IRONI GAJI DPR DAN GURU : Cermin Buram Keadilan Anggaran
(Oleh: Nadya Intan Puspita Mahasiswa Universitas Airlangga Fakultas Vokasi Program studi D3 Perpajakan 2025)
Mengapa Pejabat Dimanjakan , Guru Justru Terabaikan ?
Setiap kali isu kenaikan gaji anggota DPR muncul, publik hampir selalu bereaksi keras. Alasannya sederhana: kenaikan itu terasa jomplang bila dibandingkan dengan nasib guru, profesi yang justru memegang peran vital dalam pembangunan bangsa.
Sebagai rakyat yang setiap bulan membayar pajak, wajar bila kita mempertanyakan arah prioritas anggaran negara. Pajak seharusnya kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan publik, pendidikan, dan kesehatan yang lebih baik. Namun, realitas yang terjadi sering kali sebaliknya: pejabat negara lebih dahulu menikmati kenaikan kesejahteraan, sementara rakyat terutama guru masih berjuang dengan keterbatasan.
Guru bukan sekadar profesi. Mereka adalah aktor utama dalam membentuk masa depan bangsa. Tapi ironisnya, kesejahteraan guru di Indonesia masih jauh dari kata layak. Banyak guru honorer yang menerima gaji di bawah UMR, bahkan ada yang harus mencari pekerjaan sampingan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagaimana mungkin kita berharap kualitas pendidikan meningkat jika kesejahteraan guru masih diabaikan?
Kenaikan gaji DPR seringkali dibungkus dengan alasan peningkatan kinerja dan beban kerja yang berat. Tapi mari jujur, apakah peningkatan kesejahteraan mereka benar-benar berbanding lurus dengan kualitas kerja yang dirasakan rakyat? Apalagi, ketika transparansi dan akuntabilitas masih menjadi pekerjaan rumah besar di lembaga legislatif.
Ketimpangan ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah. Anggaran negara bukan sekadar deretan angka di APBN, tapi cermin keberpihakan. Jika guru terus dipinggirkan, maka kita sedang mempertaruhkan masa depan generasi muda Indonesia.
Pemerintah perlu meninjau ulang prioritas: apakah negara lebih ingin dikenal sebagai tempat pejabat sejahtera, atau sebagai bangsa yang sungguh-sungguh menghargai pendidikannya?
Sebagai rakyat, kita tidak menolak kesejahteraan pejabat. Tetapi, rasanya adil bila kesejahteraan guru juga ditempatkan pada prioritas utama. Karena tanpa guru, tidak akan ada pejabat, tidak akan ada pemimpin, dan tidak akan ada bangsa yang maju.
"Sekadar renungan: adakah keadilan anggaran jika guru terus dipinggirkan?"
Daftar Pustaka :
Adiatma, M. B., Hawari, M. R., & Syarif, F. F. (2023). Pengaruh Gaji Rendah Terhadap Kesejahteraan Guru SMA di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 1(3), 48-57.
