4. Risiko dan Tantangan Jangka Panjang
Meskipun positif, implikasi negatif potensial termasuk peningkatan utang negara akibat pengeluaran infrastruktur (rasio utang/PDB mencapai 39% pada 2023). Selain itu, pengangguran terselubung (seperti pekerja paruh waktu yang ingin full-time) masih tinggi, mencapai 28%, yang bisa melemahkan dampak kebijakan. Pandemi dan gejolak global seperti perang dagang AS-China juga mengancam pencapaian ini.
Kesimpulan
Peran pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui program pelatihan, infrastruktur, dan reformasi regulasi telah memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia. Implikasinya mencakup pertumbuhan PDB yang lebih tinggi, pengurangan kemiskinan, dan stabilitas sosial-ekonomi. Namun, untuk keberlanjutan, pemerintah perlu fokus pada inovasi teknologi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Indonesia berpotensi mencapai target pengangguran di bawah 5% pada 2025, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Upaya ini tidak hanya menurunkan angka pengangguran, tetapi juga membangun fondasi perekonomian yang inklusif dan tangguh.
Catatan: Data dalam artikel ini berdasarkan sumber resmi seperti BPS dan Kementerian Keuangan hingga 2023. Untuk update terkini, disarankan merujuk laporan resmi pemerintah.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
