2. Perlindungan hak asasi manusia:
Pemerintah harus memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Ini termasuk kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, hak perempuan, hak LGBT+ dan hak minoritas lainnya. Pemerintah harus berkomitmen untuk menegakkan hukum dan melindungi semua warga negara tanpa diskriminasi.
3. Penegakan yang adil:
Pemerintah harus memastikan bahwa sistem hukum bekerja secara efisien dan adil. Hakim harus independen, tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau keuangan, dan harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan. Pemerintah juga harus memperkuat lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi dan kejahatan lainnya.
*Partisipasi publik
Partisipasi publik merupakan bagian penting dari good governance yang ideal. Pemerintah harus mendorong warganya untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan publik. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan adalah:
1. Konsultasi publik:
Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik yang menyeluruh dan inklusif. Pendapat dan masukan publik harus didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
2. Kemitraan dengan masyarakat sipil:
Pemerintah harus bekerja sama dengan LSM, LSM dan sektor swasta untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Ini mungkin termasuk kemitraan dalam penyampaian layanan publik, program pembangunan dan advokasi politik.
3. Pendidikan dan kesadaran publik:
