Mohon tunggu...
Najwa Rizqi Nurus
Najwa Rizqi Nurus Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Universitas Airlangga

Seorang mahasiswa

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Diskursus Politik: Gejolak Koalisi di Tengah Transisi Pandemi Covid-19 Menuju Endemi

29 Juni 2022   19:00 Diperbarui: 29 Juni 2022   19:09 60
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Program pemerintah dalam rangka Percepatan Pemulihan ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi covid -19 sedikit terganggu. Disamping itu juga Pandemi covid -19 belum hilang total dari negara Indonesia di mana pemerintah masih mengantisipasi penyebaran covid, berikutnya melalui program vaksinisasi yang masi berlangsung. Namun seluruh agenda pemerintah untuk menghadapi pandemi covid -19 yang berkelanjutan  terganggu, para politisi dalam mempersiapkan agenda Nasional lima Tahunan yaitu Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2024. Walaupun masih dua tahun namun manuver partai politik membangun kerja sama atau koalisi antar partai sudah genjar di lakukan, silaturahmi untuk penjajakan kerja sama lintas partai sangat intens, dalam rangka menyamakan persepsi dan ideologi untuk membangun bangsa tidak bisa di lakukan sendirian, apa lagi presiden dan wakil presiden di calonkan oleh partai menurut UUD 1945 yang juga di atur oleh Undang-Undang sebagai pelaksanaanya Partai yang boleh mencalon kan harus memenuhi Parlementary threshold 20% atau gabungan partai. Maka partai politik yang tidak mencapai Parlementary threshold di wajibkan untuk membangun kerja sama atau koalisi partai mencapai 20% sehingga bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Contoh sementara waktu ada KIB atau Koalisi Indonesia Bersatu terdiri dari partai GOLKAR, PAN, PPP dimana ketiga partai ini sudah mencapai PT 20% lebih dari kursi parlemen yang di miliki 148 kursi, partai yang lainnya masih melakukan penjajakan atau manuver politik ada PDI Perjuangan yang punya kursi 128, Gerindra 78 kursi Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi, Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi semua partai masik sibuk melakukan akrobatik politik demi bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 yang di lakukan oleh elit politisi yang bersangkutan. Apalagi para ketua Umum partai yang juga menjadi Mentri kabinet indonesia Maju terlibat juga dalam melakukan manuver politik dalam membangun koalisi.

Fenomena di atas tersebut mestinya tidak elok di pertonton kan kepada rakyat walaupun proses demokrasi itu menjadi kebutuhan untuk membangunbdemokrasi yangblebuh baik dalam menghadapi pemilu 2024, namun ada yang sangat penting di lakukan oleh para elit politik yaitu membantu pemerintah dalam mengatasi Pemulihan ekonomi Nasional pasaca pandemi Covid -19 yang hancur. Pemerintah saat ini berusaha semaksimal mungkin untuk membangun ekonomi berbagai cara di lakukan baik membangun infastruktur yang berkelanjutan untuk mempercepat transportasi maupun memberikan stimulus terhadap rakyat secara langsung melalui program program pemerintah yang bisa di akses UMKM, padat karya, bantuan langsung tunai yang bertujuan bagaimana rakyat bisa bekerja kembali seperti semula sebepum ada pandemi covid -19.

Semestinya semua pemimpin di Republik ini baik pemimpin pemerintah ataupun partai politik dari pusat sampai daerah bersama sama untuk melakukan pemulihan ekonomi rakyat, tanpa meninggalkan agenda politik dalam mempersiapkan pemilu 2024.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun