Bahwasannya hukum dibuat untuk mensejahterahkan atau memberikan keadilan ke semua rakyat Indonesi.Jika hukum di Indonesia benar-benar adil dalam pelaksanaannya kasus kejahatan korupsi tidak akan pernah merajarela, karena faktor kemiskinan di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh adanya tindakan korupsi contohnya, anggaran bantuan untuk masyarakat miskin itu digelapkan atau banyak pula yang tidak tepat sasaran, karena dari atasan bantuan tidak langsung diterima oleh rakyat miskin tetapi bantuan tersebut diberikan terlebih dahulu kepada kerabatnya .itulah realitanya yang ada di Indonesia. Belum lagi kasus suap menyuap di dalam perizinan membuka suatu usaha oleh orang-orang yang ingin mendirikan usaha di tempat yang tidak seharusnya.
Dari situlah kita bisa melihat begitu banyaknya kasus korupsi di Indonesia, itupun sebagian kecil belum yang lain sebagainya. Agar Indonesia menjadi lebih maju seharusnya pemeritah lebih tegas lagi dalam mengawal proses jalannya hukum di Indonesia.
Tidak hanya itu masyarakat juga diharapkan diberi sosialisasi mengenai perundang-undangan di Indonesia agar masyarakat bisa ikut adil dalam proses jalnnya hukum di Indonesia jika masyarakat dan pemerintahan bersatu dalam menegakkan hukum di Indonesia. Sehingga akan terciptanya hukum yang adil dan berdaulat, tidak ada lagi kasus kejahatan korupsi di Indonesia dan masyarakat pun tidak akan merasa tidak diberi keadilan atau di tindas oleh hukum di Indonesia.
Dari situlah kejahatan koruptor harus dihukum seberat mungkin agar para koruptor bisa merasakan hukum yang sebenarnya tidak lagi merasakan hukuman yang ringan seperti dihukum tapi fasilitas seperti di hotel. Jika perlu para koruptor dijatuhi hukuman mati karena penyebab utama kerugian bangsa Indonesia dan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh tindakan korupsi.
