Revolusi Digital Kekayaan Intelektual, Jalan Indonesia Menjadi Raksasa Kreatif Dunia

Partisipasi aktif Indonesia di Sidang Umum WIPO juga menjadi bentuk tanggung jawab global untuk memastikan bahwa perlindungan KI tidak mengekang kreativitas masyarakat, melainkan mendorong kolaborasi antarnegara dan antarbudaya. Hal ini penting agar tidak terjadi monopoli teknologi oleh korporasi multinasional, yang dapat memperlebar kesenjangan digital dan inovasi.

Dalam konteks globalisasi, kekayaan intelektual tidak hanya menjadi alat proteksi hak, tetapi juga instrumen diplomasi ekonomi dan kebudayaan. Oleh karena itu, Indonesia harus terus memperkuat peran diplomat-diplomat hukumnya di forum-forum internasional seperti WIPO, WTO, maupun ASEAN IP Cooperation.

Transformasi digital kekayaan intelektual adalah jembatan menuju keadilan inovasi. Indonesia tak hanya ingin melindungi hak kreatornya, tapi juga memimpin perubahan sistem global agar lebih inklusif, adil, dan berpihak pada masa depan yang berkelanjutan. 

Transformasi digital KI yang dibangun Indonesia saat ini adalah tonggak menuju legal-tech ecosystem di bidang kekayaan intelektual. Ini mencakup integrasi sistem data nasional dengan blockchain IP registry, smart contract licensing, dan AI-assisted patent examination yang akan menjadi wajah perlindungan KI masa depan.

Indonesia harus mengambil momentum dari kenaikan jumlah permohonan KI ini sebagai titik awal percepatan investasi di sektor industri kreatif, teknologi digital, dan bioteknologi. Dengan regulasi KI yang kuat, investor akan merasa lebih aman dalam menanamkan modal pada sektor berbasis inovasi.

Diplomasi Indonesia di bidang KI bukan sekadar representasi formal di panggung internasional, tetapi cerminan kesiapan hukum nasional dalam menjawab tantangan dunia yang semakin didorong oleh kreativitas dan teknologi. Ini adalah era di mana hukum KI tak lagi menjadi pelengkap, melainkan penggerak utama ekonomi bangsa.