Organisasi mahasiswa di lingkungan kampus pada mulanya hadir sebagai wadah pembelajaran kepemimpinan, laboratorium demokrasi, dan tempat bertumbuhnya gagasan-gagasan segar yang lahir dari dialektika intelektual antar mahasiswa. Namun, idealisme itu perlahan tergerus oleh realitas yang sering kali bertolak belakang. Satu di antara persoalan yang cukup mengkhawatirkan adalah dominasi kelompok tertentu dalam struktur dan dinamika organisasi mahasiswa, baik intra maupun ekstra kampus.
Fenomena ini tidak hanya menjadi batu sandungan bagi regenerasi dan pemerataan kepemimpinan, tetapi juga berpotensi mengikis semangat kolektif yang semestinya menjadi nyawa dari gerakan mahasiswa itu sendiri.
Politik Kelompok: Siapa Mendominasi, Siapa Terpinggirkan
Dominasi kelompok dalam organisasi mahasiswa kerap lahir dari pola-pola lama yang berulang: kelompok tertentu menguasai sumber daya, jaringan kekuasaan, dan akses ke struktur organisasi. Mereka menentukan siapa yang "boleh" naik, siapa yang "layak" menjadi ketua, bahkan siapa yang harus didepak. Proses pemilihan pemimpin menjadi penuh nuansa transaksional dan kekerabatan politik, bukan pertarungan gagasan.
Dalam buku Oligarki karya Jeffrey Winters, oligarki dijelaskan sebagai kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan sedikit orang yang mampu mempertahankannya melalui berbagai sumber daya. Meski konteks buku ini merujuk pada negara, namun logikanya relevan untuk menggambarkan dinamika organisasi mahasiswa saat kelompok tertentu menjadi aktor dominan. Mereka membentuk lingkaran eksklusif, membatasi akses bagi anggota lain, dan menciptakan sistem yang tidak inklusif.
Alih-alih menjadi ruang terbuka untuk partisipasi, organisasi mahasiswa berubah menjadi ruang kompetisi tertutup. Mereka yang tidak berasal dari "kelompok dalam" sering kali hanya dijadikan pelengkap struktur, bukan aktor penggerak organisasi. Ini berbahaya, karena menghambat tumbuhnya kepemimpinan alternatif dan menyuburkan apatisme di kalangan anggota.
Ketika Kolektivitas Dikalahkan oleh Eksklusivitas
Semangat kolektif seharusnya menjadi fondasi gerakan mahasiswa. Sejarah mencatat bagaimana perubahan besar dalam masyarakat kerap diawali oleh gerakan kolektif yang digerakkan oleh mahasiswa. Namun dominasi kelompok tertentu dalam organisasi kampus sering kali mengikisÂ
semangat itu. Keputusan organisasi lebih banyak diambil oleh segelintir orang, musyawarah hanya formalitas, dan kaderisasi menjadi alat pelanggengan kuasa.
Dalam Pendidikan Kaum Tertindas, Paulo Freire menyatakan bahwa pendidikan (termasuk pendidikan politik di organisasi) seharusnya membebaskan, bukan menindas. Namun dominasi kelompok tertentu dalam organisasi mahasiswa justru menciptakan penindasan gaya baru: mereka yang tidak sehaluan akan disingkirkan atau tidak diberi ruang. Akibatnya, organisasi tak lagi menjadi ruang belajar bersama, melainkan panggung elit kecil yang saling mempertahankan kursi dan pengaruh.
Sikap eksklusif ini membuat anggota merasa tidak memiliki organisasi secara penuh. Mereka menjadi peserta pasif, bukan pelaku aktif. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif yang menekankan partisipasi aktif dan setara semua anggota dalam proses pengambilan keputusan.
