Terjeratnya menteri KKP dalam kasus korupsi, Pak Eddi Prabowo ditangkap KPK, mengindikasikan bahwa budaya KKN masih melekat sama pejabat Indonesia, dan diperlukan edukasi serta hukuman mati untuk bisa menghentikan korupsi di Indonesia.
Sebelum  kasus Pak Eeddi Prabowo, sudah ada beberapa menteri  yang menjadi terdakwa korupsi, seperti pak Romamurzy dari partai PPP, Andi Malaranggeng dari partai Demokrat, Imam Nahrawi dari PKB. Sangat miris, karena seharusnya pemimpin menjadi teladan bagi rakyat yang dipimpinnya. Namun, ternyata para pejabat memperlihatkan kelakuan yang tidak terpuji, dan merusak Negara.
Tertangkapnya pak Eddi bukan berarti korupsi di Indonesia sudah selesai. Tapi sedikit memberi angin segar bahwa KPK yang selama ini kelihatan lemah mulai beraksi dengan ciri khasnya , yaitu Operasi Tangkap Tangan (OTT).
KPK lahir sebagai lembaga yang khusus menangkap koruptor, tapi sebenarnya tugas menangkap koruptor adalah tugas kejaksaan. Namun, keterpercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan yang merosot pada saat orde baru , maka lahirlah lembaga KPK. Sebagai lembaga anti rasuah yang lahir pada awal reformasi dan saat Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai presiden saat itu.
Para koruptor di Indonesia masih banyak dan sulit diberantas, sebab yang dikatakan "koruptor adalah pejabat yang bernasib apes tertangkap KPK, jika belum tertangkap mungkin pejabat masih memimpin dan masih korupsi" (Cak Lontong, seniman). Kata tersebut Ada benarnya juga karena memang Indonesia sudah banyak sekali korupsi, nepotisme dan kolusi di hamper semua kondisi.
Contoh hal yang sangat sepele adalah di desa, jika bukan kerabat pak kepala desa maka akan sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena memang kultur atau budaya orang Indonesia yang mendahulukan saudara jika ia menjabat, maka tidak heran bantuan pemerintah pusat yang banyak tidak tepat sasaran.
Di dunia pendidikan apalagi, cukup banyak praktek pemerasan oleh oknum kantor kepada kepala sekolah. Walaupun sistem penyaluran uang langsung ke kepala sekolah. Namun, dinas pendidikan kabupaten sebagai yang mengayomi sekolah mempunyai kekuasaan untuk menekan kepala sekolah.
Oleh sebab itu, budaya korupsi atau yang lebih lengkap KKN harus segera di edukasi kepada siswa generasi pelanjut, supaya permasalahan korupsi di Indonesia suatu saat akan menghilang.
Untuk mengedukasi tentang korupsi kepada siswa, Â maka tugas guru akan semakin berat. Karena praktek KKN hampir menyentuh semua lini kehidupan. Dan guru pun akan sulit mencari yang baik mengingat dari pak RT dan pak kepala desa juga banyak melakukan praktek yang tidak terpuji tersebut.
Contoh lain yang lebih sederhana adalah mengurus KTP, jika tidak pakai uang mengurus KTP maka akan lama siap KTP-nya. Sebab memang budaya kasih uang rokok, uang keringat dan hak reman merupakan sudah menjadi kebiasaan, serta terkesan sulit dihilangkan. Namun, jangan putus asa semangat tidak korupsi tetap ada. Sebab naluri manusia yang asli mencintai kejujuran dan membenci kejahatan.
