Dalam jumpa pers usai pertemuan SBY & Jokowi di Bali, tidak sekalipun "BBM" disebut, begitu tulis Kompas. Sekilas, terasa  janggal, terutama karena masalah BBM sedang menjadi isu panas di negara ini. Tapi ketika kita mencermati lebih dalam, akan tampak bahwa kemungkinan kedua pemimpin telah bersepakat untuk bekerjasama menangani isu tersebut dengan hati-hati. Butir-butir yang disampaikan keduanya dalam konperensi pers memberi sinyal penting.
APBN-P 2014 & RAPBN 2015
Dengan menyatakan bahwa APBN adalah topik utama pembicaraan, keduanya tampak ingin meluruskan dan menegaskan  masalahnya. Isu BBM, baik pembatasan maupun kenaikan harganya, hanyalah dampak dari masalah utamanya, keterbatasan dan defisit anggaran pada APBN-P 2014 & RAPBN 2015, serta alokasinya.
Komunikasi dan konsultasi teknis
Proses transisi disepakati akan dilanjutkan dengan membahas  teknis secara detail antara tim pemerintah dan tim transisi. Di sini, inisiatif-inisiatif pemerintah yang sedang berjalan, masalah-masalah yang sedang dihadapi dan opsi-opsi solusi tampaknya akan dibahas secara menyeluruh. Menko Perekonomian dan menteri-menteri di bawah koordinasinya lebih merupakan teknorat ketimbang politisi. Kemungkinan terbuka lebar bahwa kebijakan-kebijakan yang didukung kedua pihak lebih mementingkan stabilitas & pertumbuhan ekonomi ketimbang kepentingan politik.
Hasil yang dapat diharapkan dari proses transisi
Jika berjalan lancar dan komunikasi publik dapat dijalankan dengan baik, kita dapat berharap bahwa masalah APBN dan BBM akan selesai tanpa gejolak berarti. Pemerintah sekarang sangat mungkin akan menghentikan pengendalian BBM. Dan kenaikan harga akan dilakukan setelah serah terima pemerintahan, namun program-program untuk mengurangi dampaknya bagi masyarakat kurang mampu dirancang secara bersama antara tim pemerintahan SBY dan tim transisi Jokowi. Bagaimanapun, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi SBY dan tim ekonominya sekarang.
Koalisi Merah Putih tentu akan berusaha menggunakan isu kenaikan BBM untuk memukul pemerintahan Jokowi. Namun dampaknya akan kecil, apabila publik dapat dibuat paham melalui komunikasi publik yang baik, bahwa kebijakan itu diambil dengan konsultasi intens dan dukungan dari tim ekonomi pemerintahan SBY. Salah satu faktor penting adalah mengingatkan publik, bahwa pemerintah dan DPR saat ini, mayoritas diisi oleh partai-partai anggota Koalisi Merah Putih, dan mereka yang membuat APBN-P & RAPBN. Dengan begitu, menjadi sulit bagi mereka untuk lepas tangan atas masalah-masalah yang timbul karena penganggaran keuangan negara.
Semoga...
