Kerapuhan Sistem Pengelolaan Sampah Sentralistik di Banyumas

Banyak orang penasaran tentang bagaimana pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas yang viral 2-3 bulan lalu. Benarkan Kabupaten Banyumas sungguh-sungguh bisa mengelola sampahnya hingga 85%? Kehebatan Kabupaten Banyumas itu sampai menyedot perhatian sejumlah negara ASIA untuk melihatnya dan menjadikannya percontohan.

Rasa penasaran itu cukup beralasan. Karena hingga kini, belum ada satu pun kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil mengelola sampah hingga 85%. Jangankan 85%, mengelola sampah sampai 30% saja berat. Apalagi kalau sampai menutup Tempat Pembuangan/Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Jika Kabupaten Banyumas benar-benar melakukan itu, berarti Kabupaten Banyumas memang luar biasa dan harus dicontoh semua kabupaten/kota se Indonesia bahkan dunia.

Tapi sejak awal sesungguhnya ada yang terasa janggal dari prestasi Kabupaten Banyumas dalam mengelola sampah yang viral itu. Kejanggalannya adalah sistem persampahan di Kabupaten Banyumas itu masih sentralistik. Bagi orang-orang yang serius dan berpengalaman di lapangan terkait pengelolaan sampah, sistem sentralistik persampahan sangat kecil kemungkinannya dapat membereskan masalah sampah. 

Dan benar saja. Setelah 2-3 bulan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas itu viral, kini sudah tidak ramai diperbincangkan lagi. Sudah banyak yang kemudian tahu kebenarannya. Ketika Kabupaten Banyumas menyedot perhatian dan didatangi orang untuk studi banding, mereka mendapati kenyataan bahwa kondisinya sampah di Kabupaten Banyumas sama saja seperti di daerah lain. Hanya saja, Kabupaten Banyumas lebih pintar mengemas situasi untuk dijadikan konten media sosial.

Apa yang sedang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas itu, sebenarnya sudah dilakukan juga pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) yang lain di Indonesia. Tapi, pemkab/pemkot lainnya tidak sepercaya diri Pemkab Banyumas. Mereka tidak seberani Pemkab Banyumas yang menyatakan diri sudah optimal mengelola sampah hingga menutup TPA sampahnya.

Pemkab/Pemkot lainnya juga tak seberani Pemkab Banyumas membuat konten media sosial sehingga viral. Hanya saja, viralnya pengelolaan sampah di Banyumas itu relatif ditanggapi biasa saja oleh Pemkab/Pemkot lainnya. Mungkin karena mereka sudah tahu dan paham bahwa yang sedang berjalan di Banyumas itu hanya menunggu waktu saja untuk stagnan dan akan kembali bergantung ke TPA sampah. 

Pemkab/pemkot lain sudah punya point of view (POV) kerapuhan pengelolaan sampah di Banyumas itu. Makanya mereka santai-santai saja. Tidak langsung aktif mau mengadaptasi Banyumas, karena umumnya semua pemkab/pemkot sudah mencobanya dan kebanyakan kurang berhasil. Alih-alih mengelola sampah, yang terjadi justru menghabiskan anggaran hingga akhirnya kekuatan anggaran tak sanggup lagi mensubsidi. Ujungnya bisa ditebak. Lagi-lagi sistem angkut buang ke TPA sampah diberlakukan kembali.

Aspek Pengelolaan Sampah Tidak Simultan

Pemilahan sampah mesti diupayakan dan terus diusahakan sejak dari rumah tangga/hulu. (Foto: Repro Presentasi TPA BLE Banyumas)

Kerapuhan pengelolaan sampah di Banyumas itu tampak sekali. Karena aspek-aspek pengelolaan sampah yang wajib simultan, hanya sebagian-sebagian saja yang dipenuhi. Sehingga prinsip pengelolaan sampah yang menyeluruh, sistematis, dan berkelanjutan sulit tercapai. Bahwa saat ini tampak begitu sukses, itu wajar. Karena kekuatan anggaran masih ada, semangat melaksanakan program masih ada.

Artinya, pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas yang dibanggakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) itu dijalankan karena keterpaksaan. Gara-gara TPA-nya dihadang warga. Andai TPA itu tidak ditutup warga, maka pengelolaan sampah di Banyumas pasti tetap mengandalkan TPA. 

Atas keterpaksaan itu, maka anggaran untuk mengelola sampah dari TPA harus dialihkan. Anggaran dari mengandalkan TPA menjadi tanpa TPA pastinya sangat besar. Karena sistemnya masih sentralistik. Yaitu, memindahkan masalah sampah dari sumber timbulannya ke instalasi pengganti TPA yang ditutup warga itu. Memang sudah lumayan tak terlalu sentralistik karena sampah tidak lagi menuju satu titik di TPA. Karena Pemkab Banyumas kemudian membangun banyak instalasi pengelolaan sampah.

Menurut catatan, volume sampah di Kabupaten Banyumas 532-550 ton/hari. Sampah itu sebagian besar berasal dari perkotaan, yaitu 300-350 ton/hari. Disebutkan, sampai tahun 2018, sampah sepenuhnya dibuang ke TPA. Meski TPA-nya sudah berstatus sanitary landfill, prakteknya tetap open dumping. Sebab, tidak ada pemilahan di hulu. Anggaran yang diserap untuk model pengelolaan sampah seperti itu jelas besar.

Seharusnya TPA sanitary landfill tidak mendatangkan masalah. Karena sistem pengelolaannya sangat baik jika dijalankan secara benar. Tapi karena operasionalnya tetap sebagaimana TPA open dumping, masalah pun datang. Warga sekitar TPA berdemo perihal TPA itu karena dampak pencemaran. Tidak hanya berdemonstrasi, warga juga menuntut agar TPA itu ditutup secara permanen.

Karena kejadian itu, Kabupaten Banyumas mengalami darurat sampah selama 6 bulan dari Januari- Juli 2018. Dampaknya, sampah ada di mana-mana karena pengangkutan berhenti. Kondisi sampah di Banyumas naik status menjadi darurat hingga sampah sementara waktu dieksekusi dan sementara "dibuang" di kawasan Gedung Olah Raga (GOR).

Singkat cerita, Pemkab Banyumas bergerak cepat. Membuat skema pengelolaan sampah baru. Dibuatlah aplikasi untuk pengelolaan sampah. Ada Sampah Online Banyumas (Salinmas) atau Go Sampah dan Jeknyong Banyumas atau Ide Baru Memilah Sampah (IBMS). Setidaknya dua aplikasi itu dipakai sebagai media memberikan keuntungan pada warga Banyumas yang mau mengelola sampahnya. Terutama sampah yang bernilai ekonomis.

Dibangun juga 29 Tempat Pengolahan Sampah (TPS), TPS Reduce Reuse Recycle (TPS3R), dan Pusat Daur Ulang Sampah (PDUS) di seluruh Banyumas. Setiap intalasi pengelolaan sampah itu luasnya 600-1200 meter persegi. Namun, sistem pengelolaan sampah dengan 29 instalasi pengelolaan sampah itu tetap sama dengan saat menggunakan TPA sampah.

Masyarakat tetap tidak melakukan pemilahan sampah kecuali sedikit untuk dijual melalui aplikasi Salinmas dan Jeknyong. Sehingga sampah tercampur masih banyak. Sampah tercampur itu kemudian diangkut oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ke instalasi pengelolaan sampah. Di instalasi itulah sampah warga itu kemudian dipilah lagi dengan bantuan alat berat, conveyor, dan manusia. Sampah yang masih bisa dipungut untuk dijual, dikumpulkan.

Hasil dari pungutan sampah tercampur itu ada yang jadi kompos, pakan maggot, bijih plastik dan rongsok, anorganik untuk bahan baku RDF (Refuse Derived Fuel)- paving plastik - genteng plastik. Sisa dari semua itu tetap ada berupa residu yang dibakar dengan kiln hingga jadi abu untuk dikembalikan ke alam.

Hasil dari pengelolaan sampah organik dan anorganik itu telah diserap dengan sistem kerjasama oleh perusahaan dan Pemkab Banyumas sendiri. Kapasitas sampah yang bisa dikelola oleh 29 instalasi pengelolaan sampah itu mencapai 15 ton per hari. Itu berarti volume sampah di Kabupaten Banyumas bisa dihabiskan oleh 29 instalasi TPS/ TPS3R/ PDUS itu.

Hasil ekonomis dari pengelolaan sampah secara sentralistik lebih kecil dibanding biaya operasionalnya. (Foto: Repro Presentasi TPA BLE Banyumas)

Dengan anggaran Rp 2,3 miliar untuk pembangunan masing-masing instalasi pengelolaan sampah, Pemkab Banyumas mestinya bisa membangun lebih banyak lagi instalasi pengelolaan sampah. Maka tak heran jika Kabupaten Banyumas banyak mendapatkan penghargaan karena pengelolaan sampah. Mulai dari penghargaan Adipura, kunjungan Menteri LHK, penghargaan Adiwiyata dan lain sebagainya.

Namun semua yang tampak itu harus dibayar mahal dengan sesuatu yang tidak semua orang tahu. Yaitu, pengorbanan atas tetap dijalankannya sistem sentralistik pengelolaan sampah. Sebab, bisa dipastikan subsidi untuk pengelolaan sampah semacam itu pasti besar. Karena besarnya biaya operasional dari pengelolaan semacam itu pasti besar pasak daripada tiang.

Selama Pemkot Banyumas masih mampu terus memberikan subsidi pada instalasi pengelolaan sampah yang dibangunnya, semua masih akan berjalan sebagaimana biasa. Sebab,  pengelolaan sampah dengan instalasi dan menggunakan sistem sentralistik cepat atau lambat akan bangkrut. Kecuali dibantu dan terus disokong pendanaan gratis tanpa pengembalian dari pemerintah. 

Instalasi pengelolaan sampah tanpa bantuan pendanaan dari pemerintah pada umumnya bangkrut, mangkrak, dan jadi TPA kecil. Itu karena hasil dari pengelolaan dan pengolahan sampah sangat kecil dibanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan. 

Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas yang viral itu tampaknya memang hebat. Secara penampakan dan prestasi terlihat meyakinkan. Namun di balik itu, jika dibuka laporan anggarannya, hampir bisa dipastikan bahwa tidak semua kabupaten/kota mampu memberikan subsidi terus-menerus pada instalasi pengelolaan sampah. 

Di sanalah letak kerapuhan pengelolaan sampah yang sentralistik. Keberadaan instalasi pengelolaan sampah bukannya jadi solusi, tapi menjadi beban baru yang harus disubsidi. Dan jika subsidi itu dilepas, maka semuanya pasti akan mangkrak. (nra)