Apa yang Terjadi pada Saat Negara Kita Mengalami Masa Demokrasi Terpimpin?

Apa yang terjadi pada indonesia di masa demokrasi terpimpin? 

Demokrasi terpimipin merupakan sistem pemerintahan pada pemerintahan Soekarno pada tahun 1959-1966, yang dimana sookarno memegang seluruh pusat kekuasaan pemerintahan pada saat itu, yang berarti seluuruh kegiatan yang berlangsung dan berhubungan dengan pemerintahan pada saat itu otomatis dipimpin olehnya. berlakunya era demokrasi terpimpin pada saat itu juga menandai berakhirnya era demokrasi liberal yang berlangsung dari tahun 1950-1959, pada masa ini banyak berseminya partai partai politik dengan ideologi yang beragam dan saling berkompetisi secara terbuka untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. sistem ini juga memberi konsekuensi lain, yakni singkatnya umur kabinet, yang pada giliran terganggu pelaksanaan program kerja yang telah disusun oleh sebuah kabinet.

pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno menunjukkan ketidaksukaanya pada konsep barat tentang demokrasi parlementer di indonesia. menurutnya, sistem tersebut menyebabkan berbagai macam krisis di indonesia. sistem itu baginya telah membuat kekuasaan pemerintah melemah dan oposisi politik menguat, ia menginginkan sistem yang lebih mirip konsep keluarga dalam masyarakat indonesia, dengan kepala keluarga sebagai pemimpinnya. pada juli 1959 presiden mengeluarkan dekrit presiden, yang menetapkan pembubaran konstituante, pemberlakuan uud 1945, tidak berlaku uud 1950 dan majelis permusyahwaratan sementara (MPRS), Dan Dewan pertimbangan agung sementara (DPAS), bagi soekarno, sistem demokrasi merupakan suatu usaha untuk menata ulang politik dan pemerintahan di indonesia berdasarkan uud 1945, sistem demokrasi terpimpin berlangsung selama 5 juli 1959, ketika dekrit presiden 5 juli 1959, dikeluarkan, dan 11 maret 1966, ketika presiden soekarno mengeluarkan perintah 11 maret.

dalam praktiknya, demokrasi terpimpin memperkuat posisi dan akhirnya dominasi soekarno di panggung politik nasional. kekuatan politik ini berpusat di tangan soekarno. ia mengabaikan hasil pemilu tahun 1955 dengan membubarkan DPR hasil tersebut dan menggantikannya dengan DPR GR. Soekarno sendiri yang memilih dan menetapkan anggota DPR GR. konsekuensinya, fungsi legislatif yang dipunyai DPR melemah karena lembaga ini telah dikontrol oleh presiden, yang menyebabkan terpenjaranya ide atau gagasan mengenai inovasi tentang undang undang karena harus melewati keputusan presiden. disisi lain kehidupan kepartaian juga mengalami kemunduruan, sebagaimana tampak dari usaha presiden untuk menyingkirkan kalangan oposisi. kebebasan berpendapat sebagai warga negara juga terkekang pada masa demokrasi terpimpin, termasuk dengan pelarangan penerbitan harian abadi milik masyumi dan pedoman yang berafliasi dengan partai sosialis indonesia (PSI). 

Dengan demikian, kekuasaan utama, termasuk pengambilan keputusan, ada di tangan presiden dan tidak lagi di tangan partai politik dan parlemen. Sukarno dan tentara berbagi tugas. Sukarno fokus pada urusan ideologi, luar negeri dan praktik politik di tengah publik. Tentara memegang peranan di bidang pemerintahan daerah, nasionalisasi perusahaan Belanda, administrasi dan keamanan dalam negeri . Begitu pula anggota parlemen yang terpilih dari Pemilu 1955 digantikan dengan MPRS dan DPR yang berada di bawah kontrol Sukarno.

Di Era Demokrasi Terpimpin kekuasaan politik berpusat pada tiga pihak, yakni Presiden Sukarno, tentara dan PKI, bereda dengan sistem sebelumnya di mana kekuasaan terdistribusikan ke berbagai partai politik dan parlemen memiliki otoritas. Demokrasi Terpimpin bercorak otoriter. Sebagai konsekuensinya, tentara memasuki panggung politik sementara Islam politik, yang diwakili oleh Masyumi, terpinggirkan. 

Beberapa kebijakan yang diambil Sukarno pada masa Demokrasi Terpimpin: 

- membubarkan Partai Masyumi dan PSI pada tahun 1960 karena menilai sebagian tokoh partai tersebut terlibat dalam pemberontakan daerah tahun 1957-1958 dan juga karena mereka beroposisi dengan Sukarno. 

- Untuk menyeimbangkan kekuatan tentara, Sukarno memanfaatkan pengaruh yang terbatas dari partai-partai yang masih ada, terutama sekali PKI yang memiliki basis massa yang luas serta terorganisir dengan baik. PKI melihat bahwa kolaborasinya dengan Sukarno berarti perlindungan dari tentara yang melihat PKI sebagai musuh. PKI juga berharap dapat berpartisipasi di dalam kabinet 

Walaupun pada mulanya Sukarno menilai bahwa Demokrasi Terpimpin dapat menyelamatkan Indonesia dari perpecahan karena ideologi, pada akhirnya sistem ini mengalami kegagalan. Sejumlah pihak mendukung Sukarno, namun sebagian pengikutnya menggunakan pandangan dan prinsip Sukarno untuk menyerang pihak lainnya yang sebenarnya juga merupakan pendukung Sukarno. Ini tampak dalam persaingan antara kalangan tentara dan PKI . Kompetisi, yang kemudian berubah menjadi konflik, di antara tentara dan PKI semakin keras di paroh pertama dekade 1960an. Di bawah Demokrasi Terpimpin, ekonomi Indonesia memburuk sementara ketegangan politik meningkat.

Referensi