"Nah, sudah jelas! Pasti ada tujuan terselubung!" sentak seorang pria dewasa dengan penuh gairah.
"Apalagi namanya kalau bukan konspirasi!"
"Palingan juga ujung-ujungnya rakyat lagi yang harus bayar!"
Saya menyimak, berusaha memahami apa yang mereka maksudkan. Dan, oh, ternyata, sederhana: mereka kehilangan kepercayaan.
Setidaknya di lingkungan saya tinggal, pemerintah dianggap sebagai dalang dari sebuah pertunjukan wayang. Dan mereka merasa menjadi seperti wayang-wayang itu! Mereka trauma, seperti mantan Anda yang ogah saat diajak balikan.
Beberapa masalah di masa lalu yang berkaitan dengan pemerintah telah menancapkan paradigma negatif pada orang-orang awam. Dan kita bisa melihat apa akibatnya kalau program vaksinasi terus dipaksakan bahkan mengancam dengan hukuman pidana... "Ah, pelanggaran HAM ini mah!"
Pasal 28H (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."
Nah, setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, termasuk vaksinasi. Artinya orang-orang boleh menolak vaksin karena ini bukan sebuah kewajiban?
Kita lihat pasal 28J (1) UUD 1945, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Dipertegas dalam ayat dua, bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain...
Sederhananya, kalau Anda tidak melakukan vaksinasi, Anda mampu tidak untuk menjamin bahwa Anda tidak akan tertular dan menularkan kepada orang lain?
Karena kalau tidak, Anda melanggar HAM orang lain yang pada dasarnya berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
