Kurangnya Sosialisasi Perlindungan atau Wadah bagi Korban Kekerasan Seksual

Meningkatnya angka kasus kekerasan seksual di indonesia merupakan hal yang akhir-akhir ini menjadi isu hangat di masyarakat baik itu di kalangan remaja, orang tua, bahkan di media sosial pelecehan seksual menjadi topik hangat yang sering di bicarakan. 

Menurut data dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), tiga tahun terakhir ada 26.200 kasus kekerasan seksual pada perempuan, pada tahun 2019 tercatat ada 8.800 kaus, pada 2020 tercatat ada 8.600, kemudian naik kembali pada November 2021 yaitu 8.800 kasus. 

Kasus kekerasan seksual merupakan kasus tertinggi dalam kekerasan terhadap perempuan, yakni sebanyak 962 kasus terdiri dari 166 kasus pencabulan, 299 kasus pemerkosaan, 181 kasus pelecehan sesksual, dan 5 kasus persetubuhan. 

Kasus kekerasan seksual juga seringkali terjadi  di lingkungan rumah tangga. Sebanyak 6480 kasus kekerasan seksual terjadi terhadap perempuan dalam rumah tangga. Apalagi pada era pandemi Covid-19 semakin meningkat tindakan KDRT dan meningkat juga kasus perceraian.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina,menyerang dan tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang dan lain sebagainya. 

Menurut Komnas Perempuan bentuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan, intimidasi sesksual termasuk ancaman atau cobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, dan eksploitasi seksual. Selain itu, tindakan  Kekerasan seksual dapat menimbulkan penderitaan bagi korban baik secara fisik, psikis, maupun seksual.

Banyaknya korban yang mencoba bersuara atas kasus tindak kekerasan seksual yang mereka alami membuat korban-korban lainnya memberanikan diri untuk besuara melalui sosial media. Mengapa masih banyaknya kasus kekerasan seksual yang belum terkuak? Alasannya karena para korban takut untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib atau lembaga-lembaga perlindungan bagi perempuan. 

Selain itu, belum adanya sanksi tegas bagi pelaku tindak kekerasan seksual sehingga menyebabkan semakin bermunculannya pelaku-pelaku tindak kekerasan seksual. Hal itu, yang membuat korban-korban takut untuk melapor dan berterus terang tentang apa yang dialaminya.

Selain itu, di Indonesia kurangnya pendampingan bagi koban kekerasan seksual hal tesebut terkadang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah hanya berfokus pada hukuman apa yang tepat menurut UU tetapi pemerintah kurang memperhatikan bagaimana kondisi korban pasca terjadinya tindakan kekerasan yang dialami. Sering kali korban tidak menyadari bahwa dirinya perlu didampingi dan mendapatkan tindakan lanjutan dari psikolog atau psikiater. 

Selain itu, kurangnya sosialisasi perihal bagaimana cara melaporkan tindak kekerasan, dan lembaga-lembag apa saja yang dapat membantu dalam pengaduan tindak pelecehan seksual maupun kekerasan seksual. 

Hal itu lah yang sering kali membuat korban-korban terutama perempuan hanya diam saja dan tidak tau harus melakukan tindakan apa dan meminta perlindungan pada siapa.

Namun sering kali saat korban sudah memberanikan diri untuk bersuara dan melaporkan tindakan yang dialami justru korban yang disalahkan dan di kucilkan bahkan terkadang diasingkan. 

Selain itu, kurangnya dukungan bagi korban yang membuat terkadang korban menjadi tambah depresi yang menyebabkan adanya niatan untuk menyakiti diri sendiri, bunuh diri dan lain sebagainya.

Oleh karena itu pentingnya korban tindakan kekerasan seksual mendapati pendampingan dari para ahlinya dalam bidang ini. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali lembaga-lembaga yang dapat membantu korban-korban tindak kekerasan seksual tersebut. 

Namun, kurangnya sosialisasi membuat banyak masyarakat jadi tidak mengetahui adaanya lembaga yang dapat membantu mereka. Contohnya saja dalam lembaga-lembaga tersebut terdapat Pekerja Sosial yang dapat membantu korban dalam menyelesaikan masalahnya apabila korban takut dan bingung harus bagaiman dan melakukan tindakan apa.

Dilansir dari lpsk.go.id, Terdapat lembaga perlindungan bagi korban tindakan kekerasan seksual apabila korban takut untuk bersuara yaitu (LPSK) adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Lembaga ini di bentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang saksi perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. (LPSK) bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu alasan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya lembaga-lembaga perlindungan bagi korban.

Beberapa lembaga atau institusi yang dapat membantu korban kekerasan seksual, seperti:

• Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
• Selain mengajukan laporan secara langsung korban dapat  mengajukan laporan kasus kekerasan seksual lewat call centre Sahabat Perempuan dan Anak milik Kemen PPPA, yakni SAPA129 atau hotline Whatsapp 08211-129-129.
• Yayasan Pulih
• Lembaga Bantuan Hukum Apik: Untuk pengaduan atau konsultasi kasus pelecehan seksual bisa mengisi kolom konsultasi yang ada di website atau email pengaduan APIK di pengaduanLBHAPIK@gmail.com dengan menulis: nama lengkap, umur, alamat, usia, pekerjaan korban/penyintas, pelaku (nama, usia, alamat), hubungan dengan pelaku, dan kronologis kejadian.

Lembaga-lembaga di atas adalah beberapa lembaga yang dapat membantu apabila terdapat kasus kekerasan yang terjadi di sekitar kita.

Oleh karena itu, penting sekali sosialisasi kepada masyarakat apa saja bentuk tindakan kekerasan seksual karena kurangnya pemahaman dan kurangnya perhatian terhadap tindak kekerasan seksual membuat sebagian orang menganggap bahwa tindakan tersebut adalah hal yang wajar. 

Selain itu diperlukannya sosialisasi bagaimana cara melaporkan tindakan tersebut agar tidak adanya kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak ditanganani dan membuat korban hidup dalam trauma mendalam.