Desentralisasi, Siapa yang Diuntungkan?

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan pelaksanaan dari salah satu tuntutan reformasi tahun 1998. Kebijakan ini merubah penyelenggaraan pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi dan perubahan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. 

Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini maka pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik diharapkan akan menjadi lebih mudah dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terdekat sesuai kewenangan yang ada. Kebijakan ini dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Reviu RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA oPD) TAHUN 2014-2018 oleh PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS KESEHATAN dimana Isu-isu yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, antara lain :

1. Masih Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB)

2. Masih Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)

3. Masih rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH),

4. Masih Tingginya Angka Morbiditas Penyakit Menular dan Tidak Menular

5. Masih rendahnya Status Gizi

6. Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan

7. Masih rendahnya sarana dan prasarana Kesehatan

8. Kurang Optimalnya Promosi Kesehatan untuk menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat.