Sejak diperkenalkan pada tahun 2020, Kurikulum Merdeka telah menjadi pilihan utama bagi banyak sekolah di Indonesia, memberikan kesempatan untuk pengembangan pembelajaran yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Namun, baru-baru ini, rencana penggantian Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum Nasional baru telah mencuat, mengundang pertanyaan dan kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, dan siswa.
Alasan di balik pergantian ini, menurut Kementerian Pendidikan, adalah untuk memperkuat keseragaman dan standar pendidikan nasional, meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan secara menyeluruh, serta mempermudah implementasi kebijakan pendidikan secara konsisten.
Perbedaan inti antara Kurikulum Merdeka dan Kurikulum Nasional yang baru terletak pada tingkat fleksibilitas dan otonomi yang diberikan kepada sekolah. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan yang lebih besar bagi sekolah dalam merancang kurikulum, sementara Kurikulum Nasional yang baru cenderung lebih terstruktur dan standar.
Pergantian kurikulum ini tentu memiliki potensi manfaat dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Dari segi manfaat, pergantian ini dapat meningkatkan keseragaman dan standar pendidikan nasional, memastikan kualitas pendidikan yang lebih terjamin, serta mempermudah implementasi kebijakan pendidikan secara menyeluruh. Namun, dari sisi kekurangan, hal ini dapat mengurangi fleksibilitas dan otonomi sekolah, membutuhkan penyesuaian yang mungkin memakan waktu dan sumber daya, serta menimbulkan ketidakpastian terkait efektivitas kurikulum baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Pada kesimpulannya, pergantian dari Kurikulum Merdeka ke Kurikulum Nasional yang baru merupakan langkah yang penting namun perlu dipertimbangkan secara matang. Dengan memahami dan mengevaluasi berbagai aspek pergantian ini, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi sistem pendidikan Indonesia.
