan bahwa Sumut (Sumatera Utara), khususnya Kota Medan adalah barometer stabilitas Indonesia bagian barat. 

Oleh karena itu ia menghimbau prajurit TNI-Polri agar tetap waspada terhadap hal-hal yg tidak diinginkan yg terjadi di Sumut. Telah kita ketahui, 22 Mei 2019 akan menjadi tanggal pengumuman penghitungan suara oleh KPU. Selama melewati proses waktu menunggu pengumuman itu, maka TNI-Polri harus dapat wujudkan keamanan bagi masyarakat

Apabila kita sedikit menganalisa ucapan Panglima TNI tersebut, maka seandainya Kota Medan mengalami kekacauan maka bisa dikatakan bagian barat Indonesia tak lagi stabil. Panglima TNI juga mengatakan agar jajaran TNI-Polri tetap waspada terhadap hal-hal yang tak diinginkan. Hal-hal yang tidak diinginkan tersebut besar kemungkinan adalah wacana people power.

Wacana people power menjadi perhatian banyak pihak. Bukan karena ia murni suara rakyat, melainkan karena wacana people power sangat kental dengan aroma politik. Oleh karena itu, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Sumut menggelar diskusi publik yang menyentil istilah people power. HMI Sumut melakukan diskusi bertajuk Positive people with positive power, yang berlangsung hari Rabu (15/5) di Hotel Grand Inna, Medan. 

Menurut Ketum Badko (Badan Koordinasi) HMI Sumut Muhammad Alwi Hasbi Silalahi, istilah people power belakangan ini bisa meningkatkan tensi politik. Seharusnya elite politik bisa bijak sebelum menelurkan wacana people power, terutama mereka yang menyatakan tidak puas dengan hasil pemilu, karena ada koridor hukum dalam mengurus persengketaan pemilu. Ia bertutur agar jangan gunakan istilah people power karena terkesan tidak berlandaskan.

Bagi HMI, lebih baik kita memikirkan people power yang positif seperti bagaimana cara meningkatkan taraf perekonomian, bukan malah mengikuti gerakan people power yang berpotensi memecah belah persatuan.