Gestur Wakil Rakyat Menjadi Luka Untuk Masyarakat

Belakangan ini, publik Gorontalo Utara dihebohkan oleh sebuah video yang memperlihatkan Ketua Komisi III DPRD, Dheninda Chaerunnisa, diduga memberikan gestur mencibir kepada massa aksi yang tengah menyampaikan aspirasi. Meski pihak DPRD melalui Badan Kehormatan menyatakan bahwa ekspresi tersebut bukan ditujukan kepada demonstran, melainkan kepada karyawan pribadi yang memberi dukungan, masyarakat tetap merasa tersinggung dan kecewa.

Klarifikasi bahwa gestur tersebut tidak ditujukan kepada massa tidak serta-merta meredakan kekecewaan publik. Dalam dunia politik, persepsi sering kali lebih berpengaruh daripada fakta. Setiap gerakan, ekspresi, dan kata-kata dari pejabat publik memiliki makna dan dampak. Maka, kehati-hatian dalam bersikap bukan hanya soal sopan santun, tapi juga bentuk tanggung jawab terhadap kepercayaan rakyat.

Dalam sistem demokrasi, demonstrasi bukanlah ancaman, melainkan hak warga negara untuk didengar. Ketika wakil rakyat---yang seharusnya menjadi penyambung lidah masyarakat---justru menunjukkan sikap yang dianggap merendahkan, maka jarak antara rakyat dan lembaga perwakilannya semakin terasa. Apalagi insiden ini terjadi di depan gedung DPRD, tempat yang seharusnya menjadi simbol keterbukaan dan dialog.

Insiden ini menyentil satu hal penting: bahwa menjadi wakil rakyat bukan hanya soal membuat kebijakan, tapi juga soal bagaimana bersikap di hadapan publik. Rakyat menilai bukan hanya dari apa yang dikatakan, tetapi juga dari bagaimana mereka diperlakukan. Gestur yang tampak sepele bisa menjadi simbol besar dari kurangnya empati dan jauhnya jarak antara kekuasaan dan kepedulian

Momen ini seharusnya menjadi refleksi bagi seluruh anggota dewan. Bahwa jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah. Bahwa rakyat bukan sekadar penonton, melainkan pemilik panggung demokrasi. Jika wakil rakyat tidak mampu menunjukkan empati, maka siapa lagi yang akan mendengar suara rakyat?