Maluku Baru, Bagaimana Mendefinisikan?

Kompleksitas luas area 705.645 km2, hampir seluruhnya wilayah lautan, jumlah desa/ kelurahan 1.022 yang tersebar pada 11 kota/kabupaten, lalu total populasi 1.715.548 jiwa (2016) Belum lagi secara demografi, keberagaman budaya, agama, suku dan bahasa yang mencapai 140-an lebih, kekayaan ini menjadikan provinsi kepulauan ini dijuluki negeri 1001 pulau plus miniaturnya Indonesia. Memang tidak mudah dalam mengatasi masalah yang ada. Tapi setidaknya, BAILEO bisa menjadi rumah yang teduh bagi keberagaman yang ada.

Misalnya, salah satu bentuk PW yang harus dituntaskan ialah maraknya kasus korupsi yang terjadi. "Setidaknya ada 235 laporan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) di Maluku yang dilaporkan ke KPK selama kurun waktu 2015-2018, " kata juru bicara KPK, Febri Diasyah di Ambon (ANTARA- News) Begitu pula, masih soal yang sama, KNPI Maluku dalam press release (27/05/2018) kepada media intimnews, Faisal Sahitua selaku ketua umum menyampaikan bahwa KNPI Maluku dukung Polda usut dugaan korupsi di Maluku Tengah. Indikasi koruptif  tersebut mengindikasikan pejabat pemkab bertanggung jawab, bahkan Bupati, Tuasikal Abua sebagai kuasa anggaran harus dan wajib diperiksa," katanya.

Disinilah perlunya PW yang baik, sehingga APBD yang berkisar Rp. 897.657.192.000,- bisa dimanfaatkan bagi semakmur-makmurnya masyarakat hingga ke pelosok. Maka, perlu adanya langkah strategi guna mengukur dan mengetahui perkembangan realisasi baik dari sisi penerapan, capaian kerja serta indikatornya. Moral pejabat koruptif sudah mendarah daging. Memang adegan koruptif ini tidaklah menjadi issue hot, karena yang terjadi ialah konsep "korupsi berjamaah" yang melibatkan semua manusia lintas pengambil kebijakan.  

Cerita- cerita koruptif semacam ini hanya berakhir di headline media. Besoknya tak ada kabar lagi. Akhirnya, jika pejabat mencontohkan yang baik, maka tidak ada lagi "koruptor gete-gete" pada penggunaan anggaran desa yang lagi top. Masukan ini sebagai medium ruang civil society  sebagai bagian membangun tradisi ekstraparlementer.

Indikator prasyarat ketercapaian PW menurut Brinkerhoff,1999 adalah lima, yaitu soal inisiatif, prioritas, mobilisasi, penegakan hukum, keberlanjutan usaha. Ketika membaca sembilan program BAILEO belum secara eksplisit soal penegakan hukum. Olehnya itu, mari kita tunggu sikap inisiasi dan prioritas eksekutif lima tahun ke depan. Moga wajah penegakan hukum bisa bersih, mengingat Gubernur BARU adalah purnawirawan polisi sekaligus mantan Kapolda Maluku.

Kedua, systemsuistainability (keberlanjutan sistem) Istilah ini awalnya mengacu pada proses sosio-ekologis yang ditandai dengan pencapaian cita-cita yang sama. Pada tulisan ini, penulis memandang bahwa hal tersebut dipandang secara luas lagi sebagai sasaran manusia menuju keseimbangan ekosistem manusia itu sendiri (homeostatis) sementara "keberlanjutan sistem" mengacu pada arah pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada pendekatan holistik dan proses yang akan membawa kita pada titik akhir dari sebuah tata kelola pemerintahan.  

Kaitan dengan hal tersebut, BAILEO dalam kepemimpinan BARU harus menjadikan buah tangan era kemarin (SETIA) sebagai bagian tidak terpisahkan dalam membuat jejaring laba-laba pemerintahan. Artinya, apa yang telah dibuat oleh pemerintahan 2013-2018 dijadikan rujukan untuk melangkah. Apa yang baik dipertahankan. Peraihan  WTP dua kali berturut-turut tahun 2016-2017, misalnya.  Membuat BARU itu gampang, tetapi mempertahankan yang baik itu tidak segampang membalikan telapak tangan.

Kepemimpian yang baik bukan memulai dari nol (zero) melainkan melanjutkan apa yang telah dibuat (zero to hundred) Misalnya, konsep 3M (Maluku Cerdas, Maluku Toleran, Maluku Membangun) oleh periodisasi Assagaf- Sahuburua menjadi juga rujukan. Ada beberapa poin misalnya soal pendidikan (pemberian beasiswa bidang pariwisata dan pertambangan, afirmasi 7.032 bagi guru secara gratis, bantuan dana BOS 87.583 siswa, guru kontrak provinsi 1.530, Gerakan Maluku Gemar Membaca)

Mengapa penulis mengambil sampel Maluku Cerdas, sebab kemajuan sebuah daerah berkaitan erat dengan kecerdasan manusianya. "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world; pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia." (Nelson Mandela) Kaitan itu, pendidikan menjadi alat fundamentalis dalam menjawab hal itu.

Sebagaimana misi BAILEO yaitu penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan gratis berbasis gugus pulau. Jika disinkronisasikan, BAILEO bisa menggenjot lagi biaya pendidikan untuk menjawab poin misinya tersebut.  Dana 20% sesuia regulasi untuk pendidikan selama ini belum menjawab tuntutan tersebut.  Apalagi angka melek huruf  masih stagnan, sebaran sekolah dari jenjang SD- SMA sebanyak 2.687, belum lagi rasio guru dan siswa yang belum maksimal, apalagi lagi hebohnya konsep "full day school". Menariknya, BAILEO memberikan solusi pendidikan gratis gugus pulau dalam penyelenggaraannya. Kita tunggu bagaimana realisasinya.

Ketiga, government public relations, merupakan usaha yang direncanakan secara terus menerus dengan sengaja, guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakat. Dengan kata lain, hal ini bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dengan pihak lain.