Mohon tunggu...
Nanda Ayu Kartika
Nanda Ayu Kartika Mohon Tunggu... Lainnya - Normal

Be better

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Adakah HAM di Papua?

14 Desember 2020   09:40 Diperbarui: 14 Desember 2020   09:58 290
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Papua, memang tiada hentinya apabila membahas salah satu provinsi yang ada du Indonesia ini. Diawali tahun 1961, keinginan Belanda untuk mrmbentuk Papua Barat terlepas dari Indonesia hingga konflik tak berujung sampai saat ini. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?

Dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari tidak ada kepastian pemerintah menangani kasus yang terjadi di Papua ini

Bak lempar batu sembunyi tangan, apakah yang dilakukan pemerintah? Apakah yang dilakukan para provokator-provokator agar kasus semakin tersulut? Rakyat diadu domba dengan berita-berita dan ujaran hoaks yang ditebarkan.Kelambanan pemerintah dalam menyelesaikan konflik berpotensi membuat peristiwa serupa meluas ke berbagai penjuru Papua. 

ayojakarta.com
ayojakarta.com

Namun tak sepenuhnya berbagai pihak disudutkan dalam kasus ini, nyatanya kasus ini adalah sebuah kasus negara yang berkepanjangan dari masa ke masa era pemerintahan. Aksi-aksi demo yang dilakukan di Papua menjadi bukti nyata bahwa pemerintah saat ini belum mengambil langkah yang tepat dalam menangani kasus-kasus yang ada di Papua. 

theconversation.com
theconversation.com
Hingga menjadikan kerusuhan berikutnya terjadi di kota-kota lain seperti Sorong, Fakfak, Timika, Deiyai dan Jayapura. Pemicu kerusuhan ini berulang karena kasus radikal dan hoaks yang memicu protes rakyat Papua. Adapula yang mengatakan bahwa beberapa kelompok yang mendalangi aksi protes tersebut.

Pemerintah tidak sepatutnya lamban dalam menangani kasus ini. Rakyat butuh keadilan dan kejelasan mengenai hak-hak mereka terlepas dari hoaks dan ujaran bohong yang ada. Karena pada dasarnya sejumlah negara melangkah lebih maju untuk mencapai standar Internasional HAM, Indonesia demikian. 

Namun apakah lembaga tersebut dapat melindungi hak-hak rakyat Papua? Dengan adanya pembunuhan dan penahanan sewenang-wenang, pelanggaran hak berserikat, aktivis damai yang tak mendapatkan proses hukum adil serta pembatasan akses informasi. Apakah rakyat dapat merasa aman? 

Tahun lalu muncul kasus Veronica Koman sebagai pembela HAM masyarakat Papua, ia menulis yang terjadi di Papua, sebagai aktivis sekaligus mahasiswa yang mendapat beasiswa dari negara. Diduga ia menyebarkan hoaks terhadap tulisannya di sebuah media sosial yang dapat memicu perpecahan negara. Sampai saat ini masalah ini belum terselesaikan, banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat, dengan pembelaan yang dilakukan rakyat Papua atas tulisan Vero tersebut, rakyat Papua mengumpulkan dana untuk membayar denda Vero dalam menbayar denda beasiswa yang diberikan negara tersebut.

Demo dan peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua tidak sedikit menimbulkan korban jiwa, baik dari warga sipil, aparat keamanan, maupun gerombolan bersenjata. Banyak pihak menilai, katanya, keberadaan satuan pengamanan yang ditempatkan di berbagai daerah di Papua menjadi pemicu lahirnya kekerasan baru.

tirto.id
tirto.id

Transparansi perlu dilakukan, sudah seharusnya tidak ada pihak manapun yang melebih-lebihkan dan mengurangi fakta yang terjadi di Papua, karena hal tersebut sangat sensitif dan dapat memecah belah bangsa. HAM perlu ditegakkan, pembangunan yang merata perlu dilaksanakan, keadilan bagi semua wilayah di Indonesia perlu diperhatikan, sudah saatnya pemerintah memberikan hak yang sudah seharusnya didapatkan Papua. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun