Mungkinkah Bupati Pati Dimakzulkan?

Beberapa hari terakhir masih berseliweran kabar perihal kelanjutan demonstrasi di kabupaten Pati 13 Agustus silam. Aksi demonstrasi yang melibatkan ribuan masyarakat dan menuntut bupati mundur atau dimakzulkan memunculkan pertanyaan, mungkinkah bupati Pati nantinya akan benar-benar dimakzulkan?  

Perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa tuntutan agar bupati diberhentikan sepetinya tidak akan berlanjut. Meski tuntutan masih terdengar dan DPRD sudah membentuk pansus hak angket yang konon merupakan jalan konstitusional untuk melengserkan pejabat daerah, tetapi ada beberapa faktor yang menjadikan tuntutan masyarakat tersebut perlahan akan menghilang dari hiruk-pikuk politik di kabupaten Pati Jawa Tengah.

Soal Etika, Bukan Hukum

Meski mampu menggalang massa dalam jumlah yang sangat banyak, upaya pemakzulan bupati Pati sulit diwujudkan, mengingat peristiwa tersebut bukan terjadi akibat masalah kebijakan yang melawan hukum. Pemicu gerakan demonstrasi terhadap bupati bukan terjadi karena kebijakan yang melanggar konstitusi, melainkan masalah etika, yaitu sikap arogan yang dipertontonkan oleh bupati dalam menyikapi protes warganya. Masyarakat Pati dibuat muak terhadap kepala daerah karena bersikap jumawa.  

Hal ini menyulitkan DPRD untuk mengambil sikap melalui Hak Angket. Hak angket merupakan hak dewan perwakilan rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang, guna memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Hak angket sendiri tidak selalu berujung dengan pemakzulan.

Mengingat gerakan masyarakat tersebut disebabkan oleh masalah etika-moral, maka penyelesaiannya bukan melalui jalur hukum ataupun politik. Lazimnya masalah moral diselesaikan secara moral, misalnya dengan secara suka rela mengundurkan diri secara terhormat, seperti terjadi di negeri Jepang. Masalahnya hal seperti ini tidak lazim di negeri ini.  

Dukungan Partai Berkuasa

Secara politik bupati Pati memiliki bumper politik yang sangat kuat, karena berasal dari partai berkuasa yang mustahil membiarkan kadernya dipecat begitu saja. Partai pengusungnya pasti akan melakukan segala cara agar preseden pemakzulan tidak terjadi. Pernyataan para petinggi partai yang sekaligus petinggi negara memberi sinyalemen kuat bahwa mereka tidak mendukung pemakzulan dan berharap jabatan dapat dipertahankan.

Pelengseran bupati Pati bukan hanya akan menjadi pukulan politik bagi partai, melainkan juga berpotensi memantik gerakan serupa di tempat lain. Bila hal itu terjadi, bukan mustahil gejolak serupa akan merembet ke mana-mana, termasuk pusat pemerintahan.

Bupati Bukan Melawan DPRD

Lawan bupati bukan politisi parlemen, tetapi masyarakat yang sedang marah karena merasa dilecehkan. Mereka bukan kelompok politik yang terkoordinasi dan tanpa institusi kuat untuk mengawalnya. Gerakan seperti itu akan mudah dilemahkan, dibuat tercerai-berai serta diredam dengan berbagai pendekatan.