Mohon tunggu...
Nabih Rijal Makarim
Nabih Rijal Makarim Mohon Tunggu... Pelajar

l The teacher is the one who gets the most out of the lessons, and the true teacher is the learner l My instagram @nabihrm_

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Terorisme dalam Bingkai Kriminologi dan Hukum Pidana: Dari Mazhab Kriminologi Kritis hingga Politik Kriminal #2

11 April 2021   23:19 Diperbarui: 12 April 2021   12:38 271 0 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Terorisme dalam Bingkai Kriminologi dan Hukum Pidana: Dari Mazhab Kriminologi Kritis hingga Politik Kriminal #2
Sumber: istockphoto.com

Hukum Pidana, Politik Kriminal, dan Kejahatan Terorisme

Pada dasarnya, hukum pidana tidak selalu berbicara aturan sanksi atas kejahatan saja (yuridis-normatif), tapi terdapat juga konsep pencegahan (deterrence) sebagai bagian dari tujuan pidana, teori dan hukum pembuktian (bewijstheorie) dalam proses sidang pengadilan pidana sampai dengan cara mengintegrasikan ulang pelaku tindak pidana (strafbaar feit dader)---terutama terorisme---dengan masyarakat dunia. Kendatipun secara definitif, arti dari hukum pidana menurut ahli hukum pidana Belanda, W.P.J. Pompe, menyatakan bahwa, "hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menunjukan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan di mana pidana itu seharusnya terdapat." (Hamzah, 2019: 176). 

Namun, kelemahan definisi tersebut hanya berdiam diri di dalam sangkar hukum pidana materiel (ius poenale) yang bersifat abstrak-substansial (objektif, in abstracto), padahal di samping itu ada kategori hukum pidana formiel (ius puniendi) yang menjelmakan hukum dalam bentuk yang konkret (subjektif, in concreto), Simons mendefinisikannya sebagai hak negara dalam menghukum pelaku tindak pidana melalui alat-alat kekuasaannya dan bersandar pada pangkuan peraturan-peraturan yang sebelumnya telah mendapatkan prestasi legalitas ataupun legitimasi (Lamintang, 1984: 8). 

Dalam tulisan kali ini, penulis berusaha menggunakan 2 elemen definisi hukum pidana tersebut sebagai pendekatan dalam menyingkap tabir kejahatan terorisme yang kemudian akan dikolerasikan dengan kebijakan strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam bingkai hukum pidana, lebih-lebih lagi dalam hal antisipasi dan kriminalisasi melalui produk hukum terhadap tindak kejahatan terorisme, studi tentang "Politik Kriminal" sebagai tali yang mampu mengikat semua kepingan lidi nomenklatur mengenai berbagai upaya dalam menyolusikan kejahatan-kejahatan yang ada.

Secara norma umum, hukum internasional telah menjustifikasi bahwa terorisme adalah kejahatan yang luar biasa (extra-ordinary crime) dan kejahatan kemanusiaan (crime against humanity), seperti misalnya diatur di dalam "International Convention for These prevention, and Panisment of Terrorism tahun 1937" (Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Penghukuman Terorisme). Karena benar, bahwa jenis kejahatan terorisme setidaknya telah memenuhi unsur tindak pidana internasional, sebagaimana yang telah diramu skemanya oleh Bassiouni, yaitu antara lain: ada ancaman secara langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia, tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara, maupun kebutuhan akan kerjasama antarnegara-negara untuk melakukan penanggulangan (Atmasasmita, 2016: 46-47).  

Sedangkan dalam konteks hukum nasional, Indonesia sebagai negara yang menggunakan sistem demokrasi konstitusional atau negara hukum demokratis (constitutional democracy, democratische rechtsstaat) yang mensyaratkan adanya landasan hukum dalam setiap aktivitas khususnya yang berada dalam horizon publik, termasuk pengaturan terkait sanksi atas perbuatan yang dilanggar dan juga dalam rumpun kejahatan yang patut dipidana termasuk terorisme (strafwaardig). Sehingga dalam alam pemikiran Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum (stufentheorie) yang berbentuk piramida imajiner dan memiliki konektivitas antardimensi, dari Pancasila, Undang-undang Dasar, dan seterusnya hingga strata yang paling bawah, secara eksplisit maupun implisit telah melarang aksi tindakan terorisme, di samping itu teori ini juga memiliki formulasi konsepnya tersendiri terkait tingkat abstraksi norma dalam suatu kelas piramida: semakin ke atas level hukum, maka akan bersifat umum, sebaliknya, semakin ke bawah level hukum, pasti semakin spesifik (Asshiddiqie & Safa'at, 2012: 154).   

Kita bisa melacak mengenai aturan yang melarang terorisme sebagai suatu delik (crime, actus reus), misalnya dalam Pancasila terdapat pada sila ke-2 yang berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab". Dalam medium Konstitusi (UUD) terdapat juga seperti dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang secara tegas dan lugas memfatwakan agar setiap orang tunduk-patuh terhadap undang-undang dalam konteks kebebasan menggunakan hak asasinya di ruang publik dengan maksud meneguhkan nilai-nilai kebaikan, meluhurkan moralitas, merawat etos keberagamaan, dan menggawangi rumah keamaan maupun ketertiban bersama. Adapun jika kita berangkat menuju level hukum yang berada di bawahnya seperti misalnya ada dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pada saat yang bersamaan, fitur sanksi dalam undang-undang a quo terdapat pada Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati."    

Kengerian konsekuensi pidana---yang berpijak pada referensi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht (WvS) Indonesia---yang tentunya akan dibebankan pada pelaku kejahatan terorisme itu pada hakikatnya bertumpu pada asas proporsionalitas dalam hukum pidana yang menghendaki terjadinya keseimbangan antara implikasi suatu tindak pidana dengan sanksi yang mengaturnya. Hemat penulis, hal tersebut sangat selaras dengan postulat Latin: nemo prudens punit, quia peccatum, sed net peccetur (supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan umum). Sejalan dengan itu, terdapat penguatan dari asas hukum yang berbunyi: lex dura, sed tamen scripta (undang-undang itu kejam, tapi begitulah bunyinya). Karena hukum bersifat imperatif, maka kiranya wajar jika isi dari pemaksaan itu haruslah memiliki efek yang jera terhadap psikologi suatu masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad).

Masa Depan Terorisme di Indonesia

Selain itu, agar hukum yang berserakan menjadi berguna (utilitas), maka usaha penegakan hukum (law enforcement) sudah menjadi suatu kewajiban (deontology) yang harus terus digalakkan dengan berlindung di balik tameng instrumen hukum yang ada di samping melalui berbagai kebijakan yang menopangnya---karena itu hukum pidana adalah sarana terakhir (ultimum remedium)---dan sudah barang tentu dengan dalih menanggulangi kejahatan supaya setidaknya fenomena kejahatan itu sendiri semakin terminimalisir atau mengalami proses pengikisan dalam lintasan sejarah. Pada titik ini, kita sedang berbicara mengenai teori "Politik Kriminal" atau "Kebijakan Kriminal".

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x