Dalam 72 jam setelah video TikTok bertajuk "Kuliner Paling Mengecewakan 2024!" viral Maret lalu, Resto "Sari Rasa" di Surabaya kehilangan 80% pelanggan dan terpaksa merumahkan 15 karyawannya. Kasus ini bukan sekadar fenomena media sosial---melainkan bentuk kekerasan ekonomi digital terhadap pelaku usaha kuliner. Berdasarkan riset Asosiasi Restoran Indonesia (2024), 65% UMKM kuliner mengalami penurunan omzet >40% akibat ulasan viral negatif. Artikel ini mengupas dasar hukum, batas kebebasan berekspresi, dan strategi perlindungan hukum berbasis penelitian normatif dan perspektif ahli.
Dasar Hukum: Kapan Ulasan Viral Melanggar?
Menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji (Pakar Hukum Siber):
"UU ITE Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) menjadi payung utama. Jika review mengandung kebohongan faktual (misal: klaim 'makanan basi' tanpa bukti lab) dan diviralkan hingga merusak reputasi, itu masuk pencemaran nama baik atau penyebaran berita bohong."
Prof. Dr. Ahmad M. Ramli (Guru Besar Hukum IT Unpad) menegaskan:
"Viralitas adalah aggravating factor dalam UU ITE. Pasal 28 ayat (1) bukan hanya soal kebohongan, tapi juga distorsi konteks. Misal: menyebut harga Rp 50.000 untuk steak 'mahal' tanpa menyebut porsi 300 gram dan bahan wagyu---itu penyesatan faktual yang merugikan."
Kriteria Pelanggaran Hukum Berkonstruksi:
- Unsur Kesengajaan (mens rea): Niat merendahkan bisnis (KUHP Pasal 310).
- Unsur Material: Kerugian ekonomi 24 jam operasi tutup (Pasal 1365 KUHPerdata).
- Unsur Viralitas: Penyebaran eksponensial yang memperbesar dampak (Putusan MA No. 2570K/Pid.Sus/2020).
Ahli Media Dr. Nina Mutmainnah (Dosen Komunikasi UI):
"Virality bukan sekadar ekspresi---ia adalah amplifier kerusakan. Platform algoritma seperti Instagram/TikTok secara tak langsung menjadi co-aktor dalam pelipatgandaan kerugian."
Dampak Destruktif: Suara Pelaku Usaha dan Ahli Kuliner
Bara Pattiradjawane (Ketua APPCI) mengungkap temuan mengejutkan:
"80% review viral negatif berasal dari influencer bayaran kompetitor! Polanya: framing ekstrem ('terlalu asin' diubah jadi 'seperti air laut'), tanpa konteks objektif."
Survei APPCI-Kemenkop UKM (2024) memperkuat:
- 72% restoran mengalami penurunan omzet >50%
- 65% pemilik usaha alami depresi klinis
- Hanya 15% yang menggugat karena keterbatasan biaya
Banyak pelaku usaha kuliner lokal yang merasa terganggu oleh ulasan influencer , terutama jika disampaikan secara emosional tanpa data akurat. Ibu Lina Marlina, pemilik Warung Nenek di Bandung, bercerita bahwa ulasan negatif dari seorang food influencer membuat jumlah pengunjung turun drastis dalam waktu seminggu. "Padahal kami sudah bersih dan ramah, tapi karena dia bilang 'tidak layak' dan pakai kata-kata kasar, orang jadi takut datang," ujarnya dalam wawancara dengan Kompas TV .
