Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya bersumber dari kepribadian bangsa sendiri. Proses kelahirannya dimulai pada Periode Perumusan (29 Mei - 1 Juni 1945) dalam sidang BPUPKI, di mana tiga tokoh utama, yaitu Moh. Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno, mengutarakan usulan dasar negara. Soekarno, pada 1 Juni 1945, mengajukan konsep Philosophische Grondslag atau Weltanschauung yang kemudian dinamakan Pancasila. Proses ini mencapai puncaknya pada Periode Pengesahan di sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, di mana terjadi perubahan penting pada rumusan sila pertama yang diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengesahan ini menetapkan Pancasila secara resmi sebagai dasar negara Indonesia merdeka.
Pancasila sangat dibutuhkan karena berfungsi sebagai identitas bangsa dan kepribadian bangsa yang membedakan Indonesia dari bangsa lain, karena nilai-nilai luhurnya diangkat dari kehidupan masyarakat sendiri. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup yang menjadi pedoman bermasyarakat. Secara mendalam, nilai-nilai Pancasila telah berakar kuat secara historis (dalam adat, budaya, dan agama), sosiologis (dalam nilai gotong royong), dan politis (dalam praktik musyawarah mufakat).
Meskipun memiliki landasan yang kuat, dinamika dan tantangan terhadap Pancasila terus ada. Tantangan utamanya mencakup radikalisme dan ekstremisme yang mengancam persatuan dan toleransi, intoleransi dan diskriminasi yang bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan, serta korupsi dan praktik KKN yang merusak prinsip keadilan sosial. Secara esensi, Pancasila adalah Philosophische Grondslag (dasar filsafat) dan Weltanschauung (pandangan hidup). Urgensi Pancasila untuk masa depan sangat tinggi karena adanya kecenderungan menurunnya pengetahuan masyarakat tentang sila-sila Pancasila, sehingga pemahaman dan pengamalannya perlu terus diperkuat agar ia tetap menjadi fondasi bernegara.
Berdasarkan pemahaman tersebut, mari kita bahas lebih lanjut mengenai bagaimana Pancasila dijalankan dan apa tantangan-tantangan terkini yang kita hadapi.
1. Apa pengamalan nilai simultan dalam Pancasila dan bagaimana jadinya ketika hasil Pancasila tidak dilakukan secara simultan?
Pengamalan nilai simultan dalam Pancasila berarti kelima sila yaitu, Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan diterapkan secara serentak, menyeluruh, dan saling terkait dalam seluruh aspek kehidupan. Misalnya, kita tidak bisa bicara tentang Kemanusiaan (sila kedua) tanpa mewujudkan Keadilan Sosial (sila kelima), dan keduanya harus dilandasi oleh Ketuhanan (sila pertama). Jika Pancasila tidak dilakukan secara simultan, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Contohnya, jika kita hanya fokus pada pembangunan ekonomi yang menghasilkan Keadilan Sosial, tetapi mengabaikan nilai Kerakyatan/Demokrasi, maka pembangunan tersebut akan bersifat otoriter dan tidak melibatkan partisipasi rakyat, sehingga tujuan kesejahteraan tidak akan tercapai.
2. Bagaimana bentuk nyata kesepakatan political consensus dalam lahirnya sejarah pancasila?
Bentuk nyata dari kesepakatan politik (political consensus) para pendiri negara dalam sejarah lahirnya Pancasila adalah disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Kesepakatan ini melibatkan representasi berbagai daerah di Indonesia yang hadir dalam sidang tersebut. Titik puncaknya adalah keputusan untuk mengubah rumusan sila pertama yang kontroversial dalam Piagam Jakarta, yang sebelumnya berbunyi "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya," menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Perubahan ini menunjukkan bahwa Pancasila lahir dari kompromi dan musyawarah untuk menciptakan dasar negara yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.
3. Di era sekarang mungkin atau tidak terjadi krisis identitas mengenai pancasila dan bagaimana cara mengatasinya?
Sangat mungkin terjadi krisis identitas mengenai Pancasila di era sekarang. Hasil survei KOMPAS pada tahun 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila menurun tajam, terutama di kalangan usia muda, meskipun semangat penerimaan terhadap Pancasila tetap tinggi. Krisis ini diperparah oleh munculnya ideologi lain yang mencoba menggantikan Pancasila dan penyalahgunaan Pancasila di masa lalu.
Cara mengatasinya adalah dengan mengajarkan dan mengamalkan Pancasila agar relevan dengan tantangan modern. Pendidikan Pancasila harus diperkuat dengan basis sejarah dan kearifan lokal, menghubungkan sila-sila dengan praktik budaya yang sudah ada, seperti gotong royong dan musyawarah, sehingga masyarakat merasakan akar budayanya sendiri. Keteladanan dari para pemimpin sangat diperlukan, pemimpin negara dan masyarakat harus menjadi contoh nyata dalam pengamalan nilai Keadilan Sosial dan Kerakyatan untuk membangun kembali kepercayaan publik yang terkikis oleh isu-isu seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Nilai-nilai Pancasila bukan hanya diterima secara semangat, tetapi juga dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
