Perdana Kelas Offline Pak Study

Tanggal 24/09/2025 Mahasiswa Kessos datang ke kampus pada pukul 08:30 untuk mengikuti mata kuliah Pendidikan Pancasila, untuk pertama kalinya saya dan teman-teman belajar bersama secara langsung dengan Dosen Pengampu matkul tersebut. Karena pertemuan ini berlangsung dalam 4 kelas sekaligus, kami belajar di Ruang Teater Fdikom Lt6. 

Pertemuan ini sangat seru sekali, pak study tidak langsung memberikan kita tugas, tetapi beliau bercerita-cerita terkait Pendidikan Pancasila mengapa ada dan beliau bercerita prasejarah juga, beliau juga tidak langsung mengintruksikan para kelompok pemateri untuk presentasi, padahal materi kelompok saya sudah siap semua hahaha.

Saya menyimak setiap cerita yang beliau ucapkan, saya pun duduk tepat di samping depan beliau, tetapi karena banyak sekali cerita yang beliau ucapkan saat itu saya hanya mengingat beberapa haal terkait cerita beliau. Jadi saya akan mengambil materi minggu ini dari beberapa tulisan Kompasiana yang sudah pernah beliau share di grub kelas.

"Menakar Harapan Jemaah: GusIrfan, Dahlin, dan Reformasi Kementerian Haji dan Umrah"

Pelantikan Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah bersama Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri membuka babak baru dalam tata kelola ibadah akbar umat Islam Indonesia. Bagi sebagian pihak, ini sekadar reshuffle kabinet. Namun bagi jutaan jemaah haji dan umrah yang setiap tahun menghadapi antrian panjang, biaya tinggi, dan pelayanan yang belum sepenuhnya memuaskan, pelantikan ini adalah ruang baru untuk menakar sejauh mana negara hadir dalam mengelola ibadah paling sakral sekaligus paling politis ini. Pelantikan ini bukan hanya persoalan teknis manajemen haji, melainkan juga arena simbolik di mana negara mencoba merebut kepercayaan publik. Gus Irfan membawa legitimasi kultural NU sekaligus pengalaman birokrasi ketika memimpin Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BPHU). Sementara Dahnil hadir sebagai figur politik dengan kedekatan strategis pada Presiden Prabowo. Namun, apakah kehadiran keduanya cukup menjawab kekecewaan publik yang lama terakumulasi? Kritik yang terus bergema menyasar soal transparansi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), keterbatasan kuota, hingga kualitas pelayanan di Tanah Suci. Bagi jemaah, haji dan umrah bukan hanya soal spiritualitas, tetapi juga pengalaman sosial: antrean yang melelahkan, administrasi yang rumit, dan ongkos yang kerap dianggap memberatkan. Semua itu merupakan bagian dari komunikasi negara dengan warganya, komunikasi yang selama ini banyak dianggap timpang, bahkan cenderung represif karena lebih sering menyalahkan publik ketimbang memperbaiki sistem. Di sinilah tantangan Gus Irfan dan Dahnil: membalik logika komunikasi kekuasaan yang top-down menjadi dialogis, partisipatif, dan akuntabel.

Pertanyaan kritisnya: apakah Gus Irfan dan Dahnil mampu melampaui sekadar simbol politik? Apakah kementerian ini akan hadir sebagai institusi pelayanan publik yang benar-benar mendengar keluhan jemaah, atau hanya menjadi perpanjangan tangan kekuasaan yang menjadikan haji sebagai arena legitimasi politik?

Reshuffle kabinet memang sering digadang-gadang sebagai momentum perubahan. Namun komunikasi kritis mengingatkan kita: perubahan tidak diukur dari siapa yang dilantik, melainkan dari sejauh mana suara publik diakomodasi dan kepentingannya diperjuangkan. Harapan jemaah kini bertumpu pada kemampuan Gus Irfan dan Dahnil untuk mengubah wajah kementerian dari birokrasi yang lamban menjadi ruang pelayanan yang transparan, dialogis, dan membebaskan.