Mohon tunggu...
Muhammad Sartibi
Muhammad Sartibi Mohon Tunggu... Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang & Guru SMAN 21 Kabupaten Tangerang

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang & Guru SMAN 21 Kabupaten Tangerang

Selanjutnya

Tutup

Politik

Ringkasan Peristiwa Aksi Demo Tuntut Bupati Pati Mundur

14 Agustus 2025   17:19 Diperbarui: 14 Agustus 2025   17:19 22
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Ringkasan Peristiwa

Apa yang Terjadi?
Pada Rabu, 13 Agustus 2025, terjadi demonstrasi besar-besaran di depan kantor Bupati dan DPRD Pati, Jawa Tengah, di mana ribuan warga menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo terkait kebijakan kontroversial yang sebelumnya diterapkan.

Penyebab Aksi
Pemicu utama adalah rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250%, yang sangat membebani masyarakat.

Selain itu, ada tuntutan mengenai kebijakan lima hari sekolah, pembangunan alun-alun, renovasi masjid, pemasangan videotron, dan pemecatan pegawai rumah sakit, semua dianggap tidak pro-rakyat.

Skala dan Perkembangan Aksi
Diperkirakan jumlah peserta mencapai 85.000 hingga 100.000 orang, menjadikan ini salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah Pati.

Aksi sempat memanas: massa melempar botol ke kantor Bupati dan DPRD, panjat pagar, hingga terjadi bentrokan. Polisi dan TNI dikerahkan untuk mengamankan situasi.

Respon Bupati dan Tindak Lanjut
Bupati Sudewo secara tegas menolak tuntutan mundur, menegaskan bahwa ia dipilih secara konstitusional dan demokratis, sehingga ia tidak bisa berhenti atas dorongan massa. Ia juga menyatakan akan mengambil pelajaran dari kejadian ini.

DPRD Pati menggunakan hak angket dan membentuk panitia khusus (Pansus) pemakzulan untuk menyikapi situasi ini.

Ada kerusakan di kantor Bupati Pati usai demo tersebut.

Pemerintah daerah sebelumnya membatalkan kenaikan PBB itu, tetapi publik menuntut tanggung jawab lebih besar hingga pengunduran diri. 

Isu ini mulai mendapat perhatian nasional dan DPR pun menyatakan perlu dievaluasi secara menyeluruh.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun