JAKARTA -- Dalam mitologi modern kebijakan publik Indonesia, sebuah "hadiah" megah telah tiba di gerbang sekolah-sekolah kita. Namanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG)---sebuah Kuda Troya raksasa yang berkilauan, dipersembahkan dengan janji mulia untuk mencerdaskan bangsa dan menyehatkan anak-anak. Dengan sorak-sorai, kita menariknya masuk, mengabaikan bisikan-bisikan keraguan.
Kini, di tengah malam perayaan, para "prajurit" tersembunyi di dalam perut kuda itu mulai keluar satu per satu, membawa kekacauan yang tak pernah kita bayangkan.
Prajurit Pertama: Racun di Piring Anak-Anak
Prajurit pertama yang menyelinap keluar adalah yang paling brutal: krisis keamanan pangan. Alih-alih gizi, program ini justru menyajikan bakteri berbahaya. Ratusan siswa di Bogor, Bandung Barat, Cianjur, dan berbagai daerah lainnya tumbang, menjadi korban keracunan massal. Penyebabnya? Sebuah kelalaian sistemik yang mengejutkan. Dari 8.583 dapur MBG yang beroperasi, hanya 34 yang memiliki sertifikat laik higiene. Makanan dimasak semalam suntuk lalu dibagikan siang hari, menjadi surga bagi bakteri E.coli dan Salmonella. Ironi paling pahit adalah ketika hadiah gizi berubah menjadi racun yang mengancam nyawa anak-anak kita.
Prajurit Kedua: Kematian Ekonomi Ibu Kantin
Prajurit kedua menyerang dari sisi ekonomi, membidik mereka yang paling rentan. Ibu-ibu pengelola kantin sekolah, yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekonomi mikro di lingkungan pendidikan, kini sekarat. Omzet mereka anjlok hingga 70%. Nasi soto yang dulu laris kini tak tersentuh karena anak-anak sudah kenyang oleh jatah gratis. Sebuah program yang katanya pro-wong cilik justru secara sistematis mematikan usaha wong cilik lainnya. Pemerintah seolah membangun rumah baru dengan membongkar pondasi rumah tetangga.
Prajurit Ketiga: Jebakan Utang bagi Mitra UMKM
Prajurit ketiga adalah pengkhianat yang paling licik. Ia datang dengan janji pemberdayaan UMKM, namun berakhir dengan jebakan utang dan birokrasi. Skema pembayaran reimbursement---di mana vendor harus menalangi semua biaya terlebih dahulu---adalah hukuman mati bagi UMKM bermodal cekak. Laporan vendor yang tak dibayar hingga hampir Rp1 miliar setelah berbulan-bulan bekerja menjadi bukti nyata. Sistem ini secara inheren hanya bisa diikuti oleh pemain besar yang menyamar dengan "embel-embel UMKM". Janji manis pemberdayaan berubah menjadi cerita pahit tentang pengusaha kecil yang terperosok dalam utang demi menjalankan program negara.
Mengapa Kuda Ini Begitu Rapuh?
Semua "prajurit" ini bisa keluar karena Kuda Troya MBG dibangun di atas fondasi yang keropos. Program triliunan ini dijalankan hanya berbekal Surat Keputusan (SK) setingkat Deputi---sebuah payung hukum yang terlalu lemah untuk mengatur operasi berskala nasional. Tanpa Peraturan Presiden (Perpres) atau Undang-Undang yang kuat seperti program-program sukses di Brasil atau Jepang, tidak ada standar yang mengikat, tidak ada koordinasi yang jelas, dan tidak ada akuntabilitas yang tegas.
Pemerintah terlalu terburu-buru menarik "hadiah" ini ke tengah kota demi kemenangan politik, tanpa memeriksa terlebih dahulu isi perutnya yang kosong dan berbahaya.
