Terjeratnya menteri KKP dalam kasus korupsi, Pak Eddi Prabowo ditangkap KPK, mengindikasikan bahwa budaya KKN masih melekat sama pejabat Indonesia, dan diperlukan edukasi serta hukuman mati untuk bisa menghentikan korupsi di Indonesia.
Sebelum  kasus Pak Eeddi Prabowo, sudah ada beberapa menteri  yang menjadi terdakwa korupsi, seperti pak Romamurzy dari partai PPP, Andi Malaranggeng dari partai Demokrat, Imam Nahrawi dari PKB. Sangat miris, karena seharusnya pemimpin menjadi teladan bagi rakyat yang dipimpinnya. Namun, ternyata para pejabat memperlihatkan kelakuan yang tidak terpuji, dan merusak Negara.
Tertangkapnya pak Eddi bukan berarti korupsi di Indonesia sudah selesai. Tapi sedikit memberi angin segar bahwa KPK yang selama ini kelihatan lemah mulai beraksi dengan ciri khasnya , yaitu Operasi Tangkap Tangan (OTT).
KPK lahir sebagai lembaga yang khusus menangkap koruptor, tapi sebenarnya tugas menangkap koruptor adalah tugas kejaksaan. Namun, keterpercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan yang merosot pada saat orde baru , maka lahirlah lembaga KPK. Sebagai lembaga anti rasuah yang lahir pada awal reformasi dan saat Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai presiden saat itu.
Para koruptor di Indonesia masih banyak dan sulit diberantas, sebab yang dikatakan "koruptor adalah pejabat yang bernasib apes tertangkap KPK, jika belum tertangkap mungkin pejabat masih memimpin dan masih korupsi" (Cak Lontong, seniman). Kata tersebut Ada benarnya juga karena memang Indonesia sudah banyak sekali korupsi, nepotisme dan kolusi di hamper semua kondisi.
Contoh hal yang sangat sepele adalah di desa, jika bukan kerabat pak kepala desa maka akan sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena memang kultur atau budaya orang Indonesia yang mendahulukan saudara jika ia menjabat, maka tidak heran bantuan pemerintah pusat yang banyak tidak tepat sasaran.
Di dunia pendidikan apalagi, cukup banyak praktek pemerasan oleh oknum kantor kepada kepala sekolah. Walaupun sistem penyaluran uang langsung ke kepala sekolah. Namun, dinas pendidikan kabupaten sebagai yang mengayomi sekolah mempunyai kekuasaan untuk menekan kepala sekolah.
Oleh sebab itu, budaya korupsi atau yang lebih lengkap KKN harus segera di edukasi kepada siswa generasi pelanjut, supaya permasalahan korupsi di Indonesia suatu saat akan menghilang.
Untuk mengedukasi tentang korupsi kepada siswa, Â maka tugas guru akan semakin berat. Karena praktek KKN hampir menyentuh semua lini kehidupan. Dan guru pun akan sulit mencari yang baik mengingat dari pak RT dan pak kepala desa juga banyak melakukan praktek yang tidak terpuji tersebut.
Contoh lain yang lebih sederhana adalah mengurus KTP, jika tidak pakai uang mengurus KTP maka akan lama siap KTP-nya. Sebab memang budaya kasih uang rokok, uang keringat dan hak reman merupakan sudah menjadi kebiasaan, serta terkesan sulit dihilangkan. Namun, jangan putus asa semangat tidak korupsi tetap ada. Sebab naluri manusia yang asli mencintai kejujuran dan membenci kejahatan.
dibaca juga jujur-kultur-yang-mulai-menghilang
KKN sepertinya sudah menjadi karakter bangsa Indonesia, coba anda rasakan di sekitar anda, yang mana yang banyak uang yang diperhatikan bicaranya, sedangkan ada orang yang lebih cemerlang idenya tidak didengar karena tidak punya uang. Sebab edukasi tentang korupsi sangat kurang diberi oleh guru di sekolah. Hal ini bukan tanpa alasan tapi memang tidak ada pelajaran khusus tentang KKN.
Seharusnya pak menteri pendidikan harus membuat sebuah aturan ke sekolah sekolah untuk segera menyusun kurikulum sekolah yang mana memuat materi KKN. Dan materi KKN-nya harus juga membahas secara komprehensif atau secara menyeluruh untuk membuat siswa lebih mengerti  dengan materi KKN ini.
Jika lemah hukuman Negara terhadap koruptor, maka korupsi akan merajalela di Indonesia. Apalagi, jika sampai edukasi tentang KKN tidak dilakukan sejak dini.
Hukuman untuk koruptor dapat dicontoh dari Negara China, yang mana para koruptor di hokum mati. Dengan hukuman kerasnya China sekarang menjadi Negara besar sebab pejabat di pemerintahan hampir tidak koruptor, sebab hukumannya sangat berat.
Sedangkan Negara Indonesia para koruptor malah di beri hukuman di bawah 100 tahun, malah, jika sudah lama mendekam dipenjara, nanti ada pemotongan masa tahanan dari pemerintah. Dan yang lebih para lagi ada  penjaranya di buat bak hotel serta para penjaga penjara kembali tersangka kasus. Terjerat kasus penyuapan dari tahanan koruptor, KKN lagi.
Oleh karena itu, cara ampuh menghilangkan korupsi di Indonesia adalah dengan memberikan hukuman berat. Dan tidak lupa edukasi tentang KKN kepada generasi pelanjut untuk lebih memahami bahaya KKN.
KKN akan hilang jika semua pihak berusaha keras menghilangkannya, sehingga seharusnya setiap stakeholder bekerja dengan kompak menghilangkann virus bangsa yang berbahaya ini. Oleh sebab itu, jika masih ada yang ragu ragu maka semua akan sia-sia.
Jika Negara tidak perhatian tentang bahaya korupsi maka jangan heran jika ke depan akan banyak lagi pejabat yang ditangkap.
Ibu pertiwi sedang bersusah hati melihat anak bangsa yang KKN.
