Saya pikir ada sebuah paradoks di sini: Semakin sesuatu dipaksakan, semakin mungkin itu dilanggar.
Kita seret paradoks ini ke dalam kasus vaksinasi. Menurut WHO, mewajibkan vaksinasi justru akan menjadi bumerang yang memicu orang-orang untuk bersikap antipati terhadap vaksin COVID-19.
Sebagian orang yang menolak vaksinasi berpendapat bahwa mewajibkan vaksinasi merupakan bentuk pemaksaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian mereka mengaitkannya dengan pasal-pasal dari UU 36/2009, tapi saya tidak akan mempermasalahkan itu.
Saya ingin mengajak Anda berpikir logis. Dan bercermin.
Saya ingin tahu, apa jadinya respon masyarakat kalau vaksinasi hanya dilakukan secara sukarela (kecuali bagi kelompok masyarakat tertentu). Karena kita bisa menyaksikannya sendiri, semakin pemerintah memaksakan vaksinasi, semakin banyak orang yang menggugat.
Apalagi, saat isu pemidanaan diberlakukan kepada mereka yang menolak vaksinasi, beberapa pihak mengecam keras kebijakan tersebut. Dan ini artinya, pemidanaan justru malah memunculkan rasa ketidaksukaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada akhirnya, program penanggulangan pandemi semakin terhambat.
Pendekatan represif terhadap penolakan vaksinasi justru berpotensi menjauhkan dukungan dari publik.
Menurut saya, ini seperti seorang pria asing yang memaksakan seorang gadis kecil untuk memakan permen yang diberikannya. Gadis kecil itu tahu kalau permen rasanya manis. Tapi, dia takut akan adanya tujuan terselubung dari pria asing itu. Apalagi, dia tak mengenal siapa pria asing itu.
Semakin keras usaha pria itu untuk memaksakan kehendaknya, semakin memberontak sang gadis kecil jadinya.
Anda menangkap pesannya? Oh, pembaca, ini akan menjadi semakin rumit!
Saya hidup di sekitar orang-orang awam. Dan ya, kebanyakan dari mereka menggosipkan pemerintah setiap hari, terutama setelah munculnya isu pemidanaan bagi mereka yang menolak vaksin.
