Mengkritisi itu Bukan Membenci Ahok

Kompasiener yang budiman untuk menyemarakan Pilkada DKI putaran kedua ini, awalnya saya janji akan menulis sebanyak mungkin artikel perlawanan terhadap para Ahokers yang memang kedudukannya sangat istimewa di media mainstream (Kompas konglomerat Group, Babe, Detik termasuk Trans-corp, Media Indonesia/Metro TV group, Liputan6/SCTV/ Indosiar group, dan beberapa media besar lainnya kecuali media MNC group dan Republika/karena umumnya pembaca Muslim). Tetapi pada kenyataanya karena kesibukan yang luarbiasa dan menyita waktu untuk tugas kantor jadinya saya muales banget menulis artikel perlawanan tersebut. Artikel ini bagian dari tanggungjawab saya untuk berusaha melepaskan uneg2 yang meng-ganjal atas terdistorsinya berita (perang pemikiran) sehingga umat muslim menjadi bulan2an berita fitnah yang tersebar secara masif dan diframing oleh media2 utama tersebut. Sebetulnya bukan hanya berita fitnah dan pelecahan terhadap Anies-Uno tetapi secara melebar dan konsisten juga pada Ulama dan umat Islam bahkan semenjak belum dimulainya pilkada serentak.

Saya sering berdebat dengan kalangan Ahoker di Kantor dan bahkan dengan saudara sepupu di rumah, umumnya mereka dari gol. menengah keatas, non muslim/beragama Islam tetapi tidak menganggap Islam sebagai pegangan hidup, etnis tertentu atau mudahnya seperti hasil survei-nya Om Saiful Mujani itu loh. Tetapi saya membatasi diri untuk terlalu dalam karena sentimen SARA-nya terlalu kental dan mendominasi karena walaupun dibuktikan dengan data mereka nggak peduli (sebagian besar teman tersebut mantan staf saya, tetapi saya sih profesional saja jika masalah kinerja). Catatan untuk yang kaum menengah keatas karena merasa sudah dimudahkan secara administrasi dan finansial ketika mereka mengurus hak administrasi mereka, hal ini saya akui termasuk keberhasilan Ahok dalam mengelola admini-strasinya yang lebih simpel. Saya maklum karena sudah rahasia umum DKI sangat parah dimasa lalu dalam urusan seperti ini, tetapi menurut saya hal ini adalah salah satu langkah wajar yang harus dilakukan oleh siapapun pemimpin birokrasinya untuk menuju transparansi dan pembenahan pengelolaan birokrasinya. Di beberapa daerah lain, hal2 ini sudah dilakukan dan diterapkan jauh hari (sebelum DKI era Jokowi-Ahok) oleh beberapa Provinsi, Kabupaten /Kota untuk Good Governance, (misal Yogyakarta, Jabar, Sumbar, Bojonegoro, Surabaya, Batang, Sragen dll) cuma hal ini tidak secara masif terekspose seperti di DKI zamannya Ahok. Hal yang membuat digdaya adalah Ahok didukung oleh media mainstream (termasuk para Taipan kelas Kakap pemodalnya dan juga hubungan salah satu kepentingan lainnya). Ahok juga didukung oleh kekuasaan walaupun secara resmi tidak diakui tetapi secara kasat mata diuntungkan dengan dukungan yang nyata, contoh ketika Ahok secara konsisten melakukan penistaan agama, pihak kekuasaan-lah yang pontang-panting memback-up malah, kekuasaan melakukan serangan balik dengan menuduh makar bahkan berkembang menjadi kriminalisasi para ulama anti Ahok atau BTP (Basuki Tjahya Purnama).

Perang pemikiran sebetulnya wajar saja di dunia politik, tetapi pembunuhan karakter ulama itulah yang harus diwaspadai terutama nantinya akan mendegradasi secara bertahap terhadap ajaran Islam itu sendiri. Jika para Ahokers didunia maya umumnya merajai komentar negatif dan menfitnah secara konsisten dan terus menerus terhadap ulama anti Ahok pada media utama bahkan disatu sisi yang lainnya tetapi masih dalam ranah pilkada seorang presiden-pun mengatakan harus ada pemisahan agama dan politik. Om Presiden ini lupa bahwa berdirinya negara Republik Indonesia ini adalah hasil kolaborasi politik dan agama, artinya para ulama dan pendiri republik ini berjuang bahu membahu tidak hanya di medan laga perang fisik tetapi juga turut secara non fisik mem-bentuk falsafah negara mulai dari perumusan Pembu-kaan Peryataan Kemerdekaan RI, Dasar Negara bahkan perumusan UUD’45. Presiden ini juga lupa bahwa Pancasila didasari salah satunya Sila Pertama mengakui adanya Ketuhanan Yang Maha Esa yang naskah aslinya adanya pengakuan terhadap syariat Islam walaupun akhirnya dihapus karena Jiwa besar yang tak ternilai atas kesepakatan para Ulama dan umat Islam utamanya untuk menghargai umat lain?

Berikut tanggapan pengamat tentang hal ini, “Semangat memisahkan agama dengan politik itu jelas basisnya adalah pemikiran komunis. Sehingga pernyataan Presiden Jokowi tersebut adalah sebuah kesalahan besar karena UUD 45 sebagai Konstitusi bangsa Indonesia menyatakan bahwa negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, negara dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan yang tentu hanya didapat melalui agama. Nilai-nilai Ketuhanan tentu tidak akan didapat dari paham komunis yang bahkan Atheis, tidak mengakui eksistensi Tuhan. Jokowi mungkin terjebak oleh para pembisik atau staff berhaluan kiri di Istana sehingga Jokowi kembali harus salah. Agama dan politik tidak bisa dipisahkan, karena politik harus dilandasi nilai-nilai Ketuhanan dan etika serta adab yang hanya didapat dari agama. Yang tidak boleh adalah memperalat agama untuk tujuan politis, memperalat agama untuk meraih kekuasaan seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Jokowi saat Pilpres, umroh dan pakai sorban, itu memperalat agama untuk tujuan politik, itu yang tidak boleh. Menjadikan agama menjadi isu politik adalah salah, tapi agama dalam politik itu wajib supaya politik menjadi berlandaskan Ketuhanan, beradab dan beretika. Memperalat politik untuk menjauhkan agama dari kehidupan manusia juga tidak boleh, karena politik harus berlandaskan nilai-nilai luhur agama. Itulah yang seharusnya disampaikan Presiden, bukan memisahkan politik dengan agama, karena itu aliran Komunis yang kental” (Rmol-Postmetro). Berikut pernyataan Dai Internasional Zakir Naik, ia menyampaikan terkait wacana pemisahan agama dengan politik. Menurut dia, Islam adalah panduan hidup. Maka, selain menyangkut ibadah, Islam juga terkait dengan politik dan pemerintahan. "Tidak hanya salat, puasa, haji, apa yang bisa dimakan, apa yang nggak bisa dimakan, tapi (Islam mengatur) bagaimana berbisnis, memerintah kota, negara," tutur pria berusia 51 tahun tersebut (Viva.news).

Kembali lagi (back to laptop), kondisi diatas adalah hanya salah satu bagian yang serius atau krusial dalam mereduksi peranan agama untuk mendrive Umat Islam dalam menentukan pilihanya terhadap pemimpin atau Gubenur dan Wagup DKI mendatang. Ahok beserta jajaran begundal politis-nya selalu menyederhanakan secara serampangan bahwa milih Gubenur dan Wagub bukan milih pemimpin agama tetapi pemimpin duniawi yang terpisah dari masalah2 agama atau kemaslahatan Umat! Berikut hal2 yang saya kritisi dari kinerja Ahok termasuk bala tentara yang pengumbar fitnah, kebencian, pelecehan dll di Medsos:

1. Penistaan terhadap agama dan memecah belah Umat;

• Ahok atau BTP tidak akan pernah menyesal dengan penistaan tersebut,
• Ahok atau BTP selalu dengan sengaja melecehkan Al Maidah dibeberapa kesempatan bahkan setelah menjadi terdakwa,
• Ahok/BTP dengan kacamata menuduh rangkaian aksi damai dibayar, saya maklum karena kacamata dia sesuai dengan latarbelakangnya (dari sononya) selalu dengan sudut pandang/kacamata untung-rugi,
• Ahok dan Ahoker dengan culunnya memecah belah umat dengan memisahkan umat Islam NU dengan umat Islam lainnya, mereka ini sebetulnya tidak paham NU sebetulnya siapa? secara kultural atau secara struktur organisatoris,
• Ahok dan Ahoker secara terang  berderang dan brutal mengintimidasi Ulama besar NU bahkan di medsos berlangsung secara brutal karena juga melihat permintaan maaf Ahok yang tidak tulus, yang aneh adalah Ahok dan ahoker merasa perlu dukungan NU dan Banser tetapi melecehkan Ulama besar mereka,

Ada suatu kontradiksi dari Ahok dan Ahokers termasuk yang muslim munafik disatu sisi menggembar-gemborkan permintaan maaf tetapi ahokers yang lain menganggap tidak bersalah dan politis katanya, padahal Ahok secara konsisten melakukan perlawanan terkait Al Maidah ini.

2. Sombong terhadap hasil kinerja dan mencari musuh;

• Ahok atau BTP walau tidak secara implisit, tidak mengakui dan bahkan menganggap omongkosong hasil kinerja para gubenur sebelumnya, hal ini justru secara membabi-buta dan  terus menerus di blow-up oleh para ahokers di duma. Jikalau mau jujur hasil pengalihan kompleks pelacuran terbesar di Kramat Tunggak menjadi Islamicenter dan penerapan  Jalur Bus TransJakarta kan di jaman Bang Yos belum lagi produk pemba-ngunan lainnya, mungkin adalah Ahok merubah Kalijodo menjadi RPTRA hasil polesan habis2an CSR pengembang Sinar Mas Group.
• Ahok atau BTP selalu saja menuduh kinerja korup gubenur sebelumnya tetapi dia dan para ahokers lupa bahwa kebijakan BTP sekarang-pun justru cenderung korup pro pengembang reklamasi, tatakelola anggaran yang tidak transparan (kasus Sumber Waras, pembelian lahan yang justru masih dimiliki secara sah oleh PemProv DKI, kasus CSR pengembang/yang katanya malak-in para pengembang dll) ini pernyataan mantan komisioner KPK, menyerang ide2 kreatif dari para pesaing pilkada misal OK OC, intergrasi Busway, Kartu Lansia dll logika yang dibangun katanya itu sekedar janji padahal yang memang belum terealisasi wong belum jadi gubenur,
• Ahok/BTP dan para Ahokers (berlagak culun) menganggap BPK tidak kredibel gara2 ada temuan masalah kasus Sumber Waras dengan menyerang Ketua KPK karena kasus Panama Paper mereka sengaja mengaburkan peran BPK sebagai Lembaga dan Ketua BPK yang bermasalah (walaupun sebetulnya Ketua BPK telah membantah),
• Ahok/BTP dan para Ahokers (berlagak culun) juga mereduksi dan membunuh peran DPRD yang katanya tidak kredibel dan korup padahal BTP perlu kejasama mereka dalam merumuskan dan menyusun program dan anggaran APBD, yang aneh DPRD pihak partai pro Ahok tidak melakukan posisi tawar yang seimbang apakah semua anggota DPRD DKI bermasalah? Jika dibiarkan Ahok akan semena2 dalam hal penyusunan RKAB menguntungkan pengembang karena didukung Media Pro Ahok,
• Media Pro Ahok selalu mendukung pembunuhan karakter olek Ahok terhadap pihak yang anti Ahok walau dia lembaga atau perorangan apalagi lawan politik Ahok (contoh penyataan culas Ahok terkait Tax Amnesty dan Panama Papers Sandiaga serta sentilan kepada Habiburohman terkait 1 juta KTP yang sebetulnya tak pernah terverifikasi secara resmi). Media juga berhasil momoles dari wajah karakter negatif menjadi santun, tidak cacat adab, mau mendengarkan keluhan masyarakat, menyantuni muslim (dengan bantuan pencitraan muslim munafikun), tegas tidak korup dan seabrek citra positif lainnya kepada paling tidak bagi para pemujanya. Padahal Ahok seperti yang terlihat di media sebelumnya merupakan politikus kutu loncat yang berusaha mencari peruntungan kekuasaan (dari ketua partai etnis, Bupati, Gubenur, anggota DPR dan terakhir beruntung mendampingi/menggantikan Om Jokowi terpilih jadi Wagub dan Gubenur) dan setelah meraih kekuasaan melakukan beragam aksi cacat adab dengan menghardik/sinis/menuduh kepada rakyat yang bertanya tentang penerapan program, ngomong comberan/bicara kotor ketika diwawancarai media pro Ahok/Kompas, nyinyir terhadap keberhasilan pesaing, brutal terhadap mahasiswa yang mengkritisi, dan yang paling fenomenal adalah melecehkan Al Quran dan menghardik Ulama NU tanpa rasa bersalah dibuktikan dengan permohonan maaf yang ambigu diamini oleh aksi ahokers yang brutal di dunia maya;
• Kesombongan Ahok diawal kekuasaanya itu pernah saya buat artikel tersendiri pada artikelhttp://www.kompasiana.com/pakleknasrurhanif/ahok-memilih-melawan-sendirian-lawan-politiknya_54f8248ea33311855e8b4626;

3. Kinerja yang belum tuntas walau dukungan melimpah dari pemerintah, Dulu ketika Jokowi naik menjadi Presiden alasan salah satunya akan mendukung kinerja Ahok sebagai Gubenur untuk mengatasi masalah secara cepat kemacetan, banjir dan lain-lain ternyata Jokowi dan Ahok sama2 nggak bisa memanfatkan momentum ini untuk secara efisien dan efektif menuntaskan jargon permasalahan ini secara cepat jadi apa bedanya dengan gubenur sebelumnya, ingat ide dan penerapan transjakarta justru dijaman bang Yos, klaim banjir berkurang lebih kepada curah hujan yang intensitasnya kuat tetapi tidak merata diseluruh DKI dan bersifat lokal dibeberapa titik;

4. Pro terhadap kemaksiatan perusak ahlak Umat; Dari awal Ahok telah menegaskan keberpihakannya terhadap beberapa kebijakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, mungkin para ahokers akan bilang inikan bukan pemimpin agama tetapi gubenur yang hanya urusin masalah duniawi. Jika yang bilang non muslim masih wajar tetapi jika muslim pasti mereka tidak mengunakan Al Quran sebagai pedoman hidup karena ajaran Islam muntlak secara politis maupun tidak mem-berikan arahan jelas baik sebagai pemimpin muslim atau sebagai umat. Kebijakan haram Ahok yang secara terang benderang dilakukan atau masih sekedar pernyataan adalah:

• Kebijakan peredaran miras walaupun terbatas dan demi mendukung kebijakan bahwa Pem Prov DKI punya saham di pabrik miras (Sandi akan mencabut saham ini) dan Ahok justru menyediakan Miras kepada para pemujanya di rumah pribadinya.
• Kebijakan pro atau wacana legalisasi pelacuran walau katanya di tempat terpencil dan menggunakan CCTV, bagi saya setan mah punya beribu cara untuk menyeret manusia untuk kesana,
• Wacana tempat hiburan atau perjudian sebagai bagian dari peningkatan APD  yang katanya juga di daerah terpencil di Kep. Seribu, dll

Kebijakan ini tentunya tidak selalu diekpose oleh Media utama walaupun di-awal2 sebagai Wagub atau Gubenur, Ahok pernah melontarkan ide2 haram ini, tetapi saat ini rada susah Ahok mengakuinya tetapi saya yakin jika Ahok jadi Gubenur DKI lagi, ia akan mudah merealisasikan ini karena DPRD terlanjur tidak punya gigi/under-istimate dan minoritas yang menentang.

5. Mereduksi kondisi Kehidupan religiusitas DKI;

Suasana kehidupan religius hanya mampu jika pemimpin DKI mempunyai ghirah Islam dan iman yang sama, tidak bisa tidak karena ini adalah masalah rasa kebatinan dan iman yang sama kepada masyarakat yang mayoritas DKI Jakarta mempunyai akar yang sama. Tetapi bukan berarti mengajak kepada dan jajarannya yang non muslin untuk berlaku sama minimal mereka memahami bahwa memang akar budaya masyarakat Betawi beserta hiterogennya yang berbagai suku kental akan budaya Islami. Pemimpin muslim tentunya akan memahami ancaman2 apa yang akan merusak ahlak masyarakat baik yang terangan2an maupun sembunyi2. Ahok sebagai non muslim sangat mustahil memahami masyarakat muslim (lihat poin atas), ketika dia berbuat baik kepada muslim (memberangkatkan haji para marbot, punya saudara angkat muslim, bayar zakat serta bangun masjid megah katanya dll lebih ke arah pen-citraan yang luar biasa diekpose oleh media utama. Al Quran telah mewanti2 dan warning kepada fenomena Ahok-Jarot dan Ahokers Muslim, mereka ini adalah sia2 dan bagai membangun istana pasir yang dengan mudah disapu angin yang umum sebagai amalan kaum munafikun. Hal yang dilakukan Ahok terkait ini adalah:

• Ahok hancurkan masjid Baitul Arif di Jatinegara, sehingga warga setempat tidak bisa shalat Jum'at dan melakukan kajian Islam sampai saat ini (Republika).
• Ahok juga menghancurkan masjid bersejarah Amir Hamzah di Taman Ismail Marzuki (TIM) dengan dalih renovasi namun hingga hari ini tidak ada tanda-tanda akan dibangun kembali (Republika).
• Ahok terus menghapus simbol-simbol Islam melalui Kadisdik DKI , dia mengeluarkan aturan mengganti busana muslim di sekolah-sekolah DKI setiap Jum'at lalu diganti dengan baju Betawi.
• Ahok juga membatasi kegiatan syi’ar Islam seperti malam takbiran dengan alasan macet, padahal perayaan tahun baru yang dipimpin Ahok jauh Lebih Parah macet dengan menutup jalan-jalan protokol Jakarta (Warta Kota).
• Ahok juga mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan : boleh minum bir, asal jangan mabok,
• Mengurangi fasilitas kemudahaan pendanaan haji Prov. DKI, dll.