Setiap tahun, Laut Natuna Utara tak pernah benar-benar tenang.
Bukan karena badai, tapi karena kapal-kapal asing yang terus masuk tanpa izin. Banyak di antaranya datang dari Vietnam, membawa alat tangkap dan awak kapal yang seolah tak peduli batas wilayah negara lain.
Di sisi lain, nelayan Indonesia terutama dari Natuna merasa resah. Bukan hanya soal ikan yang makin sedikit, tapi juga soal ancaman keamanan. Kapal patroli pun dikerahkan. Kapal-kapal asing ditangkap. Namun, pertanyaan yang lebih besar muncul: kenapa Vietnam? Dan kenapa terus berulang?
Menariknya, Indonesia dan Vietnam bukan musuh. Justru sebaliknya, keduanya adalah sesama anggota ASEAN dan telah menjalin berbagai bentuk kerja sama, termasuk di bidang maritim. Tapi realita di laut berkata lain: konflik kecil masih terjadi, penangkapan kapal terus berulang, dan diplomasi pun diuji.
Lalu, apa sebenarnya wajah hubungan Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna? Apakah ini pertanda dari ketegangan yang terselubung, atau justru proses panjang menuju kolaborasi sejati di perairan yang sama-sama vital?
Laut Natuna Utara bukan sekadar laut biasa.
Di bawah permukaannya, tersimpan salah satu cadangan gas alam terbesar di Asia Pasifik. Secara ekonomi, wilayah ini menjadi aset vital bagi Indonesia. Tapi, bukan hanya soal energi. Laut ini juga menjadi zona penangkapan ikan yang kaya, sumber penghidupan bagi ribuan nelayan Indonesia.
Secara geografis, Laut Natuna Utara berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, wilayah yang sarat sengketa. Ini menjadikan Natuna sebagai titik rawan, di mana kedaulatan, ekonomi, dan geopolitik bertemu dalam satu ruang sempit.
Masalah muncul ketika klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia bertabrakan dengan klaim historis Vietnam. Vietnam menganggap wilayah itu bagian dari tradisi lama mereka, sementara Indonesia berpegang pada hukum internasional berdasarkan UNCLOS 1982. Akibatnya? Kapal-kapal Vietnam kerap masuk, mencari ikan di perairan yang menurut hukum internasional adalah milik Indonesia.
Bagi masyarakat pesisir, ini bukan sekadar persoalan antarnegara. Ini soal perut, soal kehidupan sehari-hari. Bagi Indonesia, ini juga soal menjaga kedaulatan tanpa memperkeruh suasana kawasan.
Beberapa tahun terakhir, berita tentang penangkapan kapal ikan Vietnam terus menghiasi media nasional. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan, sejak 2014 hingga 2023, ratusan kapal Vietnam telah diamankan karena menangkap ikan secara ilegal di wilayah Indonesia, sebagian besar di Laut Natuna Utara.
Pemerintah Indonesia, terutama pada masa Menteri Susi Pudjiastuti, mengambil langkah tegas: menangkap, bahkan menenggelamkan kapal-kapal ilegal sebagai bentuk penegakan kedaulatan. Langkah ini mendapat dukungan luas di dalam negeri, meski sempat menimbulkan ketegangan diplomatik dengan negara tetangga.
Namun setelah itu, pendekatan lebih diplomatis mulai dikedepankan. Indonesia dan Vietnam menggelar beberapa perundingan untuk membahas batas ZEE. Ada titik terang, tapi belum sepenuhnya selesai, karena sensitivitas nasionalisme di kedua belah pihak.
Vietnam sendiri, dalam beberapa kasus, menyatakan keberatan atas tindakan keras Indonesia, namun tetap menunjukkan itikad untuk berdialog dan mencari solusi. Kedua negara sama-sama sadar bahwa hubungan mereka tak bisa dikorbankan hanya karena persoalan ini. Di tengah ancaman yang lebih besar di kawasan, seperti ekspansi kekuatan Tiongkok, solidaritas ASEAN tetap menjadi pertimbangan strategis.
