Masih teringat jelas di benak publik beberapa waktu yang lalu tentang Klorokuin sebagai obat yang mampu menyembuhkan pasien Covid-19. Informasi itu lantas dibantah oleh WHO pada 20 Februari 2020 yang mengungkapkan narasi klorokuin sebagai obat corona dinilai menyesatkan. Kemungkinan pernyataan dari WHO muncul karena kekhawatiran akan penggunaan klorokuin yang tidak sesuai dengan anjuran dokter.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) langsung bertindak dengan memberi stempel  DISINFORMASI pada Klorokuin sebagai obat Covid-19. Namun stempel tersebut dicabut sebelum 20 Februari 2020, yaitu pada saat Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah telah menyiapkan dua jenis obat yang ampuh untuk menyembuhkan pasien Covid-19. Yakni Avigan dan Klorokuin.
Sumber : Kompas [Kominfo Cabut Stempel "Disinformasi" Obat Chloroquine untuk Virus Corona]
Kabar akan Disinformasi Klorokuin sudah terlebih dahulu menyebar ke khalayak ramai. Hal itu pula yang menyebabkan politikus Gerindra Iwan Sumule mempertanyakan pengumuman Presiden Jokowi yang akan menggunakan Klorokuin sebagai obat Covid-19. Ia menilai bahwa Jokowi telah menyebarkan kabar hoax tentang Klorokuin.
Apalagi berdasarkan penelusuran dari salah satu kantor berita, stempel Disinformasi masih melekat pada Klorokuin setelah Presiden Jokowi menyampaikan kabar tentang pembelian obat itu meski Kominfo mengaku telah mencabutnya.
Sumber : Rmol [Kominfo Sebut Klorokuin Belum Terbukti Sembuhkan Covid-19, Iwan Sumule: Jokowi Sebar Hoax Dong?]
Sehingga patut kita pertanyakan, apakah Kominfo mencabut status Disinformasi dari Klorokuin berdasarkan pernyataan WHO atau pernyataan Presiden Jokowi?
Andaikata kita anggap pemberian status Disinformasi pada Klorokuin oleh Kominfo berdasarkan informasi dari WHO, bukan berarti kabar tersebut tidak benar dan diberi stempel Hoax. Terlebih lagi informasi tersebut berdasarkan sains.
Kominfo harus dapat membedakan informasi yang merupakan ranah sains dengan informasi politis. Apabila informasi itu bersifat politik, maka wajar saja bila Kominfo menyatakannya sebagai Hoax. Misalnya ada pernyataan dari pihak oposisi yang menjatuhkan Presiden, dan Presiden lantas membantahnya, maka wajar ketika Kominfo memberikan stempel Hoax pada informasi yang menjatuhkan itu dan lebih memilih informasi dari Presiden sebagai regulator resmi.
Namun apabila informasi itu berada dalam ranah sains meski ia masih berupa hipotesis, tidak dibenarkan bagi Kominfo menganggap kabar itu salah.Â
