PEMILU 2014 yang lalu ada tiga partai besar yang bermunculan yaitu partai PDIP dinomer urut teratas, partai yang berlambangkang banteng itu dipimpin oleh buk mega dan diposisi kedua disusul oleh partai yang berlambangkan pohon beringin yaitu partai golkar yang dipimpin oleh pak aburizal bakre dan diposisi kegita adalah partai yang berlambangkan burung garuda yaitu gerindra yang dipimpin oleh prabowo subianto, ketiga partai ini akan bersaing di bangku parlemn nantinya diperiode 2014-2019.
Partai golkar dan gerindra kemudian ketika pemilihan kepala negara mereka berkoalisi atau menyatukan suara sedangkan PDIP menjadi lawan dari kedua partai besar tadi, berbagai macam politik disampaikan oleh kedua kubu ini yang sering kita dengan KMP dan KIH, KMP dipimpin oleh prabowo subianti yang di usung menjadi kepala negara dengan wakil hatta rajasa darai partai PAN sedangkan dari kubu KIH yang dipimpin oleh buk megawati soekarno putri dengan calon pak jokowidodo dengan wakil pak jusup kala.
Dari kedua kubu saling mengatur strategi dalam pemilihan kepala negara dan berbagai masalah dimasa lalu terungkit kembali, perdebatan diberbagi media sosial selalu terjadi dikalangan KMP melawan KIH, sampai saatnya pemilihan dilakukan dan selama seminggu dimedia masa mereka mengkelaim diri mereka menang walaupun KPU belum mengumumkan hasil pemilihan presiden tetapi pertentang itu berlangsung sampai jokowidodo dan jusup kala dinyatakan menjadi pemenang tidak sampai disitu kerisuhan yang terjadi bahkan dari pihak prabowo subianto dan hatta rajasa menggugat hasil keputusan dari KPU dengan alasan mereka melakukan kecurangan, dan KPU melakukan tindakan selanjutnya tetapi tetap seperti keputusan sebelumnya jokowidod dan jusup kala menang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.
Tidak sampai pada pemilihan presiden saja mereka dua kubu besar ini rebut tetapi sampai dengan pemilihan ketua DPR dan MPR mereka memperebutkan itu semua dan yang terakhir kemarin adalah KPK dan POLRI, lalu bagaimana kenerja para DPR dibangku perlemen setelah terjadi keributan yang cukup panjang sampai saat ini
Baru-baru ini para anggota DPR dari kubu paraksi KIH tidak percaya dengan ketua DPR karena Pandangan kami, pimpinan DPR tidak bisa dan tidak cakap melaksanakan tugas-tugas DPR. Kami resmi melayangkan mosi tidak percaya. Guna mengisi kekosongan pimpinan, kami ajukan pimpinan sementara yaitu Pramono Anung sebagai ketua," kata politisi PDIP Arief Wibowo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 29 Oktober 2014.
Ini memang sesuatu yang baru di lembaga DPR, di mana ada mosi tak percaya dan lahirnya DPR tandingan. Bahkan, pihak KIH yang mengajukan mosi tak percaya mengaku belum tahu dasar hukum langkah mereka sebagai pembenar dari apa yang sudah diputuskan itu. "Landasan hukumnya rapat paripurna amburadul itu. Bahwa anggota dewan tidak diwakili kepentingannya," kata politisi PDIP Hendrawan Supratikno. Kendati demikian, lemah di dasar hukum bukan berarti KIH tak memiliki alasan pembenar. Arief Wibowo mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi dasar keluarnya mosi tidak percaya tersebut. "Satu, pimpinan mengabaikan hal paling pokok, yaitu mengabaikan pendapat. Seringkali tidak memberi kesempatan interupsi kalau bukan pihak kubu pimpinan (KMP), sama dengan pelanggaran tatib. Itu Pelanggaran Tata Tertib Pasal 31 ayat 1 huruf m," kata Arief. Alasan kedua, lanjut Arief adalah cara kepemimpinan sidang yang jauh dari norma dan tidak menunjukkan sikap yang demokratis.
Politisi PDIP itu melanjutkan, para Pimpinan DPR juga memaksa untuk menempatkan kadernya di KMP untuk berada di alat kelengkapan dewan. "Empat, pimpinan melakukan keberpihakan pada sidang untuk kelompok tertentu, sama juga pelanggaran tatib, dan sudah bersumpah bersikap adil," tandas Arief. Langkah fraksi-fraksi KIH ini langsung mendapat respons keras dari Pimpinan DPR yang telah lebih dulu dilantik. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, parlemen bukan ormas sehingga tak bisa dibentuk lembaga tandingan.
Lalu sekarang yang terjadi di dalam anggota DPR bukan lembaga negara seperti seharusnya tetapi yang terjadi adalah ormas yang emiliki kepentingan-kepentingan tertentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh partai politik yang mengusungnya dan kubu tempat dia pro, lalu sekarang apa yang akan terjadi pada negara kita ini apakah terus akan terpecah seperti ini,
Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan sehingga dialah yang paling berwenang dalam hal ini tetapi presiden berasal kubu KIH dan kita tahu bahwa yang mendominasi di bangku parlemen adalah KMP yaitu lawan politik dari KIH sehingga apapun yang menjadi keputusan presiden maka secara tidak langsung tidak diterima salah satu contoh ketika jokowi memilih mentri dan kabinet kritikan yang datang dari DPR dan rakyat, ini terus berlanjut sampai saat ini.
