Mujahid Zulfadli AR
Mujahid Zulfadli AR Teacher

an enthusiast blogger, volunteer, and mathematics teacher | terus berupaya men-"jadi" Indonesia | https://mujahidzulfadli.wordpress.com/

Selanjutnya

Tutup

Edukasi Artikel Utama

Seandainya Kampus Guru Terbaik Ada di Papua

14 Juni 2018   07:45 Diperbarui: 14 Juni 2018   14:19 1768 4 0
Seandainya Kampus Guru Terbaik Ada di Papua
Murid Kelas 1 SD YPK Pikpik Distrik Kramongmongga Papua Barat (dok. pribadi)

Tanpa komitmen serius dari pemerintah untuk fokus mencari solusi kesenjangan pendidikan, Bumi Cendrawasih tidak akan pernah bisa mengejar ketertinggalan. Hal paling penting diperhatikan, membangun Papua tidak bisa dilaksanakan secara parsial, harus terintegrasi dengan banyak bidang dengan memperhatikan apsek keberlanjutannya bagi kehidupan masyarakat Papua dan komunitas lokal secara keseluruhan.  

Kita bersyukur pemerintahan saat ini tengah berjuang membangun infrastruktur. Tapi ada yang bolong dari situ. Infratstruktur ini sebagian besar (mungkin) hanya menguntungkan sejumlah pihak yang ingin kepentingan ekonomi dan mega proyeknya berjalan dengan lancar tanpa hambatan tinggi-luar-biasa-nya biaya yang dikeluarkan karena isolasi gegorafis.

Sementara itu, generasi Papua tetap saja hanya bisa menjadi tenaga kasar dengan upah yang tidak seberapa. Atau dalam kasus lain, mereka menjadi ketergantungan terhadap dana-dana CSR (Corporate Social Responsibility) karena nyaris seluruh masyarakat yang berada di wilayah dampak perusahaan bukan tenaga terdidik dan terlatih.

Kita tidak bisa mengharapkan dampak langsung pembangunan fisik itu bagi majunya generasi bangsa di sana? Kita bisa bertanya, utamanya di daerah Papua pegunungan (Provinsi Papua dan Papua Barat), berapa banyak sekolah yang aktif dalam arti guru dan murid aktif masuk di sekolah? Sangat sedikit.

Jadi, kalau mau menyalahkan anak-anak Papua tentang keterbatasan mereka terhadap pengetahun dasar (baca-tulis,hitung), tentang hak-hak mereka sebagai warga negara, tentang sejarah para pendiri bangsa, tentang Aceh, itu salah besar.

Sebab, sejatinya, cuma sedikit sekolah yang aktif. Sedikit waktu yang mereka habiskan di sekolah, dan hanya segelintir pendidik yang mau datang setiap hari ke sekolah. Ya, bukan anak-anak yang salah.

Papua merupakan daerah dengan tingginya tingkat ketidakhadiran guru (abseenteism rate). Sangat banyak faktor yang turut berpengaruh, dan oleh karena itu butuh pemecahan yang bisa jadi berbeda-beda tiap tempat.

Tapi, masalah paling utama adalah, sumber daya manusia, tenaga guru. Mungkin sering kita melihat (bagi yang pernah mengintip kondisi di sana), sekolah-sekolah ada yang kosong kalau kita berkunjung. Itu karena kehadiran murid, sangat bergantung dari kehadiran para guru di sekolah.

Ya, Papua butuh banyaaak sekali guru. Guru sekaligus pendidik yang peduli dan sangat peduli murid dan lingkungan yang tempat ia mengabdi.

Peran Pemerintah SampaiSejauh Ini

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat 5 butir program afirmasi untuk kemajuan pendidikan pada daerah-daerah pinggiran. Berdasarkan penjelasan program, hanya 2 rencana program yang menyentuh Papua dan Papua Barat.

Diantaranya Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM3T) dan Guru Garis Depan (GGD). SM3T merupakan wadah pengabdian sarjana dari universitas berbasis keguruan (LPTK) untuk mewujudkan partisipasi pembangunan pendidikan di daerah 3T. Jangka waktunya singkat, setahun.

Sementara program GGD merupakan lanjutan dengan jangka yang lebih panjang (minimal 10 tahun) di daerah sasaran. Program ini (semoga berlangsung dengan baik) sudah berjalan selama dua tahun. 

Tahun pertama, 2016, sebanyak 798 guru dikirim ke 28 pemerintah kabupaten di empat provinsi. Periode berikutnya pada 2017, meningkat sejumlah kali lipat, tapi target bertambah. Sejumlah 6.296 guru GGD dikirim untuk 93 kabupaten di 28 provinsi.

Dari sini, nampak kita lihat bahwa fokus pemerintah terdistraksi. Tidak lagi concern sepenuhnya pada daerah timur, khususnya Papua dengan mempertimbangkan kekhasannya. Tahun pertama rata-rata sebaran guru GGD 200 per kabupaten, kemudian menurun drastis 70 pendidik tiap kabupaten.

Poin ini kita buar simplifikasi awal bahwa "belum ada" niat serius pemerintah untuk terjun berbasah-basah mengangkat dan mendidik generasi Papua secara khusus, utama pembenahan pendidikan dasar.

Padahal ketimpangan sangat jelas. Kita paham daerah lain pun memiliki kebutuhan yang sama terhadap guru. Tapi tidak kalah jauh seriusnya pada daerah Papua, utamanya di daerah pedalaman dan dataran tinggi Papua.

Ketimpangan Nyata di Depan Mata

Data Neraca Pendidikkan Daerah (NPD) Tahun 2017 yang disarikan dari data PDPSK, bahwa kualifikasi guru SD di Papua Barat dengan tingkat pendidikan setara S1 masih 63,9 persen. Tahun berikutnya jumlah tersebut meningkat sebanyak 70,2 persen. Sisanya yang 29,8 persen kualifikasinya di setara D2, SMA, atau bahkan di bawahnya. Itu menjadi pekerjaan sangat berat untuk membuat semua guru mendapatkan pendidikan yang layak.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3